Portal Berita Ekonomi Senin, 10 Desember 2018

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief
  • 16:32 WIB. Google - Google mau bikin perumahan murah dekat kantornya. 
  • 16:27 WIB. Bukalapak - Bukalapak bidik transaksi Rp1,6 triliun di Harbolnas 12.12.
  • 16:26 WIB. Bukalapak - Bukalapak tambah kapasitas server untuk persiapan Harbolnas. 
  • 16:25 WIB. PayTren - PayTren sponsori klub Egy Maulana dengan mengucurkan dana 2,5 juta euro. 
  • 16:22 WIB. Nadiem Makarim - Nadiem Makarim sabet gelar Tokoh Penentu Bisnis Global. 
  • 16:18 WIB. Bukalapak - Bukalapak gandeng Dian Sastrowardoyo rayakan Harbolnas. 
  • 16:03 WIB. IHSG - Senin sore, IHSG ditutup melemah 0,24% ke level 6.111,36. 
  • 15:58 WIB. BUMA - PT Bukit Makmur Mandiri Utama ajukan amanded concent solicitation kepada pemegang surat utang berjumlah US$350 juta.
  • 15:57 WIB. LRT Jabodebek - PT KAI berikan pembayaran progres proyek LRT Jabodebek kepada PT Adhi Karya sebesar Rp2,5 triliun.
  • 15:10 WIB. Dividen - Desember ini, Merck akan bagikan dividen Rp1,46 triliun.
  • 13:42 WIB. Apple - Masuk Indonesia, iPhone X terbaru dijual mulai dari Rp15 juta.
  • 13:41 WIB. Nissan - Nissan jual GT-R spesial, lebih mahal dari Lamborghini Urus.
  • 13:41 WIB. Internet - 3,9 miliar orang di dunia telah terhubung internet.
  • 13:39 WIB. Toyota - Toyota Rush rakita Sunter goda konsumen Nigeria.
  • 13:36 WIB. Huawei - Alasan kesehatan, bos Huawei minta dilepaskan.

Effendi Gazali Gugat UU Pemilu ke MK

Foto Berita Effendi Gazali Gugat UU Pemilu ke MK
Warta Ekonomi.co.id, Jakarta -

Direktur Pengabdian Masyarakat Studi Pengembangan Talenta dan Brainware Universitas Indonesia (SPTB UI) Effendi Gazali dan Direktur Peneliti SPTB UI Reza Indragiri Amriel mengajukan permohonan pengujian Pasal 222 Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum ke Mahkamah konstitusi.

Permohonan yang telah diregistrasi MK, Senin, dinilai Gazali dan Reza bertentangan dengan nilai-nilai dasar negara Pancasila sebagai bagian tak terpisahkan dari Pembukaan UUD 1945

Pasal 222 UU Pemilu berbunyi: "Pasangan calon yang diusulkan Partai Politik atau gabungan Partai Politik peserta Pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20 persen dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25 persen suara sah secara nasional pada Pemilu anggota DPR sebelumnya".

Menurut pemohon, Pasal 222 UU Pemilu ini tidak akan membawa kerugian konstitusional kepada warga negara manapun jika dinyatakan oleh MK mulai berlaku pada Pemilihan serentak Presiden dan DPR pada 2024.

"Atau lima tahun yang akan datang, karena sejak UU Pemilu ini dinyatakan berlaku 16 Agustus 2017, warga negara sudah mengetahui serta dianggap mengetahui bahwa ketika melakukan hak pilihnya untuk Pemilu DPR 2019, hal itu sekaligus akan dihitung sebagai ambang batas untuk pengusulan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden (presidential threshold) oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik peserta Pemilu 2024," kata pemohon dalam permohonannya.

Jika Pasal ini dinyatakan dapat berlaku langsung pada Pemilu serentak 2019, kata Pemohon, akan membohongi warga negara dan memanipulasi hasil hak pilih warga negara dalam Pemilu DPR 2014.

"Karena pada masa sebelum hingga telah selesainya seluruh warga negara melakukan hak pilihnya untuk Pemilu 2014 tidak pernah sekalipun diberikan informasi atau hak atau kewajiban oleh UU atau peraturan manapun, terutama UU nomor 42 tahun 2008 tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden," katanya.

Dengan logika tersebut, maka pemohon menyatakan Pasal 222 UU Pemilu akan membohongi atau mendustai warga negara dan memanipulasi atau menggelapkan hasil hak pilih warga negara dalam Pemilu DPR 2014, bertentangan dengan nilai-nilai dasar Pancasila yang sebagai bagian tidak terpisahkan dari Pembukaan UUD 1945.

Untuk itu, Pemohon meminta Majelis Hakim Konstitusi menyatakan Pasal 222 UU Pemilu beserta Penjelasannya dapat mulai berlaku pada pemilu serentak Presiden dan DPR 2024, karena tidak akan membohongi atau mendustai warga negara dan memanipulasi atau menggelapkan hasil hak pilih warga negara dalam Pemilu DPR 2014.

"Sebab seluruh warga negara sudah mendapatkan semua informasi yang sebenarnya sejak UU Pemilu yang baru ini dinyatakan bahwa hasil hak pilih warga negara pada Pemilu 2019 sekaligus akan sebagai bagian dari persyaratan ambang batas untuk pengusulan calon Presiden dan wakil Presiden oleh Partai Politik atau gabungan Partai Politik peserta Pemilu 2024," katanya.

Dengan demikian Pasal 222 UU Pemilu yang mulai berlaku pada Pemilu serentak 2024 tidak bertentangan dengan nilai-nilai dasar Pancasila yang sebagai bagian tak terpisahkan dari Pembukaan UUD 1945. Dalam permohonannya ini, Gazali dan Reza meminta MK memberikan prioritas mengadili perkara ini tidak terlalu lama agar pelaksanaan Pemilu serentak 2019 dapat terlaksana tanpa bertentangan dengan nilai-nilai dasar Pancasila yang sebagai bagian tak terpisahkan dari Pembukaan UUD 1945.

"Pemohon juga memohon agar kiranya MK berkenan tidak menggabungkan pemeriksaan PUU ini dengan PUU lain yang tidak berhubungan atau tidak sama batu ujinya, yakni dengan pelanggaran nilai-nilai Dasar Pancasila yang sebagai bagian tak terpisahkan dari Pembukaan UUD 1945," pinta pemohon.

Tag: Mahkamah Konstitusi, Pemilu Presiden (Pilpres)

Penulis: Redaksi/Ant

Editor: Ferry Hidayat

Foto: Sufri Yuliardi

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,909.74 3,869.89
British Pound GBP 1.00 18,754.69 18,562.19
China Yuan CNY 1.00 2,114.10 2,093.06
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 14,667.00 14,521.00
Dolar Australia AUD 1.00 10,673.18 10,561.12
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,872.96 1,854.27
Dolar Singapura SGD 1.00 10,659.93 10,553.05
EURO Spot Rate EUR 1.00 16,630.91 16,462.46
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,501.31 3,462.33
Yen Jepang JPY 100.00 12,933.86 12,801.73

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 6111.360 -14.996 620
2 Agriculture 1498.070 5.905 20
3 Mining 1737.944 -0.464 47
4 Basic Industry and Chemicals 843.964 1.637 71
5 Miscellanous Industry 1377.909 -12.076 45
6 Consumer Goods 2503.452 -5.828 49
7 Cons., Property & Real Estate 448.927 -0.797 73
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1043.764 -1.013 71
9 Finance 1163.047 -4.982 91
10 Trade & Service 790.568 -1.203 153
No Code Prev Close Change %
1 SOTS 165 280 115 69.70
2 URBN 1,200 1,800 600 50.00
3 PTSN 645 805 160 24.81
4 MDIA 126 153 27 21.43
5 YULE 173 208 35 20.23
6 PJAA 1,125 1,350 225 20.00
7 MERK 5,400 6,475 1,075 19.91
8 YPAS 625 725 100 16.00
9 SHID 3,500 4,000 500 14.29
10 KPAS 442 505 63 14.25
No Code Prev Close Change %
1 DEAL 525 394 -131 -24.95
2 NUSA 210 158 -52 -24.76
3 HERO 920 770 -150 -16.30
4 AKSI 332 280 -52 -15.66
5 FORU 120 103 -17 -14.17
6 ETWA 85 73 -12 -14.12
7 LMAS 64 55 -9 -14.06
8 SIPD 1,100 960 -140 -12.73
9 PNSE 740 650 -90 -12.16
10 HDTX 150 132 -18 -12.00
No Code Prev Close Change %
1 KPAS 442 505 63 14.25
2 RIMO 163 186 23 14.11
3 TLKM 3,670 3,680 10 0.27
4 NUSA 210 158 -52 -24.76
5 WSKT 1,845 1,845 0 0.00
6 BBRI 3,620 3,610 -10 -0.28
7 PTBA 3,990 4,020 30 0.75
8 ASII 8,225 8,150 -75 -0.91
9 ADRO 1,300 1,310 10 0.77
10 ITMG 20,425 19,800 -625 -3.06