Portal Berita Ekonomi Rabu, 26 September 2018

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief
  • 14:39 WIB. Sandiaga - Soal isu selingkuh itu adalah fitnah.
  • 14:38 WIB. Gerindra - Tim sudah melaporkan situs fitnah Sandiaga ke Kepolisian.
  • 14:37 WIB. Gerindra - PSI harus berhati-hati dan memerhatikan nilai kemanusiaan jika tanggapi soal situs Sandiaga.
  • 14:36 WIB. Gerindra - PSI jangan menuduh seenaknya soal situs Sandiaga.
  • 14:34 WIB. PAN - 8 karakter utama Prabowo-Sandi, menjadi solusi bagi tindak korupsi di Indonesia
  • 14:34 WIB. PAN - 8 karakter utama Prabowo-Sandiaga lebih mudah dipahami masyarakat.
  • 14:33 WIB. PAN - Dengan 8 karakter utama Prabowo-Sandiaga, masalah Indonesia teratasi.
  • 14:30 WIB. PAN - Visi misi Prabowo-Sandiaga lebih membumi ketimbang 'Revolusi Mental'.
  • 12:31 WIB. Hukum - Anggota DPRD Sumba Barat Daya, NTT ditangkap Polres Jakbar soal narkoba.
  • 12:29 WIB. PSI - Tidak mungkin materi negatif diproduksi TKN Jokowi-Ma'ruf.
  • 12:29 WIB. PSI - Kampanye hitam tidak boleh berkembang dalam demokrasi.
  • 12:28 WIB. PSI - Kampanye hitam bertentangan dengan nilai-nilai yang dikembangkan Jokowi.
  • 12:28 WIB. PSI - Pendukung Jokowi-Ma'ruf, wajib mengutuk kampanye hitam.
  • 12:26 WIB. PSI - Meminta kepolisian segera mengusut tuntas kasus fitnah Sandiaga.
  • 12:25 WIB. PSI - Bisa saja situs fitnah Sandiaga dibuat pendukung Prabowo-Sandi.

DPR: Pertamina Punya Hak Hindari Kerugian

Foto Berita DPR: Pertamina Punya Hak Hindari Kerugian
Warta Ekonomi.co.id, Jakarta -

Wakil Ketua Komisi VI DPR, Inas N Zubir menilai kenaikan ini sebagai upaya Pertamina menghindari kerugian akibat kenaikan harga minyak dunia. Ia menjelaskan BBM non subsidi seperti Pertamax, Pertamax Turbo, Dexlite, dan Pertamina Dex sekarang harga bahan bakunya sudah mahal.

"Saat ini BBM non subsidi menggunakan banyak bahan baku yang mesti didapat dari luar negeri alias impor. Kondisi minyak dunia yang cenderung naik maka Pertamina berhak hindari kerugian," kata Inas dalam keterangan resmi yang diterima di Jakarta, Senin (2/7/2018).

Lanjutnya, Ia menekankan kenaikan ini tidak bertentangan dengan UUD 45 pasal 33 ayat 2. Di mana dalam pasal itu cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai negara.

"Menurutnya dari ayat ini tidak semua cabang-cabang produksi yang dikelola badan usaha milik negara (BUMN) melulu tentang produk yang penting. tapi BUMN bisa memproduksi produk yang menguntungkan," katanya.

Selain itu, keuntungan BUMN juga nantinya menurut akan berdampak secara luas untuk negara.

Kebijakan Pertamina juga tidak melanggar pasal 33 ayat 3 tentang bumi, air dan kekayaan alam yang dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. 

"Kita semua sama mengetahui bahwa produksi minyak bumi Indonesia tidak mencukupi untuk memenuhi hajat hidup orang banyak karena harus diimpor dari bangsa lain, oleh karena itu sebagai regulator, maka negara tetap harus mengatur harga BBM melalui regulasi, akan tetapi disisi lain badan usaha milik negara berhak menjalankan usaha-nya untuk mengejar keuntungan melalui BBK maupun produk hasil kilang selain BBM," terangnya. 

Tag: PT Pertamina (Persero)

Penulis: Redaksi

Editor: Vicky Fadil

Foto: Antara/Hafidz Mubarak A

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 4,003.04 3,962.94
British Pound GBP 1.00 19,785.63 19,586.46
China Yuan CNY 1.00 2,189.41 2,167.53
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 15,013.00 14,863.00
Dolar Australia AUD 1.00 10,929.46 10,818.78
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,921.15 1,901.93
Dolar Singapura SGD 1.00 10,996.92 10,886.25
EURO Spot Rate EUR 1.00 17,662.79 17,480.37
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,628.96 3,588.36
Yen Jepang JPY 100.00 13,297.61 13,161.25

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 5874.299 -7.921 602
2 Agriculture 1559.439 -8.071 20
3 Mining 1942.424 18.950 46
4 Basic Industry and Chemicals 799.490 -12.818 71
5 Miscellanous Industry 1231.155 10.426 45
6 Consumer Goods 2453.180 1.457 47
7 Cons., Property & Real Estate 417.837 -2.637 68
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1015.005 3.459 69
9 Finance 1061.250 -2.002 91
10 Trade & Service 817.631 -3.451 145
No Code Prev Close Change %
1 PANI 476 595 119 25.00
2 PKPK 140 175 35 25.00
3 DIGI 825 1,030 205 24.85
4 INAF 4,020 4,970 950 23.63
5 NIKL 2,830 3,480 650 22.97
6 SIMA 119 144 25 21.01
7 SHID 2,800 3,300 500 17.86
8 PNSE 665 770 105 15.79
9 LPLI 151 174 23 15.23
10 JPRS 206 234 28 13.59
No Code Prev Close Change %
1 ABMM 2,100 1,680 -420 -20.00
2 LPIN 1,205 1,015 -190 -15.77
3 ERTX 137 120 -17 -12.41
4 KPAL 496 436 -60 -12.10
5 SONA 5,950 5,500 -450 -7.56
6 VRNA 107 99 -8 -7.48
7 MTDL 775 720 -55 -7.10
8 PTSN 318 296 -22 -6.92
9 LMSH 690 645 -45 -6.52
10 ICON 93 87 -6 -6.45
No Code Prev Close Change %
1 TRAM 210 214 4 1.90
2 BMTR 420 418 -2 -0.48
3 KPIG 690 680 -10 -1.45
4 PKPK 140 175 35 25.00
5 NUSA 182 171 -11 -6.04
6 TKIM 14,000 13,500 -500 -3.57
7 BBRI 3,010 3,030 20 0.66
8 BHIT 90 89 -1 -1.11
9 BCAP 300 296 -4 -1.33
10 MEDC 815 890 75 9.20