Portal Berita Ekonomi Minggu, 16 Desember 2018

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief
  • 00:34 WIB. Jokowi - Jika pengenalan dari hati ke hati dimaksimalkan, maka target kemenangan dapat diraih.
  • 00:33 WIB. Jokowi - Pengenalan diri lewat baliho perlu, namun lebih baik door to door.
  • 00:04 WIB. Ketua KPU - Ini bakal diputuskan pada 19 Desember 2018.
  • 00:00 WIB. Ketua KPU - Dua timses agak riskan jika debat capres dilakukan di Surabaya dan Jakarta.
  • 00:00 WIB. Ketua KPU - Kemungkinan debat capres-cawapres 2019 hanya di Jakarta.
  • 23:50 WIB. Ketua Bawaslu - Jika masuk pidana umun bakal ditangani kepolisian.
  • 23:49 WIB. Ketua Bawaslu - Pengrusakan baliho SBY di Riau masih dikaji.
  • 23:40 WIB. Hasto Kristiyanto - Perjuangan bukan kepentingan Jokowi-Ma'ruf, tapi untuk jutaan rakyat.
  • 23:40 WIB. Hasto Kristiyanto - Djarot harus gelorakan semangat menangkan Jokowi-Ma'ruf.
  • 23:40 WIB. Ketua Bawaslu - Kami akan koordinasi dengan Bawaslu Riau soal pengrusakan baliho SBY.
  • 23:34 WIB. Hasto Kristiyanto - Langkat dan Binjai adalah dapil Djarot Saiful Hidayat, karena itu Jokowi-Ma'ruf optimis menang.
  • 23:39 WIB. Hasto Kristiyanto - Taget kemenangan di Langkat 60% dan Binjai 55%.
  • 23:34 WIB. Jokowi - Kemenangan bisa dicapai dengan kerja ekstra secara door to door.
  • 23:34 WIB. Jokowi - Taget kita di Riau kemenangan 60%.
  • 23:34 WIB. Jokowi - Saya yakin militansi kita semua, target bisa tercapai.

DPR Bentuk Angket Larangan Eks Koruptor Nyaleg, PAN: Lebay

Foto Berita DPR Bentuk Angket Larangan Eks Koruptor Nyaleg, PAN: Lebay
Warta Ekonomi.co.id, Jakarta -

Ketua Umum DPP PAN Zulkifli Hasan menilai wacana digulirkannya Hak Angket DPR terkait Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) yang melarang eks-narapidana korupsi menjadi calon anggota DPR berlebihan.

"Kalau wacana membentuk Hak Angket PKPU berlebihan, kita hormati saja keputusan KPU tersebut," kata Zulkifli di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (3/7/2018).

Menurut dia, kalau ada seorang yang mau mendaftarkan diri sebagai caleg lalu ditolak KPU maka bisa mengajukan gugatan ke Badan Pengawas Pemilu Dia menilai ikuti saja aturan yang telah dibuat KPU, dan nanti biar publik yang menilai apabila ada parpol yang memaksakan diri mencalonkan eks-narapidana kasus korupsi.

"Nanti orang menilai terpidana berat dan lama lalu dipaksakan menjadi caleg, saya kira publik akan menilai partai ini pro-pemberantasan korupsi atau tidak," ujarnya.

Zulkifli mengatakan selama ini tidak ada eks-narapidana kasus korupsi yang mendaftar sebagai caleg dari PAN.

Sebelumnya, Fraksi PPP DPR RI mewacanakan digulirkannya Hak Angket terkait telah dikeluarkannya Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) yang melarang eks-narapidana kasus korupsi menjadi calon anggota legislatif, kebijakan itu diduga melanggar beberapa Undang-Undang.

"Kami berbicara keras tentang larangan napi korupsi menjadi caleg itu bukan pada substansi menolak niatannya namun lebih pada prosedur hukum yang dilanggar," kata Wakil Sekretaris Jenderal PPP Achmad Baidowi, di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin.

Dia mengatakan opsi digulirkannya hak angket tersebut sudah menjadi pembicaraan informal di internal Komisi II DPR dan tidak menutup kemungkinan akan terwujud kalau masalah tersebut tidak ada penyelesaiannya.

Hal itu menurut anggota Komisi II DPR itu sama ketika Panitia Khusus Hak Angket terkait Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang digulirkan tahun 2009 yang berawal dari obrolan informal.

Baidowi menduga KPU melanggar Pasal 240 ayat 1 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu; Pasal 75 ayat 4 UU Pemilu; Pasal 74 ayat 2 UU Nomor 2 Tahun 2018 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD; dan UU nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan.

Tag: Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)

Penulis: Redaksi/Ant

Editor: Vicky Fadil

Foto: Antara/Muhammad Adimaja

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,909.74 3,869.89
British Pound GBP 1.00 18,754.69 18,562.19
China Yuan CNY 1.00 2,114.10 2,093.06
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 14,667.00 14,521.00
Dolar Australia AUD 1.00 10,673.18 10,561.12
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,872.96 1,854.27
Dolar Singapura SGD 1.00 10,659.93 10,553.05
EURO Spot Rate EUR 1.00 16,630.91 16,462.46
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,501.31 3,462.33
Yen Jepang JPY 100.00 12,933.86 12,801.73

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 6169.843 -7.877 621
2 Agriculture 1522.036 5.966 20
3 Mining 1764.925 -11.589 47
4 Basic Industry and Chemicals 841.598 -5.250 71
5 Miscellanous Industry 1418.274 -2.043 46
6 Consumer Goods 2529.665 13.782 49
7 Cons., Property & Real Estate 454.173 -0.929 73
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1056.334 -5.796 71
9 Finance 1173.614 -2.714 91
10 Trade & Service 791.592 0.061 153
No Code Prev Close Change %
1 ZONE 555 690 135 24.32
2 GLOB 182 226 44 24.18
3 PADI 655 810 155 23.66
4 YPAS 610 750 140 22.95
5 PNSE 935 1,100 165 17.65
6 KICI 260 300 40 15.38
7 RIMO 151 172 21 13.91
8 KINO 2,470 2,810 340 13.77
9 ETWA 72 79 7 9.72
10 PTSN 880 965 85 9.66
No Code Prev Close Change %
1 KONI 450 340 -110 -24.44
2 SQMI 418 316 -102 -24.40
3 SSTM 510 396 -114 -22.35
4 SOTS 545 444 -101 -18.53
5 MTSM 228 202 -26 -11.40
6 GDYR 2,140 1,900 -240 -11.21
7 META 244 220 -24 -9.84
8 TRAM 180 165 -15 -8.33
9 INCF 242 222 -20 -8.26
10 ASJT 380 350 -30 -7.89
No Code Prev Close Change %
1 SRIL 360 352 -8 -2.22
2 TLKM 3,750 3,730 -20 -0.53
3 BBRI 3,680 3,680 0 0.00
4 KPAS 705 705 0 0.00
5 RIMO 151 172 21 13.91
6 TRAM 180 165 -15 -8.33
7 ADRO 1,280 1,285 5 0.39
8 BHIT 61 61 0 0.00
9 MERK 7,200 7,500 300 4.17
10 ASII 8,450 8,450 0 0.00