Portal Berita Ekonomi Kamis, 19 Juli 2018

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief
  • 18:14 WIB. Olahraga - Presiden Jokowi siapkan Badan Manajemen Strategis Talenta.
  • 18:14 WIB. Politik - Aburizal Bakrie sebut SBY sakit infeksi ginjal.
  • 18:14 WIB. Politik - DPR sarankan menteri mundur ketika jadi caleg.
  • 18:13 WIB. Politik - Rizal Ramli kritik Perindo uji materi UU.
  • 18:13 WIB. Politik - Presiden Jokowi doakan kesembuhan SBY.
  • 18:13 WIB. Pilpres - Direktur Eksekutif Voxpol Center Pangi Syarwi Chaniago sebut lawan Jokowi baru #2019gantipresiden.
  • 17:02 WIB. Malaysia - Tiga WNI ditangkap di Malaysia karena kasus terorisme.
  • 17:02 WIB. PBB - AS: Dewan HAM kegagalan besar PBB.
  • 17:01 WIB. Arab - Israel sahkan undang-undang pemisahan Yahudi dan Arab.
  • 17:00 WIB. Australia - McDonald's Australia akan berhenti menggunakan sedotan plastik.
  • 16:59 WIB. Rusia - FBI: Rusia berupaya intervensi pilpres AS.
  • 16:58 WIB. Pesawat - Indonesia incar potensi US$88 miliar pasar komponen pesawat dunia.
  • 16:57 WIB. NATO - Georgia kecam komentar presiden Rusia soal keanggotaan NATO.
  • 16:57 WIB. Israel - Palestina serukan Pengadilan Kriminal Internasional selidiki Israel.
  • 16:56 WIB. Nelson Mandela - Afrika Selatan rayakan peringatan 1 abad hari lahir Nelson Mandela.

Pasca Putusan MK, Demokrat Bakal Duetkan JK-AHY Lawan Jokowi

Foto Berita Pasca Putusan MK, Demokrat Bakal Duetkan JK-AHY Lawan Jokowi
Warta Ekonomi.co.id, Jakarta -

Partai Demokrat mewacanakan duet Jusuf Kalla (JK) dan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sebagai calon presiden dan calon wakil presiden di Pemilu Presiden 2019, pasca-Putusan MK yang menolak permohonan uji ketentuan Pasal 169 huruf n dan Pasal 227 huruf i UU Pemilu tentang masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden.

"Putusan MK hari ini juga semakin menguatkan dan meyakinkan kami untuk mengusung JK jadi calon Presiden didampingi AHY sebagai wakilnya di Pemilu 2019," kata Ketua DPP Partai Demokrat Jansen Sitindaon di Jakarta, Kamis (28/6/2018).

Dia menilai pasca-Putusan MK tersebut, persoalan hukum telah terang benderang yaitu apabila JK ingin berkontestasi elektoral kembali, pilihan yang tersedia sesuai perintah konstitusi adalah mencalonkan diri menjadi calon presiden saja.

Jansen menilai duet JK-AHY adalah paduan yang sangat komplit karena menampilkan "wajah" politik yang moderat saat ini dan bertemunya "wisdom" dan "passion".

"Terkait dukungan politiknya, kami yakin soal suara yang masih kurang 9% untuk melengkapi suara yang telah dimiliki Demokrat untuk mengusung pasangan ini, akan mampu mencarinya dengan membangun komunikasi dengan partai lain yang seide dan sepahaman," ujarnya.

Jansen menyakini duet JK-AHY adalah solusi untuk membuat sejuk kembali Indonesia sehingga demi kebaikan bangsa, Demokrat yakin partai lain pasti akan mendukung sehingga akan terbentuk koalisi kerakyatan untuk kebaikan bangsa.

Sebelumnya, Mahkamah Konstitusi (MK) menolak permohonan uji ketentuan Pasal 169 huruf n dan Pasal 227 huruf i UU Pemilu tentang masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden.

"Amar putusan menyatakan, permohonan para pemohon tidak dapat diterima," ujar Ketua Majelis Hakim Konstitusi, Anwar Usman, ketika mengucapkan amar putusan Mahkamah di Gedung MK Jakarta, Kamis.

Permohonan uji materi ini diajukan oleh perseorangan warga negara Indonesia Muhammad Hafidz, dan dua organisasi yaitu; Federasi Serikat Pekerja Singaperbangsa, dan Perkumpulan Rakyat Proletar.

Dalam pertimbangannya, Mahakamah menyatakan para pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan sehingga permohonan mereka tidak dapat diterima.

Mahkamah berpendapat ketentuan ini mungkin dapat dinilai telah menimbulkan kerugian konstitusional bagi seseorang yang pernah atau sedang menjadi presiden atau wakil presiden selama dua kali masa jabatan dalam jabatan yang sama, tetapi tidak secara berturut-turut dan memiliki keinginan untuk mengajukan diri kembali sebagai calon presiden atau calon wakil presiden.

"Pihak yang mungkin dapat dinilai mengalami kerugian konstitusional dengan berlakunya norma a quo adalah partai politik yang memenuhi persyaratan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 6A ayat (2) UUD 1945," ujar Hakim Konstitusi I Dewa Gede Palguna membacakan pertimbangan Mahkamah.

Tag: Muhammad Jusuf Kalla (JK), Agus Harimurti Yudhoyono

Penulis: Redaksi/Ant

Editor: Vicky Fadil

Foto: Antara/Hafidz Mubarak A

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,696.31 3,659.41
British Pound GBP 1.00 19,128.17 18,933.64
China Yuan CNY 1.00 2,184.84 2,163.09
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 13,863.00 13,725.00
Dolar Australia AUD 1.00 10,792.35 10,678.05
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,768.01 1,750.35
Dolar Singapura SGD 1.00 10,519.01 10,406.40
EURO Spot Rate EUR 1.00 17,058.42 16,887.24
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,539.19 3,501.28
Yen Jepang JPY 100.00 12,991.28 12,855.94

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 href="Download_Data/" />Download_Data/ - Mar
2 href="Market_Summary/" />Market_Summary/ - Dec
3 href="MockTestReportingDRC/" />MockTestReportingDRC/ - Jun
4 href="PSPNDC/" />PSPNDC/ - Mar
No Code Prev Close Change %
1
2 f(n)
3 =
4
5
6
7
8
9 id="container">
10
No Code Prev Close Change %
1
2 f(n)
3 =
4
5
6
7
8
9 id="container">
10
No Code Prev Close Change %
1
2 f(n)
3 =
4
5
6
7
8
9 id="container">
10