Rupiah dan Rupee Bersama Hadapi Lereng Licin

Warta Ekonomi, Jakarta -

Tak dapat dihindari, gesekan perdagangan dan ketegangan geopolitik telah mendorong volatilitas negara berkembang, dengan India dan Indonesia berada di bawah tekanan paling akut di Asia. Rupee India telah mencapai rekor terendah dan rupiah Indonesia berada di lereng licin.

Economist DBS Group Research, Radhika Rao, menuturkan, selain intervensi FX secara langsung, pihaknya berharap pihak berwenang memperketat kebijakan suku bunga lebih lanjut. Peluang kenaikan suku bunga BI pada hari Jumat semakin meningkat.

"Kebutuhan akan kebijakan fiskal yang lebih ketat juga mungkin akan tiba dalam waktu dekat," tutur Radhika dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Selasa (3/7/2018).

Dalam sepekan terakhir, volatilitas di negara-negara Asia telah meningkat secara signifikan, dengan sejumlah katalis risk-off yang bermunculan untuk memperbesar skala koreksi. Hal ini khususnya berlaku di Indonesia dan India; rupee melemah melewati 69/US$ ke rekor terendah pada hari Kamis, sementara rupiah Indonesia turun dengan cepat melewati angka 14300/US$. Sebagai regional underperformer, rupee turun 7,4% pada 2018 year to date dan rupiah turun lebih dari 5%.

Katalis risk-off belakangan ini mencakup: a) tidak dapat disangkal, kekuatan dolar meluas, karena nilai tukarnya terus melebar dengan negara-negara G3 lainnya; b) kekhawatiran setelah pengaruh buruk dari yuan China yang melemah, yang mana mengejar melemahnya nilai tukar di negara-negara Asia lainnya kecuali Jepang; c) kekhawatiran yang berkepanjangan atas perseteruan perdagangan antara AS-China, yang membuat para investor bimbang dan bisa membahayakan pertumbuhan global.

"Sementara gerakan yang tajam dalam mata uang negara-negara Asia hadir sebagai kejutan, yang mana arahnya mengikuti harapan kami," imbuh Radhika.

Indonesia dan India menghadapi terpaan angin yang sama di saat risk appetite lemah. Investor jelas sensitif terhadap ekonomi yang menghadapi defisit kembar, yang menggarisbawahi perlunya dukungan pembiayaan yang memadai. Sementara foreign direct investment (FDI) adalah sumber dukungan yang lebih baik, aliran portofolio datang dengan cepat dan tebal tahun lalu, memperoleh keuntungan dari bank-bank sentral global yang akomodatif dan didorong oleh kepentingan perdagangan. Hasilnya, mata uang dihargai, meskipun pihak berwenang mengintervensi untuk memperlambat laju kenaikan.

Para pembuat kebijakan sekarang menghadapi kekhawatiran atas impossible trinity klasik; yang merupakan inti dari pengaruh arah kebijakan moneter pada mata uang masing-masing, dan aliran portofolio/modal. Sementara tahun 2017 adalah tahun yang penuh, polanya telah berbalik di tahun ini. Arus modal tahun lalu yang kuat, sampai batasan tertentu, memperburuk ketidakseimbangan eksternal tahun ini, dengan a) menciptakan kepuasan atas risiko pembiayaan; b) kehadiran tekanan yang lebih dominan terhadap aliran portofolio, terutama mengingat konsentrasi asing yang lebih besar di pasar utang Indonesia.

"Di mana hal tersebut memposisikan kita? Selain membiarkan mata uang menyesuaikan diri dengan eskalasi dalam volatilitas global, kami memperkirakan bahwa bank-bank sentral akan menjadi sensitif terhadap risiko outsized dari arus keluar modal dan stabilitas keuangan, terlepas dari mandat target inflasi secara langsung," urai Radhika.

Bank Indonesia telah bersuara lantang dalam beberapa bulan terakhir, menekankan pada kebutuhan untuk mempertahankan volatilitas pasar, terutama mendukung mata uang. Intervensi FX secara aktif dan pembelian obligasi disertai dengan kenaikan 50bp pada bulan Mei.

"Kecenderungan pengetatan kebijakan lebih lanjut tetap tinggi, sedini peninjauan kebijakan pada tanggal 29 Juni; sebagai base case yang kami perkirakan akan mengalami jeda karena kenaikan di masa lalu," tutur Radhika.

Kenaikan 25-50 bps lagi tidak dapat dikesampingkan pada sisa tahun 2018. Untungnya, pihak berwenang mengarah pada jalur kebijakan yang seimbang dan penuh kehati-hatian. Sementara perangkat kebijakan moneter ditargetkan untuk memulihkan stabilitas keuangan dan menahan volatilitas mata uang, pihak berwenang memastikan bahwa perangkat kebijakan nonmoneter (misalnya alat-alat makro-prudensial) akan digunakan untuk menjaga risiko penurunan terhadap pertumbuhan.

Untuk India, Reserve Bank of India memulai dengan kenaikan 25bp pada bulan Juni, sambil mempertahankan sikap netral. Notulensi rapat bulan Juni menegaskan kembali ketergantungan data komite, mengingat ketidakpastian di sekitar harga minyak dan lintasan untuk inflasi headline/inti.

"Dalam pandangan kami, kemungkinan kenaikan suku bunga tindak lanjut pada bulan Agustus tetap tinggi. Harga minyak telah menurun tetapi tingkat yang berlaku masih 25% di atas tahun lalu. Inflasi inti Mei dipercepat menjadi 6,2% YoY vs April 5,9%, permulaan yang lebih lemah untuk menghadapi angin monsun barat daya dan pengumuman minimum support price (MSP) mendatang mengancam untuk mengeraskan ekspektasi inflasi," urai Radhika.

Hal-hal tersebut, bersama dengan faktor risiko global (rupee lemah, Fed AS yang lebih percaya diri dan perselisihan perdagangan AS-China), kemungkinan akan membuat RBI berhati-hati pada bulan Agustus dan sisa tahun ini. Meskipun tidak ada pernyataan eksplisit dalam komentar kebijakan, skala arus keluar portofolio dan volatilitas pasar juga akan menentukan panjang dan dalamnya siklus pengetatan. Risiko akan kenaikan 25-50 bph melampaui bulan Agustus adalah besar pada sisa FY19.

Selain pengetatan kebijakan, intervensi mata uang juga sedang berlangsung, yang mana pada gilirannya memperketat kondisi likuiditas domestik. Sementara bias kebijakan hawkish membutuhkan likuiditas ketat untuk memastikan mekanisme transmisi yang efisien, pada titik ini RBI akan tetap dengan mandat likuiditas netralnya untuk mempertahankan sikap mendukung pertumbuhan/kredit.

"Oleh karena itu, lebih banyak pembelian kembali obligasi dalam tahun ini, untuk mengompensasi meningkatnya kebocoran mata uang (mata uang yang beredar kembali ke tingkat pra-demonetisasi)," imbuh Radhika.

Baik India maupun Indonesia tidak menghadapi risiko pembiayaan negara yang besar, dimana India tidak melakukan penerbitan obligasi publik eksternal dan kewajiban kedaulatan mata uang keras Indonesia kepada sektor swasta agak ringan. Namun, dengan kedisiplinan keuangan dalam pantauan, dan kedua ekonomi dicirikan oleh defisit kembar yang akan memperburuk jika harga energi domestik tidak mengikuti harga internasional, kebutuhan untuk menegaskan kembali kedisiplinan fiskal juga turut meningkat.