Serikat Pekerja Pertamina Belum Legowo dengan Terbentuknya Holding Migas

Warta Ekonomi, Jakarta -

Holding Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sektor minyak dan gas (Migas) telah resmi berdiri. Hal tersebut terjadi setelah PT Pertamina (Persero) mengakuisisi PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN). 

Sejalan dengan hal tersebut, anak usaha Pertamina yakni PT Pertamina Gas (Pertagas) telah masuk ke dalam tubuh PGN. Hal itu dilakukan karena PGN dan Pertagas harus terintegrasi dalam pembentukan holding migas dengan skema akuisisi karena bisnis intinya sama sehingga tidak tumpang tindih.

Berbeda dengan pemikiran Pemerintah, Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB) masih belum sependapat dan menyatakan menolak akuisisi Pertagas oleh PGN.

Presiden FSPPB, Arie Gumilar, berpendapat bahwa skema akuisisi yang dilakukan tidak menjamin dominasi penguasaan negara sesuai amanat konstitusi, di mana perusahaan yang 43,036% sahamnya dimiliki oleh publik/swasta mengakuisisi perusahaan yang 100% dimiliki negara.

"Tindakan akuisisi Pertagas oleh PGN tersebut berpotensi mengakibatkan kerugian negara dan patut diduga adanya tindakan penyalahgunaan wewenang," jelas Arie dalam keterangan yang diberikan, Kamis (5/7/2018).

Dirinya melanjutkan, Pertagas sebagai perusahaan yang sehat dan memiliki proyeksi keuntungan bisnis yang baik, 100% sahamnya berpotensi direkayasa menjadi lebih rendah dari nilai yang seharusnya terutama jika terdapat oknum-oknum yang bermaksud mengeruk keuntungan bisnis nasional.

"Proses konsolidasi melalui akuisisi Pertagas oleh PGN dilakukan terburu-buru hanya berdasarkan opsi yang tercepat tanpa memperhatikan kajian aspek-aspek terkait secara komprehensif, namun tidak terbatas dalam hal organisasi, kelembagaan, dan SDM, yang mana hal ini sangat berpotensi menyebabkan kerugian negara," pungkas Arie Gumilar.