Pemerintah Diminta Bantu Urus Asuransi Kapal yang Terbakar

Warta Ekonomi, Jakarta -

Pemerintah perlu membantu penyelesaian masalahan asuransi puluhan kapal milik nelayan yang pada 9 Juli terbakar di Pelabuhan Benoa, Bali, kata anggota Komisi IV DPR RI Darori Wonodipuro.

"Dorong pihak prusahaan asuransi membayar ganti rugi kapal yang terbakar," kata Darori Wonodipuro di Jakarta, Selasa.

Menurut dia, cara lainnya adalah mendorong agar asuransi memberikan pinjaman kredit untuk pembelian kapal baru.

Politikus dari Gerindra itu mengingatkan bahwa rata-rata nelayan di Tanah Air bukanlah termasuk dari kalangan berkelas atas atau berada.

Untuk itu, ujar dia, sudah selayaknya pemerintah dapat membantu nelayan guna mendapatkan ganti rugi dari kapal mereka yang terbakar.

Di tempat terpisah, Pengurus Asosiasi Tuna Longline Indonesia (ATLI) Provinsi Bali mengatakan kebakaran puluhan kapal di Pelabuhan Benoa, Denpasar, belum berdampak terhadap produksi tangkapan ikan para nelayan yang masuk anggota asosiasi tersebut.

"Kalau dampak produksi tangkapan ikan anggota kami, akibat musibah ini belum terlalu berpengaruh signifikan," kata Ketua II ATLI Bali Agus Dwi Siswaputra di Denpasar, Selasa (10/7).

Menurut dia, secara umum yang memengaruhi produksi tangkapan ikan, biasanya tergantung pada keadaan cuaca, berapa lama kapal itu beroperasi dan keberhasilan menangkap ikan di laut tergantung dari kepintaran atau "feeling" nakhoda.

Terkait dengan informasi Kepala Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas II Benoa, Dwi Yanto, yang mengatakan sebagian besar dari 40 kapal ikan yang terbakar di Pelabuhan Benoa, Denpasar, Bali pada Senin (9/7), merupakan kapal pasif, pihaknya justru belum mendapat data resmi terkait hal itu.

"Kalau untuk data itu kita belum ada, namun yang perlu rekan-rekan ketahui bahwa kalau kapal sudah bersandar di dermaga, maka kapal itu sudah siap beroperasi atau laik operasi dan rata-rata kapal yang terbakar ini merapat di dermaga," katanya.