Pilkada 2018, Masyarakat Gak Doyan Politik Uang

Warta Ekonomi, Jakarta -

Pengaruh politik uang dalam pilkada serentak tahun ini makin kecil terhadap pilihan publik, kata aktivis demokrasi yang juga Koordinator Komite Pemilih Indonesia Jerry Sumampouw.

Dalam diskusi "Membaca Hasil Pilkada 2018" dengan penyelenggara Para Syndicate di Jakarta, Jumat (29/6/2018), Jerry menyebutkan beberapa tempat ada laporan bahwa polisi bahkan panwas menangkap pelaku politik uang, kemungkinan ada 40 s.d. 50 kasus.

Politik uang, katanya lagi, memang masih ada dan dibicarakan jelang hari-H pemungutan suara. Akan tetapi, dampaknya makin tidak efektif. "Ini saya kira suatu hal yang baik bahwa masyarakat tidak lagi terpengaruh politik uang," ujar Jerry.

Selain itu, politik dinasti juga tidak lagi menjadi acuan masyarakat dalam memilih pasangan calon. Hal ini terlihat di sejumlah tempat bahwa anak atau kerabat dari petahana tidak memenangi pilkada berdasarkan hitung cepat.

"Misalnya di Lampung, Sumatera Selatan, anak dari mantan pimpinan sebelumnya tidak jadi. Meski di beberapa tempat, seperti Banten, masih," katanya.

Menurut dia, yang menjadi catatan dalam pilkada adalah politisasi SARA yang makin kuat di sejumlah daerah, khususnya sepekan terakhir menjelang hari-H. Selain itu, lanjut dia, juga calon-calon kepala daerah yang merupakan mantan koruptor atau calon yang statusnya sudah ditangkap oleh KPK justru mampu meraih suara signifikan di sejumlah wilayah.

"Ini akibat regulasi membolehkan," katanya.

Dari sisi administratif, masalah daftar pemilih tetap (DPT), kata Jerry, masih menjadi hal yang berkontribusi terhadap menurunnya angka partisipasi pemilih.