Lawan Tudingan Negatif, Gapki Sumut Harus Utamakan Prinsip Industri Berkelanjutan Kelapa Sawit

Warta Ekonomi, Medan -

Para pengusaha sawit yang tergabung dalam Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) Cabang Sumut diharapkan mengutamakan prinsip-prinsip industri berkelanjutan dalam mengelola dan menjalankan praktik usaha sawit.

Sekretaris daerah provinsi Sumut, Sabrina mengatakan industri kelapa sawit adalah salah satu penyumbang devisa terbesar bagi negara. Sayangnya, banyak tudingan negatif yang dialamatkan pada industri ini khususnya yang berkaitan dengan lingkungan.

"Saya harap industri sawit yang ada di Sumut jauh dari tudingan-tudingan seperti itu," katanya, Senin (2/7/2018).

Dikatakannya, Sumut memiliki rekam jejak sejarah sebagai pioner dalam pengembangan industri kelapa sawit di Indonesia. Hal ini karena pembangunan perkebunan komersil pertama dimulai di Sumut. Tepatnya di Pulau Raja dan Tana Itam Ulu pada tahun 1911.

"Tidak hanya itu, Sumut juga menjadi daerah pengembang industri hilir (pabrik minyak goreng) dan pengembang model Perkebunan Inti Rakyat (PIR) pertama yang kemudian menjadi cikal bakal pengembangan perkebunan rakyat di Indonesia,"ujarnya.

Hingga saat ini, Sumut masih dipandang sebagai barometer industri kelapa sawit Indonesia sekaligus sentra industri kelapa sawit yang paling lengkap hulu ke hilir. Hal ini karena didukung oleh Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Sei Mangke, Pelabuhan Belawan, dan Kuala Tanjung.

"Sebagai provinsi dengan areal perkebunan kelapa sawit terluas kedua setelah Riau, perkebunan kelapa sawit telah banyak mendorong pertumbuhan dan pembangunan di Sumut," ujarnya.

Selain itu, ekspor minyak sawit (CPO)  menjadi penyumbang terbesar dalam ekspor non migas Sumut selama lima tahun terakhir, yakni senilai US$4 miliar.

“Dengan mempertimbangkan manfaat, potensi, peluang, dan prospek industri kelapa sawit yang demikian besar secara ekonomi, saya harap diseimbangkan pula dengan kehadiran perkebunan kelapa sawit secara sosial atau lingkungan," pungkasnya.