Portal Berita Ekonomi Rabu, 14 November 2018

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief
  • 06:01 WIB. XL - XL resmikan X-Camp, laboratorium IoT terlengkap di Indonesia.
  • 05:56 WIB. SMS - Pemerintah sedang siapkan prosedur pemblokiran SMS spam.
  • 05:55 WIB. Tiongkok - Tiongkok rekrut 31 anak jenius untuk kembangkan senjata berbasis AI.
  • 05:52 WIB. Twitter - Twitter bakal kedatangan fitur edit cuitan.
  • 05:51 WIB. Kemenkominfo - Kemenkominfo ancam cabut izin First Media dan Bolt pada 17 November.
  • 05:49 WIB. DNS - Aplikasi DNS Cloudflare kini tersedia di Android dan iOS.
  • 22:43 WIB. Jiwasraya - OJK menegaskan hingga saat ini Jiwasraya belum memiliki investor baru.
  • 21:24 WIB. BUMN - Kementrian BUMN bersama dengan beberapa BUMN melakukan Ekspedisi Tembus Tol Trans Jawa 2018.
  • 19:39 WIB. Khashoggi - Rekaman pembunuhan Khashoggi indikasikan keterlibatan putra mahkota Saudi.
  • 19:39 WIB. Taliban - 25 Tewas akibat serangan Taliban di Afghanistan.
  • 19:38 WIB. Saudi - Saudi: Hukuman mati tak pengaruhi hubungan dengan Indonesia.
  • 19:36 WIB. Afghanistan - Rusia sebut konferensi Moskow tentang Afghanistan 'unik'.
  • 19:37 WIB. Palestina - Jalur Gaza memanas, Presiden Palestina persingkat kunjungan kerja.
  • 19:37 WIB. ASEAN - Malaysia: Kerja sama perdagangan bebas ASEAN harus adil.
  • 19:36 WIB. Israel - Otoritas Gaza peringatkan militer Israel untuk tak serang warga sipil.

Bamsoet Minta KPU Elegan Buat Peraturan

Foto Berita Bamsoet Minta KPU Elegan Buat Peraturan
Warta Ekonomi.co.id, Jakarta -

Ketua DPR RI mengimbau Komisi Pemilihan Umum agar membuat Peraturan KPU (PKPU) yang elegan dan persuasif perihal persyaratan calon anggota legislatif dalam menghadapi pemilu 2019.

"Saya secara pribadi setuju dengan semangat KPU agar penyelenggaraan pemilu lebih berkualitas, tapi caranya tidak boleh menabrak aturan," kata Bambang Sosatyo di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Selasa menanggapi PKPU yang isinya antara lain melarang mantan narapidana (napi) kasus korupsi menjadi calon anggota legislatif (caleg) pada pemilu 2019.

Menurut Bambang Soesatyo yang akrab disapa Bamsoet, PKPU Nomor 20 tahun 2018 yang isinya melarang mantan napi kasus korupsi menjadi caleg memicu kegaduhan, padahal akan lebih baik jika semua pihak dapat menjaga harmonisasi.

Politisi Partai Golkar ini mengingatkan, KPU sebagai penyelenggara pemilu sebaiknya dapat menjadi harmonisasi dan temperatur politik nasional tetap stabil menjelang pemilu 2019, bukannya memicu kegaduhan. "Akan lebih baik jika PKPU itu isinya adalah mengimbau partai-partai politik agar figur yang pernah menjadi terpidana korupsi sebaiknya tidak mendaftar sebagai caleg," katanya.

Pimpinan DPR RI, kata dia, atas permintaan Komisi II DPR RI, telah mengundang seluruh pimpinan fraksi-fraksi di DPR RI maupun pihak lainnya guna melakukan rapat konsultasi untuk mencari terbaik. Bamsoet juga mengingatkan, bahwa partai politik juga harus mempertimbangkan jika mendaftarkan figur yang pernah menjadi terpidana kasus korupsi akan merugikan citra partai yang mendaftarkannya sendiri.

Sebelumnya, pada rapat dengar pendapat (RDP) antara Komisi II DPR RI dengan KPU dan Bawaslu, di Jakarta, Senin, Komisi II Keberatan terhadap PKPU No 20 tahun 2018 tersebut dan bahkan menyatakan akan menyiapkan hak angket untuk menolaknya.

Tag: Bambang Soesatyo

Penulis: Redaksi/Ant

Editor: Vicky Fadil

Foto: Antara/Elang Senja

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,990.56 3,951.00
British Pound GBP 1.00 19,257.62 19,065.73
China Yuan CNY 1.00 2,149.82 2,128.57
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 14,969.00 14,821.00
Dolar Australia AUD 1.00 10,753.73 10,642.96
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,911.02 1,892.05
Dolar Singapura SGD 1.00 10,824.35 10,713.46
EURO Spot Rate EUR 1.00 16,814.68 16,646.95
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,569.15 3,530.49
Yen Jepang JPY 100.00 13,166.51 13,032.89

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 5835.198 58.145 615
2 Agriculture 1443.790 -27.403 20
3 Mining 1861.322 11.301 47
4 Basic Industry and Chemicals 746.011 4.484 71
5 Miscellanous Industry 1341.419 17.562 45
6 Consumer Goods 2278.563 23.314 49
7 Cons., Property & Real Estate 414.177 3.741 72
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1059.066 3.668 71
9 Finance 1103.474 16.174 90
10 Trade & Service 799.263 8.563 150
No Code Prev Close Change %
1 SOSS 1,000 1,250 250 25.00
2 TCPI 7,550 8,925 1,375 18.21
3 IBFN 254 300 46 18.11
4 MYOH 970 1,100 130 13.40
5 DEAL 250 282 32 12.80
6 TIRA 140 157 17 12.14
7 TNCA 175 196 21 12.00
8 ABMM 2,020 2,260 240 11.88
9 DYAN 81 90 9 11.11
10 LPPS 86 95 9 10.47
No Code Prev Close Change %
1 BBLD 500 402 -98 -19.60
2 BAYU 2,210 1,950 -260 -11.76
3 GSMF 113 101 -12 -10.62
4 ALMI 350 318 -32 -9.14
5 HDFA 134 122 -12 -8.96
6 PGLI 214 195 -19 -8.88
7 SATU 137 125 -12 -8.76
8 KPAL 414 380 -34 -8.21
9 ERTX 139 128 -11 -7.91
10 SIMA 104 96 -8 -7.69
No Code Prev Close Change %
1 LPPS 86 95 9 10.47
2 HMSP 3,300 3,300 0 0.00
3 TLKM 3,860 3,830 -30 -0.78
4 PTBA 4,420 4,650 230 5.20
5 SMCB 1,905 1,985 80 4.20
6 KPAS 472 498 26 5.51
7 UNVR 39,375 39,950 575 1.46
8 BBCA 23,700 24,075 375 1.58
9 PGAS 2,070 2,070 0 0.00
10 ADRO 1,510 1,515 5 0.33