Portal Berita Ekonomi Minggu, 22 Juli 2018

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief
  • 15:03 WIB. MAYA - Pefindo menurunkan prospek peringkat Bank Mayapada Internasional dari stabil menjadi negatif.
  • 14:58 WIB. MYRX - Hanson International menargetkan markerting sales┬ásebesar Rp1,5 triliun pada tahun ini.
  • 14:57 WIB. MYRX - Hanson International menganggarkan dana sekitar Rp800 miliar-Rp1 triliun untuk akuisisi lahan tahun ini.
  • 10:14 WIB. Spionase - Rusia minta AS bebaskan warganya yang dituding lakukan aksi spionase.
  • 10:13 WIB. ASEAN - Kamboja kepincut sistem desentralisasi di Indonesia.
  • 10:12 WIB. Timor Leste - Indonesia-Timor Leste bahas pengelolaan ekosistem perairan.
  • 10:11 WIB. Bush - Mantan dokter pribadi George Bush ditembak.
  • 10:10 WIB. Timur Tengah - UU Negara Bangsa Yahudi ancam peluang perdamaian Timur Tengah.
  • 10:09 WIB. Gaza - Sekjen PBB desak Hamas-Israel hindari eskalasi Gaza.
  • 10:09 WIB. Arab Saudi - Saudi akan saksikan Gerhana Bulan terlama sepanjang 83 tahun.
  • 10:08 WIB. Malaysia - Otoritas Malaysia canangkan bebas pekerja ilegal mulai akhir Agustus.
  • 10:07 WIB. Israel - Turki: Israel kubur solusi perdamaian.
  • 10:06 WIB. Senjata - Amerika Serikat percepat penjualan senjata ke seluruh dunia.

DPR: Pertamina Punya Hak Hindari Kerugian

Foto Berita DPR: Pertamina Punya Hak Hindari Kerugian
Warta Ekonomi.co.id, Jakarta -

Wakil Ketua Komisi VI DPR, Inas N Zubir menilai kenaikan ini sebagai upaya Pertamina menghindari kerugian akibat kenaikan harga minyak dunia. Ia menjelaskan BBM non subsidi seperti Pertamax, Pertamax Turbo, Dexlite, dan Pertamina Dex sekarang harga bahan bakunya sudah mahal.

"Saat ini BBM non subsidi menggunakan banyak bahan baku yang mesti didapat dari luar negeri alias impor. Kondisi minyak dunia yang cenderung naik maka Pertamina berhak hindari kerugian," kata Inas dalam keterangan resmi yang diterima di Jakarta, Senin (2/7/2018).

Lanjutnya, Ia menekankan kenaikan ini tidak bertentangan dengan UUD 45 pasal 33 ayat 2. Di mana dalam pasal itu cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai negara.

"Menurutnya dari ayat ini tidak semua cabang-cabang produksi yang dikelola badan usaha milik negara (BUMN) melulu tentang produk yang penting. tapi BUMN bisa memproduksi produk yang menguntungkan," katanya.

Selain itu, keuntungan BUMN juga nantinya menurut akan berdampak secara luas untuk negara.

Kebijakan Pertamina juga tidak melanggar pasal 33 ayat 3 tentang bumi, air dan kekayaan alam yang dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. 

"Kita semua sama mengetahui bahwa produksi minyak bumi Indonesia tidak mencukupi untuk memenuhi hajat hidup orang banyak karena harus diimpor dari bangsa lain, oleh karena itu sebagai regulator, maka negara tetap harus mengatur harga BBM melalui regulasi, akan tetapi disisi lain badan usaha milik negara berhak menjalankan usaha-nya untuk mengejar keuntungan melalui BBK maupun produk hasil kilang selain BBM," terangnya. 

Tag: PT Pertamina (Persero)

Penulis: Redaksi

Editor: Vicky Fadil

Foto: Antara/Hafidz Mubarak A

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,696.31 3,659.41
British Pound GBP 1.00 19,128.17 18,933.64
China Yuan CNY 1.00 2,184.84 2,163.09
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 13,863.00 13,725.00
Dolar Australia AUD 1.00 10,792.35 10,678.05
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,768.01 1,750.35
Dolar Singapura SGD 1.00 10,519.01 10,406.40
EURO Spot Rate EUR 1.00 17,058.42 16,887.24
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,539.19 3,501.28
Yen Jepang JPY 100.00 12,991.28 12,855.94

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 href="Download_Data/" />Download_Data/ - Mar
2 href="Market_Summary/" />Market_Summary/ - Dec
3 href="MockTestReportingDRC/" />MockTestReportingDRC/ - Jun
4 href="PSPNDC/" />PSPNDC/ - Mar
No Code Prev Close Change %
1
2 f(n)
3 =
4
5
6
7
8
9 id="container">
10
No Code Prev Close Change %
1
2 f(n)
3 =
4
5
6
7
8
9 id="container">
10
No Code Prev Close Change %
1
2 f(n)
3 =
4
5
6
7
8
9 id="container">
10