Portal Berita Ekonomi Minggu, 16 Desember 2018

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief
  • 01:03 WIB. Hasto Kristiyanto - PDIP adalah partai yang junjung tinggi kedisiplinan.
  • 01:03 WIB. Hasto Kristiyanto - Tak ada untungnya merusak atribut partai lain.
  • 01:02 WIB. Hasto Kristiyanto - PDIP tak pernah main sembunyi-sembunyi.
  • 01:02 WIB. PDIP - SBY itu bukan rival Jokowi, jadi tak ada untungnya.
  • 01:02 WIB. PDIP - Tudingan perusak baliho SBY di Riau tak masuk akal.
  • 00:34 WIB. Jokowi - Jika pengenalan dari hati ke hati dimaksimalkan, maka target kemenangan dapat diraih.
  • 00:33 WIB. Jokowi - Pengenalan diri lewat baliho perlu, namun lebih baik door to door.
  • 00:04 WIB. Ketua KPU - Ini bakal diputuskan pada 19 Desember 2018.
  • 00:00 WIB. Ketua KPU - Dua timses agak riskan jika debat capres dilakukan di Surabaya dan Jakarta.
  • 00:00 WIB. Ketua KPU - Kemungkinan debat capres-cawapres 2019 hanya di Jakarta.
  • 23:50 WIB. Ketua Bawaslu - Jika masuk pidana umun bakal ditangani kepolisian.
  • 23:49 WIB. Ketua Bawaslu - Pengrusakan baliho SBY di Riau masih dikaji.
  • 23:40 WIB. Hasto Kristiyanto - Perjuangan bukan kepentingan Jokowi-Ma'ruf, tapi untuk jutaan rakyat.
  • 23:40 WIB. Hasto Kristiyanto - Djarot harus gelorakan semangat menangkan Jokowi-Ma'ruf.
  • 23:40 WIB. Ketua Bawaslu - Kami akan koordinasi dengan Bawaslu Riau soal pengrusakan baliho SBY.

MK Tolak Ojol Jadi Angkutan Umum

Foto Berita MK Tolak Ojol Jadi Angkutan Umum
Warta Ekonomi.co.id, Jakarta -

Mahkamah Konstitusi (MK) menolak permohonan uji materi Pasal 47 ayat (3) UU LLAJ yang diajukan para pengemudi ojek daring yang tergabung dalam Tim Pembela Rakyat Pengguna Transportasi Online atau Komite Aksi Transportasi Online (Kato).

"Amar putusan mengadili, menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya," kata Ketua Majelis Hakim Konstitusi Anwar Usman di Gedung MK Jakarta, Jumat (29/6/2018).

Para pemohon merasa Pasal 47 ayat (3) UU LLAJ bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, sehingga berlakunya pasal a quo menimbulkan kerugian hak konstitusional para pemohon.

Dalam pertimbangan hukum yang dibacakan oleh Hakim Konstitusi Arief Hidayat, Mahkamah berpendapat Pasal 47 ayat (3) UU LLAJ merupakan norma hukum yang berfungsi untuk melakukan rekayasa sosial agar warga negara menggunakan angkutan jalan yang mengutamakan keamanan dan keselamatan, baik kendaraan bermotor perseorangan, maupun kendaraan bermotor umum.

"Sementara Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 tidak ada kaitannya sama sekali dengan kendaraan bermotor karena pasal ini berkaitan dengan kedudukan yang sama setiap warga negara ketika terjadi pelanggaran hukum," ujar Arief membacakan pertimbangan hukum Mahkamah.

Terkait dengan pertentangan antara Pasal 47 ayat (3) UU LLAJ dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, Mahkamah berpendapat Pasal 47 ayat (3) UU LLAJ tidak bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.

Sementara mengenai dalil para Pemohon yang menjelaskan adanya perlakuan berbeda antara sepeda motor dengan kendaraan bermotor lainnya, Mahkamah berpendapat sepeda motor sudah diatur dalam Pasal 47 ayat (2) huruf a UU LLAJ.

"Namun, ketika berbicara angkutan jalan yang mengangkut barang atau orang dengan mendapat bayaran, maka diperlukan kriteria yang dapat memberikan keselamatan dan keamanan," tambah Arief.

Oleh karena itu, berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, Mahkamah berpendapat bahwa permohonan para Pemohon berkenaan dengan inkonstitusionalitas Pasal 47 ayat (3) UU LLAJ tidak beralasan menurut hukum.

Tag: Ojek Online

Penulis: Redaksi/Ant

Editor: Vicky Fadil

Foto: Antara/Muhammad Adimaja

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,909.74 3,869.89
British Pound GBP 1.00 18,754.69 18,562.19
China Yuan CNY 1.00 2,114.10 2,093.06
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 14,667.00 14,521.00
Dolar Australia AUD 1.00 10,673.18 10,561.12
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,872.96 1,854.27
Dolar Singapura SGD 1.00 10,659.93 10,553.05
EURO Spot Rate EUR 1.00 16,630.91 16,462.46
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,501.31 3,462.33
Yen Jepang JPY 100.00 12,933.86 12,801.73

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 6169.843 -7.877 621
2 Agriculture 1522.036 5.966 20
3 Mining 1764.925 -11.589 47
4 Basic Industry and Chemicals 841.598 -5.250 71
5 Miscellanous Industry 1418.274 -2.043 46
6 Consumer Goods 2529.665 13.782 49
7 Cons., Property & Real Estate 454.173 -0.929 73
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1056.334 -5.796 71
9 Finance 1173.614 -2.714 91
10 Trade & Service 791.592 0.061 153
No Code Prev Close Change %
1 ZONE 555 690 135 24.32
2 GLOB 182 226 44 24.18
3 PADI 655 810 155 23.66
4 YPAS 610 750 140 22.95
5 PNSE 935 1,100 165 17.65
6 KICI 260 300 40 15.38
7 RIMO 151 172 21 13.91
8 KINO 2,470 2,810 340 13.77
9 ETWA 72 79 7 9.72
10 PTSN 880 965 85 9.66
No Code Prev Close Change %
1 KONI 450 340 -110 -24.44
2 SQMI 418 316 -102 -24.40
3 SSTM 510 396 -114 -22.35
4 SOTS 545 444 -101 -18.53
5 MTSM 228 202 -26 -11.40
6 GDYR 2,140 1,900 -240 -11.21
7 META 244 220 -24 -9.84
8 TRAM 180 165 -15 -8.33
9 INCF 242 222 -20 -8.26
10 ASJT 380 350 -30 -7.89
No Code Prev Close Change %
1 SRIL 360 352 -8 -2.22
2 TLKM 3,750 3,730 -20 -0.53
3 BBRI 3,680 3,680 0 0.00
4 KPAS 705 705 0 0.00
5 RIMO 151 172 21 13.91
6 TRAM 180 165 -15 -8.33
7 ADRO 1,280 1,285 5 0.39
8 BHIT 61 61 0 0.00
9 MERK 7,200 7,500 300 4.17
10 ASII 8,450 8,450 0 0.00