Portal Berita Ekonomi Sabtu, 20 Oktober 2018

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief
  • 21:21 WIB. Wamena - Pemerintah alokasikan Rp35 miliar untuk mengatasi krisis air bersih di Wamena. 
  • 21:13 WIB. OJK - OJK akan terbitkan aturan equity crowdfunding, layanan urun dana melalui penawaran saham berbasis teknologi informasi. 
  • 20:48 WIB. Bekasi - Turbulensi keuangan daerah sebabkan tunggakan honor 3.800 guru honorer di Disdik Bekasi. 
  • 20:46 WIB. Bekasi - 3.800 guru honorer di lingkup Disdik Bekasi terima distribusi tunggakan honor Rp3,8 juta per bulan.
  • 20:01 WIB. Finansial - BI Surakarta dan BPR tanda tangani nota kesepahaman  pelayanan uang baru. 
  • 19:33 WIB. Banda - Gempa 5,4 Skala Richter mengguncang Banda, Sabtu pukul 18.47 WIT. 
  • 19:24 WIB. Transportasi - Kemenhub siapkan dana Rp400 miliar untuk subsidi pelayaran rakyat. 
  • 19:22 WIB. Bekasi - Rahmat Effendi ajak Menteri LHK dan Menteri PUPR untuk atas pencemaran Kali Bekasi.
  • 18:42 WIB. Palu - Susi Pudjiastuti memperpanjang penyelenggaraan charity sale untuk Palu sampai 24/10/2018. 
  • 18:42 WIB. Pasar - Harga cabai di Gorontalo turun dari Rp50 ribu menjadi Rp40 per kilo gram.
  • 18:42 WIB. Narkoba - Bareskrim Polri: Penyelundupan sabu per minggu ketiga Oktober mencapai 869 kasus.
  • 18:41 WIB. Narkoba - Bareskrim Polri sebut Dumai dan Bengkalis sebagai jalur baru penyelundupan sabu dari Narkoba. 
  • 18:41 WIB. Pemilu -  Bawaslu Papua ungkap temukan data 1.016.758 pemilih ganda.
  • 18:40 WIB. Golkar - Airlangga: Golkar akan berjuang menjadi partai yang kuasai Jawa Barat.
  • 18:39 WIB. Pilpres - Jokowi-Ma'ruf dijanjikan menang oleh tim Blusukan Jokowi di Medan. 

Dedi Mulyadi Dukung Larangan Eks Napi Nyaleg

Foto Berita Dedi Mulyadi Dukung Larangan Eks Napi Nyaleg
Warta Ekonomi.co.id, Purwakarta -

Ketua DPD Partai Golkar Jawa Barat Dedi Mulyadi mendukung diberlakukan Peraturan Komisi Pemilihan Umum yang melarang mantan narapidana kasus korupsi mencalonkan sebagai anggota legislatif.

"Mantap, saya dukung larangan itu. Walaupun kita ketahui secara aspek formal perundangan tidak ada larangan. Tetapi, secara sosio-politik itu memang tidak pantas," katanya, dalam siaran pers yang diterima di Purwakarta, Selasa (3/7/2018).

Ia mengatakan, secara aturan perundang-undangan tidak ada larangan bagi bekas narapidana kasus korupsi untuk maju pada Pemilu Legislatif 2019.

Tetapi, ia melihat suasana kebatinan rakyat akan tercederai saat mereka yang tercatat bekas narapidana korupsi diperbolehkan mengikuti kontestasi politik.

Dalam pasal 7 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 ayat (1) huruf h mensyaratkan hal tersebut. Calon anggota legislatif harus bukan mantan terpidana narkoba, kejahatan seksual anak atau korupsi.

Ia menilai peraturan tersebut membawa angin segar bagi perkembangan demokrasi Indonesia yang lebih berintegritas.

"Larangan ini memiliki implikasi positif. Di masa depan akan lahir anggota parlemen yang berkualifikasi baik di mata masyarakat. Khususnya di hadapan konstituennya," katanya lagi.

Selain itu, tingkat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga parlemen juga dinilai akan meningkat. Sedangkan saat ini diakuinya, lembaga wakil rakyat berada pada titik nadir soal kepercayaan publik.

Tag: Dedi Mulyadi

Penulis: Redaksi/Ant

Editor: Vicky Fadil

Foto: Rahmat Saepulloh

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 4,077.46 4,036.30
British Pound GBP 1.00 19,921.28 19,721.82
China Yuan CNY 1.00 2,204.59 2,182.69
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 15,297.00 15,145.00
Dolar Australia AUD 1.00 10,868.52 10,759.01
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,951.30 1,931.74
Dolar Singapura SGD 1.00 11,083.98 10,971.46
EURO Spot Rate EUR 1.00 17,528.83 17,353.14
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,679.82 3,638.00
Yen Jepang JPY 100.00 13,610.64 13,474.20

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 5837.291 -7.951 610
2 Agriculture 1574.400 -2.628 20
3 Mining 1909.966 -6.234 47
4 Basic Industry and Chemicals 757.451 4.747 70
5 Miscellanous Industry 1254.992 40.866 45
6 Consumer Goods 2471.957 -17.927 49
7 Cons., Property & Real Estate 409.115 1.009 71
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1046.955 -0.876 70
9 Finance 1054.067 -5.371 91
10 Trade & Service 792.965 -3.931 147
No Code Prev Close Change %
1 MAYA 6,950 8,150 1,200 17.27
2 NICK 138 159 21 15.22
3 APEX 1,780 2,000 220 12.36
4 HELI 85 94 9 10.59
5 DUCK 1,370 1,515 145 10.58
6 SMDM 133 145 12 9.02
7 RODA 350 378 28 8.00
8 MPRO 236 254 18 7.63
9 ACST 1,495 1,600 105 7.02
10 TBIG 5,050 5,375 325 6.44
No Code Prev Close Change %
1 MFMI 875 730 -145 -16.57
2 JAWA 160 138 -22 -13.75
3 CNTX 545 472 -73 -13.39
4 PNSE 875 770 -105 -12.00
5 RELI 256 228 -28 -10.94
6 LPLI 148 132 -16 -10.81
7 JKSW 68 62 -6 -8.82
8 RMBA 378 348 -30 -7.94
9 BISI 1,520 1,400 -120 -7.89
10 PSDN 208 192 -16 -7.69
No Code Prev Close Change %
1 SRIL 332 344 12 3.61
2 BHIT 82 81 -1 -1.22
3 KPIG 136 135 -1 -0.74
4 PGAS 2,230 2,270 40 1.79
5 MNCN 790 780 -10 -1.27
6 TLKM 3,760 3,730 -30 -0.80
7 SCMA 1,785 1,725 -60 -3.36
8 ADRO 1,730 1,700 -30 -1.73
9 TARA 890 890 0 0.00
10 INKP 13,675 13,475 -200 -1.46