Portal Berita Ekonomi Rabu, 26 September 2018

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief
  • 21:10 WIB. Google - CEO Google Sundar Pichai bantah hasil pencarian mesinnya diutak-atik.
  • 21:09 WIB. Software - Microsoft dan Adobe bentuk aliansi data pelanggan.
  • 21:08 WIB. Google - Google akan akui kesalahan pengaturan ke Senat AS.
  • 20:40 WIB. Kominfo - Kominfo ancam akan serahkan data profil akun medsos pengunggah ulang video pengeroyokan Haringga ke penegak hukum.
  • 20:38 WIB. Go-Jek - Go-Jek mulai uji aplikasi GET versi beta di Thailand.
  • 20:08 WIB. Kominfo - Rudiantara: Blokir situs skandal Sandiaga tak terkait Pilpres.
  • 20:07 WIB. Teknologi - Perusahaan teknologi Asia mulai alih produksi keluar dari China.
  • 20:05 WIB. Alibaba - Polisi China tangkap 21 tersangka kasus pencurain data di Unit Pengiriman Alibaba.
  • 19:59 WIB. Facebook - Facebook India angkat direktur baru.
  • 19:58 WIB. Dell - Dell kembali lirik rencana penawaran saham perdana.
  • 18:47 WIB. Kendaraan Listrik - Proyeksi fasilitas uji tipe kendaraan listrik selesai 2021.
  • 18:46 WIB. Wikipedia - Wikipedia 'gembok' artikel profil capres dan cawapres.
  • 18:46 WIB. Kominfo - Kominfo klaim hapus 450 video pengeroyokan Haringga.
  • 18:45 WIB. Facebook - Saham Facebook merosot usai ditinggal 2 pendiri Instagram.
  • 17:54 WIB. Palestina - Israel tahan 15 warga Palestina di Tepi Barat.

DPR Bentuk Angket Larangan Eks Koruptor Nyaleg, PAN: Lebay

Foto Berita DPR Bentuk Angket Larangan Eks Koruptor Nyaleg, PAN: Lebay
Warta Ekonomi.co.id, Jakarta -

Ketua Umum DPP PAN Zulkifli Hasan menilai wacana digulirkannya Hak Angket DPR terkait Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) yang melarang eks-narapidana korupsi menjadi calon anggota DPR berlebihan.

"Kalau wacana membentuk Hak Angket PKPU berlebihan, kita hormati saja keputusan KPU tersebut," kata Zulkifli di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (3/7/2018).

Menurut dia, kalau ada seorang yang mau mendaftarkan diri sebagai caleg lalu ditolak KPU maka bisa mengajukan gugatan ke Badan Pengawas Pemilu Dia menilai ikuti saja aturan yang telah dibuat KPU, dan nanti biar publik yang menilai apabila ada parpol yang memaksakan diri mencalonkan eks-narapidana kasus korupsi.

"Nanti orang menilai terpidana berat dan lama lalu dipaksakan menjadi caleg, saya kira publik akan menilai partai ini pro-pemberantasan korupsi atau tidak," ujarnya.

Zulkifli mengatakan selama ini tidak ada eks-narapidana kasus korupsi yang mendaftar sebagai caleg dari PAN.

Sebelumnya, Fraksi PPP DPR RI mewacanakan digulirkannya Hak Angket terkait telah dikeluarkannya Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) yang melarang eks-narapidana kasus korupsi menjadi calon anggota legislatif, kebijakan itu diduga melanggar beberapa Undang-Undang.

"Kami berbicara keras tentang larangan napi korupsi menjadi caleg itu bukan pada substansi menolak niatannya namun lebih pada prosedur hukum yang dilanggar," kata Wakil Sekretaris Jenderal PPP Achmad Baidowi, di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin.

Dia mengatakan opsi digulirkannya hak angket tersebut sudah menjadi pembicaraan informal di internal Komisi II DPR dan tidak menutup kemungkinan akan terwujud kalau masalah tersebut tidak ada penyelesaiannya.

Hal itu menurut anggota Komisi II DPR itu sama ketika Panitia Khusus Hak Angket terkait Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang digulirkan tahun 2009 yang berawal dari obrolan informal.

Baidowi menduga KPU melanggar Pasal 240 ayat 1 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu; Pasal 75 ayat 4 UU Pemilu; Pasal 74 ayat 2 UU Nomor 2 Tahun 2018 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD; dan UU nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan.

Tag: Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)

Penulis: Redaksi/Ant

Editor: Vicky Fadil

Foto: Antara/Muhammad Adimaja

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 4,003.04 3,962.94
British Pound GBP 1.00 19,785.63 19,586.46
China Yuan CNY 1.00 2,189.41 2,167.53
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 15,013.00 14,863.00
Dolar Australia AUD 1.00 10,929.46 10,818.78
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,921.15 1,901.93
Dolar Singapura SGD 1.00 10,996.92 10,886.25
EURO Spot Rate EUR 1.00 17,662.79 17,480.37
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,628.96 3,588.36
Yen Jepang JPY 100.00 13,297.61 13,161.25

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 5873.271 -1.028 602
2 Agriculture 1571.300 11.861 20
3 Mining 1937.807 -4.617 46
4 Basic Industry and Chemicals 797.141 -2.349 71
5 Miscellanous Industry 1250.629 19.474 45
6 Consumer Goods 2442.698 -10.482 47
7 Cons., Property & Real Estate 417.046 -0.791 68
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1018.723 3.718 69
9 Finance 1062.946 1.696 91
10 Trade & Service 813.079 -4.552 145
No Code Prev Close Change %
1 TRIO 190 238 48 25.26
2 NIKL 3,480 4,330 850 24.43
3 DIGI 1,030 1,230 200 19.42
4 ABMM 1,680 2,000 320 19.05
5 TOTO 312 358 46 14.74
6 AIMS 176 200 24 13.64
7 BGTG 98 108 10 10.20
8 PNIN 1,030 1,125 95 9.22
9 AGRS 230 250 20 8.70
10 HDFA 129 140 11 8.53
No Code Prev Close Change %
1 INCF 168 125 -43 -25.60
2 ARTA 292 220 -72 -24.66
3 PANI 595 500 -95 -15.97
4 DSSA 14,475 12,350 -2,125 -14.68
5 INTD 284 244 -40 -14.08
6 LPLI 174 150 -24 -13.79
7 MREI 6,000 5,300 -700 -11.67
8 GDST 173 153 -20 -11.56
9 IPCM 450 402 -48 -10.67
10 PKPK 175 157 -18 -10.29
No Code Prev Close Change %
1 ABBA 195 204 9 4.62
2 PNLF 236 250 14 5.93
3 UNTR 32,150 31,125 -1,025 -3.19
4 RAJA 520 540 20 3.85
5 PGAS 2,070 2,140 70 3.38
6 PNIN 1,030 1,125 95 9.22
7 DOID 720 770 50 6.94
8 KPIG 680 680 0 0.00
9 TRAM 214 222 8 3.74
10 ZINC 1,640 1,640 0 0.00