Portal Berita Ekonomi Sabtu, 21 Juli 2018

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief
  • 08:44 WIB. JSMR - Jasa Marga akan menerbitkan Reksa Dana Penyertaan Terbatas fase kedua senilai Rp1,55 triliun.
  • 07:12 WIB. MYRX - Hanson International menargetkan marketing sales sebesar Rp1,5 triliun pada 2018.
  • 07:11 WIB. MYRX - Hanson International mencatatkan marketing sales sebesar Rp920 miliar sampai akhir Mei 2018.
  • 06:52 WIB. CPO - Gapki mencatat harga rata-rata CPO sekitar US$653,6 per metrik ton sepanjang Mei 2018.
  • 06:51 WIB. Gapki - Gapki masih optimistis ekspor minyak sawit tidak akan menurun dibandingkan tahun lalu.
  • 06:49 WIB. Aprobi - Asosiasi Produsen Biofuel Indonesia menyarankan pemerintah fokus menggenjot penggunaan B20.
  • 06:47 WIB. SMF - SMF menargetkan penjualan EBA-SP ritel mencapai Rp40 miliar-Rp50 miliar.
  • 06:44 WIB. PNBN - Bank Panin mencatat laba bersih tumbuh tipis 1,5% menjadi Rp1,35 triliun pada semester I-2018.
  • 06:40 WIB. PNBN - Bank Panin mencatat rasio kredit bermasalah gross berada di posisi 3,01% pada Juni 2018.
  • 06:39 WIB. PNBN - Bank Panin membukukan total kredit Rp147,96 triliun pada semester I-2018.
  • 05:34 WIB. Bekraf - Bekraf meluncurkan program Orbit 2018 untuk mengembangkan industri fesyen di Tanah Air.
  • 18:25 WIB. 1MDB - Malaysia harap dana dari korupsi 1MDB bisa dipulihkan.
  • 18:27 WIB. Nuklir - AS: Denuklirisasi Korut tidak bisa rampung dalam 1 tahun.
  • 18:28 WIB. TKI - RI-Brunei sepakat MoU perlindungan TKI selesai akhir tahun.
  • 18:27 WIB. ISIS - WNI terduga ISIS di Malaysia akan dipulangkan ke Indonesia.

Effendi Gazali Gugat UU Pemilu ke MK

Foto Berita Effendi Gazali Gugat UU Pemilu ke MK
Warta Ekonomi.co.id, Jakarta -

Direktur Pengabdian Masyarakat Studi Pengembangan Talenta dan Brainware Universitas Indonesia (SPTB UI) Effendi Gazali dan Direktur Peneliti SPTB UI Reza Indragiri Amriel mengajukan permohonan pengujian Pasal 222 Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum ke Mahkamah konstitusi.

Permohonan yang telah diregistrasi MK, Senin, dinilai Gazali dan Reza bertentangan dengan nilai-nilai dasar negara Pancasila sebagai bagian tak terpisahkan dari Pembukaan UUD 1945

Pasal 222 UU Pemilu berbunyi: "Pasangan calon yang diusulkan Partai Politik atau gabungan Partai Politik peserta Pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20 persen dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25 persen suara sah secara nasional pada Pemilu anggota DPR sebelumnya".

Menurut pemohon, Pasal 222 UU Pemilu ini tidak akan membawa kerugian konstitusional kepada warga negara manapun jika dinyatakan oleh MK mulai berlaku pada Pemilihan serentak Presiden dan DPR pada 2024.

"Atau lima tahun yang akan datang, karena sejak UU Pemilu ini dinyatakan berlaku 16 Agustus 2017, warga negara sudah mengetahui serta dianggap mengetahui bahwa ketika melakukan hak pilihnya untuk Pemilu DPR 2019, hal itu sekaligus akan dihitung sebagai ambang batas untuk pengusulan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden (presidential threshold) oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik peserta Pemilu 2024," kata pemohon dalam permohonannya.

Jika Pasal ini dinyatakan dapat berlaku langsung pada Pemilu serentak 2019, kata Pemohon, akan membohongi warga negara dan memanipulasi hasil hak pilih warga negara dalam Pemilu DPR 2014.

"Karena pada masa sebelum hingga telah selesainya seluruh warga negara melakukan hak pilihnya untuk Pemilu 2014 tidak pernah sekalipun diberikan informasi atau hak atau kewajiban oleh UU atau peraturan manapun, terutama UU nomor 42 tahun 2008 tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden," katanya.

Dengan logika tersebut, maka pemohon menyatakan Pasal 222 UU Pemilu akan membohongi atau mendustai warga negara dan memanipulasi atau menggelapkan hasil hak pilih warga negara dalam Pemilu DPR 2014, bertentangan dengan nilai-nilai dasar Pancasila yang sebagai bagian tidak terpisahkan dari Pembukaan UUD 1945.

Untuk itu, Pemohon meminta Majelis Hakim Konstitusi menyatakan Pasal 222 UU Pemilu beserta Penjelasannya dapat mulai berlaku pada pemilu serentak Presiden dan DPR 2024, karena tidak akan membohongi atau mendustai warga negara dan memanipulasi atau menggelapkan hasil hak pilih warga negara dalam Pemilu DPR 2014.

"Sebab seluruh warga negara sudah mendapatkan semua informasi yang sebenarnya sejak UU Pemilu yang baru ini dinyatakan bahwa hasil hak pilih warga negara pada Pemilu 2019 sekaligus akan sebagai bagian dari persyaratan ambang batas untuk pengusulan calon Presiden dan wakil Presiden oleh Partai Politik atau gabungan Partai Politik peserta Pemilu 2024," katanya.

Dengan demikian Pasal 222 UU Pemilu yang mulai berlaku pada Pemilu serentak 2024 tidak bertentangan dengan nilai-nilai dasar Pancasila yang sebagai bagian tak terpisahkan dari Pembukaan UUD 1945. Dalam permohonannya ini, Gazali dan Reza meminta MK memberikan prioritas mengadili perkara ini tidak terlalu lama agar pelaksanaan Pemilu serentak 2019 dapat terlaksana tanpa bertentangan dengan nilai-nilai dasar Pancasila yang sebagai bagian tak terpisahkan dari Pembukaan UUD 1945.

"Pemohon juga memohon agar kiranya MK berkenan tidak menggabungkan pemeriksaan PUU ini dengan PUU lain yang tidak berhubungan atau tidak sama batu ujinya, yakni dengan pelanggaran nilai-nilai Dasar Pancasila yang sebagai bagian tak terpisahkan dari Pembukaan UUD 1945," pinta pemohon.

Tag: Mahkamah Konstitusi, pemilu presiden

Penulis: Redaksi/Ant

Editor: Ferry Hidayat

Foto: Sufri Yuliardi

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,696.31 3,659.41
British Pound GBP 1.00 19,128.17 18,933.64
China Yuan CNY 1.00 2,184.84 2,163.09
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 13,863.00 13,725.00
Dolar Australia AUD 1.00 10,792.35 10,678.05
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,768.01 1,750.35
Dolar Singapura SGD 1.00 10,519.01 10,406.40
EURO Spot Rate EUR 1.00 17,058.42 16,887.24
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,539.19 3,501.28
Yen Jepang JPY 100.00 12,991.28 12,855.94

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 href="Download_Data/" />Download_Data/ - Mar
2 href="Market_Summary/" />Market_Summary/ - Dec
3 href="MockTestReportingDRC/" />MockTestReportingDRC/ - Jun
4 href="PSPNDC/" />PSPNDC/ - Mar
No Code Prev Close Change %
1
2 f(n)
3 =
4
5
6
7
8
9 id="container">
10
No Code Prev Close Change %
1
2 f(n)
3 =
4
5
6
7
8
9 id="container">
10
No Code Prev Close Change %
1
2 f(n)
3 =
4
5
6
7
8
9 id="container">
10