Portal Berita Ekonomi Rabu, 14 November 2018

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief
  • 05:51 WIB. Kemenkominfo - Kemenkominfo ancam cabut izin First Media dan Bolt pada 17 November.
  • 05:49 WIB. DNS - Aplikasi DNS Cloudflare kini tersedia di Android dan iOS.
  • 22:43 WIB. Jiwasraya - OJK menegaskan hingga saat ini Jiwasraya belum memiliki investor baru.
  • 21:24 WIB. BUMN - Kementrian BUMN bersama dengan beberapa BUMN melakukan Ekspedisi Tembus Tol Trans Jawa 2018.
  • 19:39 WIB. Khashoggi - Rekaman pembunuhan Khashoggi indikasikan keterlibatan putra mahkota Saudi.
  • 19:39 WIB. Taliban - 25 Tewas akibat serangan Taliban di Afghanistan.
  • 19:38 WIB. Saudi - Saudi: Hukuman mati tak pengaruhi hubungan dengan Indonesia.
  • 19:36 WIB. Afghanistan - Rusia sebut konferensi Moskow tentang Afghanistan 'unik'.
  • 19:37 WIB. Palestina - Jalur Gaza memanas, Presiden Palestina persingkat kunjungan kerja.
  • 19:37 WIB. ASEAN - Malaysia: Kerja sama perdagangan bebas ASEAN harus adil.
  • 19:37 WIB. Ebola - Korban tewas akibat ebola di Kongo meningkat.
  • 19:36 WIB. Israel - Otoritas Gaza peringatkan militer Israel untuk tak serang warga sipil.
  • 19:35 WIB. PLO - PLO desak komunitas internasional lindungi Gaza.
  • 19:34 WIB. Rohingya - Indonesia dorong peran lebih ASEAN dalam isu Rohingya.
  • 19:25 WIB. PGN - PGN mengembangkan pipa gas bumi Muara Karang-Bekasi sepanjang 42 km.

Golkar: PKPU Cabut Hak Politik Seumur Hidup

Foto Berita Golkar: PKPU Cabut Hak Politik Seumur Hidup
Warta Ekonomi.co.id, Semarang -

Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) yang melarang mantan narapidana korupsi mendaftar sebagai calon anggota legislatif merupakan aturan yang mencabut hak politik warga negara Indonesia seumur hidup, kata politikus Partai Golkar Iqbal Wibisono.

Iqbal ketika menjawab pertanyaan di Semarang, Selasa (3/7/2018) pagi, mengatakan bahwa semestinya membuat peraturan tidak bertentangan dengan hukum positif, apalagi sampai menghilangkan hak asasi.

Iqbal yang juga Ketua Harian DPD I Partai Golkar Provinsi Jawa Tengah mengemukakan hal itu ketika merespons PKPU 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota.

Alumnus Program Doktor (S-3) Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Diponegoro (Undip) itu menekankan, "Jangan dibiasakan membuat aturan dengan melanggar aturan." Menurut Iqbal, yang lebih tepat mestinya aturan itu harus dibangun dan dibuat tidak dengan niatan untuk langgar hukum positif.

"Lebih celaka lagi kalau peraturan itu dibuat tanpa dilandasi dengan dasar filosofis, yuridis, dan kemanfaatan," katanya.

Akan tetapi, lanjut dia, justru mengedepankan "pencitraan" yang tidak disadari berakibat menghilangkan dan membunuh hak asasi warga negara atau kehilangan haknya seumur hidup. Padahal, majelis hakim tidak mencabut hak politik sebagian besar di antara eks koruptor.

"Ini berarti orang dihukum lebih dari sekali. Apa tidak bertentangan dengan undang-undang dan hak asasi manusia (HAM)?" ujarnya.

Dalam Pasal 7 Ayat 1 Huruf h PKPU, disebutkan bahwa persyaratan bakal calon anggota badan legislatif, antara lain, bukan mantan terpidana bandar narkoba, kejahatan seksual terhadap anak, atau korupsi.

Menurut Iqbal, PKPU itu berpotensi bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Di dalam UU Pemilu, ada pengecualian bahwa bakal calon anggota legislatif yang pernah bermasalah hukum mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana.

"Itulah bentuk kesewenang-wenangan. Orang dihukum itu sakit dan menderita, kok, ini KPU melebihi malaikat pencabut nyawa saja," kata Iqbal yang pernah divonis setahun penjara oleh majelis hakim pada hari Selasa (24-2-2015).

Dalam putusan perkara Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dalam UU No. 20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, majelis hakim yang diketuai Hastopo tidak mencabut hak politik Iqbal.

Tag: Partai Golongan Karya (Golkar)

Penulis: Redaksi/Ant

Editor: Vicky Fadil

Foto: Antara/Irwansyah Putra

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,990.56 3,951.00
British Pound GBP 1.00 19,257.62 19,065.73
China Yuan CNY 1.00 2,149.82 2,128.57
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 14,969.00 14,821.00
Dolar Australia AUD 1.00 10,753.73 10,642.96
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,911.02 1,892.05
Dolar Singapura SGD 1.00 10,824.35 10,713.46
EURO Spot Rate EUR 1.00 16,814.68 16,646.95
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,569.15 3,530.49
Yen Jepang JPY 100.00 13,166.51 13,032.89

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 5835.198 58.145 615
2 Agriculture 1443.790 -27.403 20
3 Mining 1861.322 11.301 47
4 Basic Industry and Chemicals 746.011 4.484 71
5 Miscellanous Industry 1341.419 17.562 45
6 Consumer Goods 2278.563 23.314 49
7 Cons., Property & Real Estate 414.177 3.741 72
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1059.066 3.668 71
9 Finance 1103.474 16.174 90
10 Trade & Service 799.263 8.563 150
No Code Prev Close Change %
1 SOSS 1,000 1,250 250 25.00
2 TCPI 7,550 8,925 1,375 18.21
3 IBFN 254 300 46 18.11
4 MYOH 970 1,100 130 13.40
5 DEAL 250 282 32 12.80
6 TIRA 140 157 17 12.14
7 TNCA 175 196 21 12.00
8 ABMM 2,020 2,260 240 11.88
9 DYAN 81 90 9 11.11
10 LPPS 86 95 9 10.47
No Code Prev Close Change %
1 BBLD 500 402 -98 -19.60
2 BAYU 2,210 1,950 -260 -11.76
3 GSMF 113 101 -12 -10.62
4 ALMI 350 318 -32 -9.14
5 HDFA 134 122 -12 -8.96
6 PGLI 214 195 -19 -8.88
7 SATU 137 125 -12 -8.76
8 KPAL 414 380 -34 -8.21
9 ERTX 139 128 -11 -7.91
10 SIMA 104 96 -8 -7.69
No Code Prev Close Change %
1 LPPS 86 95 9 10.47
2 HMSP 3,300 3,300 0 0.00
3 TLKM 3,860 3,830 -30 -0.78
4 PTBA 4,420 4,650 230 5.20
5 SMCB 1,905 1,985 80 4.20
6 KPAS 472 498 26 5.51
7 UNVR 39,375 39,950 575 1.46
8 BBCA 23,700 24,075 375 1.58
9 PGAS 2,070 2,070 0 0.00
10 ADRO 1,510 1,515 5 0.33