Portal Berita Ekonomi Senin, 24 September 2018

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief
  • 17:30 WIB. Olahraga - Emil: Tindakan biadab oknum Bobotoh nodai kemenangan Persib.
  • 17:30 WIB. Hukum - Anggota DPRD minta kasus pengeroyokan pendukung Persija diusut tuntas.
  • 17:30 WIB. Transportasi - Bandara Ngurah Rai siap 100% sambut Pertemuan IMF-WB.
  • 17:29 WIB. Hukum - Anggota DPRD minta kasus pengeroyokan pendukung Persija diusut tuntas.
  • 17:29 WIB. Hukum - Polisi imbau suporter Persib dan Persija menahan diri.
  • 17:28 WIB. Politik - Dewan Pembina Golkar minta pengurus DPP rapatkan barisan.
  • 16:49 WIB. KPU - SBY belum tandatangani deklarasi kampanye damai.
  • 17:28 WIB. Politk - Yenny Wahid umumkan dukungan politiknya pada Rabu.
  • 17:28 WIB. KPU - Format debat bakal disepakati oleh Jokowi dan Prabowo.
  • 17:28 WIB. Politik - Bawaslu temukan dugaan pelanggaran deklarasi kampanye damai.
  • 17:27 WIB. KPU - Belum ada format debat capres-cawapres di Pemilu 2019.
  • 17:27 WIB. Info PNS - Kemenperin buka 400 formasi CPNS tahun Ini.
  • 17:27 WIB. Kesehatan - BPJS hanya tanggung 1 jenis obat hipertensi paru.
  • 17:26 WIB. Nasional - BNPB: Rehabilitasi rekonstruksi di NTB segera dilakukan.
  • 17:03 WIB. BNI Life - BNI Life masih menikmati bisnis dari pasar captive.

Pasca Putusan MK, Demokrat Bakal Duetkan JK-AHY Lawan Jokowi

Foto Berita Pasca Putusan MK, Demokrat Bakal Duetkan JK-AHY Lawan Jokowi
Warta Ekonomi.co.id, Jakarta -

Partai Demokrat mewacanakan duet Jusuf Kalla (JK) dan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sebagai calon presiden dan calon wakil presiden di Pemilu Presiden 2019, pasca-Putusan MK yang menolak permohonan uji ketentuan Pasal 169 huruf n dan Pasal 227 huruf i UU Pemilu tentang masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden.

"Putusan MK hari ini juga semakin menguatkan dan meyakinkan kami untuk mengusung JK jadi calon Presiden didampingi AHY sebagai wakilnya di Pemilu 2019," kata Ketua DPP Partai Demokrat Jansen Sitindaon di Jakarta, Kamis (28/6/2018).

Dia menilai pasca-Putusan MK tersebut, persoalan hukum telah terang benderang yaitu apabila JK ingin berkontestasi elektoral kembali, pilihan yang tersedia sesuai perintah konstitusi adalah mencalonkan diri menjadi calon presiden saja.

Jansen menilai duet JK-AHY adalah paduan yang sangat komplit karena menampilkan "wajah" politik yang moderat saat ini dan bertemunya "wisdom" dan "passion".

"Terkait dukungan politiknya, kami yakin soal suara yang masih kurang 9% untuk melengkapi suara yang telah dimiliki Demokrat untuk mengusung pasangan ini, akan mampu mencarinya dengan membangun komunikasi dengan partai lain yang seide dan sepahaman," ujarnya.

Jansen menyakini duet JK-AHY adalah solusi untuk membuat sejuk kembali Indonesia sehingga demi kebaikan bangsa, Demokrat yakin partai lain pasti akan mendukung sehingga akan terbentuk koalisi kerakyatan untuk kebaikan bangsa.

Sebelumnya, Mahkamah Konstitusi (MK) menolak permohonan uji ketentuan Pasal 169 huruf n dan Pasal 227 huruf i UU Pemilu tentang masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden.

"Amar putusan menyatakan, permohonan para pemohon tidak dapat diterima," ujar Ketua Majelis Hakim Konstitusi, Anwar Usman, ketika mengucapkan amar putusan Mahkamah di Gedung MK Jakarta, Kamis.

Permohonan uji materi ini diajukan oleh perseorangan warga negara Indonesia Muhammad Hafidz, dan dua organisasi yaitu; Federasi Serikat Pekerja Singaperbangsa, dan Perkumpulan Rakyat Proletar.

Dalam pertimbangannya, Mahakamah menyatakan para pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan sehingga permohonan mereka tidak dapat diterima.

Mahkamah berpendapat ketentuan ini mungkin dapat dinilai telah menimbulkan kerugian konstitusional bagi seseorang yang pernah atau sedang menjadi presiden atau wakil presiden selama dua kali masa jabatan dalam jabatan yang sama, tetapi tidak secara berturut-turut dan memiliki keinginan untuk mengajukan diri kembali sebagai calon presiden atau calon wakil presiden.

"Pihak yang mungkin dapat dinilai mengalami kerugian konstitusional dengan berlakunya norma a quo adalah partai politik yang memenuhi persyaratan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 6A ayat (2) UUD 1945," ujar Hakim Konstitusi I Dewa Gede Palguna membacakan pertimbangan Mahkamah.

Tag: Muhammad Jusuf Kalla (JK), Agus Harimurti Yudhoyono

Penulis: Redaksi/Ant

Editor: Vicky Fadil

Foto: Antara/Hafidz Mubarak A

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,983.31 3,943.74
British Pound GBP 1.00 19,541.71 19,346.63
China Yuan CNY 1.00 2,185.44 2,163.79
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 14,939.00 14,791.00
Dolar Australia AUD 1.00 10,865.13 10,756.02
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,913.10 1,894.12
Dolar Singapura SGD 1.00 10,936.31 10,826.38
EURO Spot Rate EUR 1.00 17,538.39 17,361.68
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,614.57 3,575.30
Yen Jepang JPY 100.00 13,268.50 13,135.88

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 5882.220 -75.524 602
2 Agriculture 1567.510 -18.297 20
3 Mining 1923.474 -30.574 46
4 Basic Industry and Chemicals 812.308 -9.658 71
5 Miscellanous Industry 1220.729 -18.367 45
6 Consumer Goods 2451.723 -39.686 47
7 Cons., Property & Real Estate 420.474 -0.498 68
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1011.546 -15.717 69
9 Finance 1063.252 -12.488 91
10 Trade & Service 821.082 -8.768 145
No Code Prev Close Change %
1 DIGI 660 825 165 25.00
2 INAF 3,220 4,020 800 24.84
3 NIKL 2,270 2,830 560 24.67
4 PANI 382 476 94 24.61
5 GOLD 498 570 72 14.46
6 TOPS 730 820 90 12.33
7 SKBM 452 498 46 10.18
8 BIKA 175 189 14 8.00
9 LPIN 1,125 1,205 80 7.11
10 LMSH 645 690 45 6.98
No Code Prev Close Change %
1 TRAM 254 210 -44 -17.32
2 CANI 210 181 -29 -13.81
3 BKSW 200 173 -27 -13.50
4 BKDP 84 73 -11 -13.10
5 TFCO 840 730 -110 -13.10
6 KPAL 570 496 -74 -12.98
7 AIMS 200 176 -24 -12.00
8 LAND 1,440 1,270 -170 -11.81
9 SAME 560 505 -55 -9.82
10 MYTX 133 120 -13 -9.77
No Code Prev Close Change %
1 TRAM 254 210 -44 -17.32
2 BMTR 412 420 8 1.94
3 BHIT 87 90 3 3.45
4 KPIG 680 690 10 1.47
5 LAND 1,440 1,270 -170 -11.81
6 BBRI 3,120 3,010 -110 -3.53
7 IMAS 1,970 2,070 100 5.08
8 BCAP 300 300 0 0.00
9 ANTM 820 800 -20 -2.44
10 UNTR 33,300 32,450 -850 -2.55

Recommended Reading

Senin, 24/09/2018 17:10 WIB

Mantan Bos Pertamina Malam Ini Tidur di Sel

Senin, 24/09/2018 16:33 WIB

Buwas: Jangan Bilang Data Beras Saya Salah

Senin, 24/09/2018 16:15 WIB

Lengkap, 12 Langkah untuk Memulai Bisnis

Senin, 24/09/2018 13:13 WIB

Friksi Perdagangan AS-China Memanas

Senin, 24/09/2018 11:56 WIB

5 Keuntungan Jadi Anak Seorang Pengusaha

Senin, 24/09/2018 10:40 WIB

Transaksi E-Commerce Ditarget US$130 Miliar

Minggu, 23/09/2018 20:30 WIB

Investasi Singapura di Indonesia Naik 38%