Portal Berita Ekonomi Sabtu, 23 Februari 2019

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief
  • 09:10 WIB. Inas Nasrullah - Penurunan harga pangan oleh Prabowo secara tangan besi.
  • 09:09 WIB. Inas Nasrullah - Yang ditakuti oleh petani dan peternak, Prabowo dikenal ganas dan telengas.
  • 09:09 WIB. Inas Nasrullah - Cara Prabowo turunkan harga pangan, bakal ada petani dan peternak merugi.
  • 09:09 WIB. Inas Nasrullah - Upaya turunkan harga telur hingga beras dalam waktu 100 hari bakal ugal-ugalan.
  • 08:59 WIB. Saleh Daulay - Pengalaman Sandiaga selama berkampanye bakal dipaparkan pada debat nanti.
  • 08:59 WIB. Saleh Daulay - Sandiaga bakal menguasai tema debat ketiga berhadapan Ma'ruf Amin.
  • 08:58 WIB. Saleh Daulay - Sandiaga punya pengetahuan cukup soal kehidupan sosial Indonesia.
  • 08:58 WIB. Saleh Daulay - Persoalan bangsa hanya bisa diselesaikan dengan pendekatan umum.
  • 08:58 WIB. Saleh Daulay - Bahasa agama biasanya bicara secara umum hingga level moral, sedang teknis tidak.
  • 08:58 WIB. Saleh Daulay - Kami tak khawatir sedikitpun untuk debat ketiga, meski Ma'ruf Amin menggunakan ayat Al-Quran.
  • 08:47 WIB. Jokowi - Jika diberikan pada bulan Maret, maka namanya tunjangan Maret.
  • 08:46 WIB. Jokowi - Namanya THR pasti diberi mendekati hari raya.
  • 08:39 WIB. Irma Chaniago - Harusnya setiap jawaban diberi solusi masuk akal dan data.
  • 08:39 WIB. Irma Chaniago - Bilang saja tak punya program, seperti disampaikan Prabowo.
  • 08:39 WIB. Irma Chaniago - Bilang saja tak punya program, seperti disampaikan Prabowo.

Misbakhun: DJP Institusi Kuat, Ini Dia Alasannya...

Foto Berita Misbakhun: DJP Institusi Kuat, Ini Dia Alasannya...
Warta Ekonomi.co.id, Jakarta -

Anggota Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun mengungkapkan, ada permasalahan utama yang dihadapi Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan yang berimbas pada upaya mengejar target. Persoalan itu adalah sulitnya DJP mendapatkan akses Nomor Induk Kependudukan (NIK) demi kepentingan pajak.

"Bayangkan, DJP setengah mati untuk mendapatkan akses informasi E-KTP, dan NIK. Mana supporting system oleh negara. DJP tidak boleh dibiarkan sendirian dalam upaya memungut pajak," tegas Misbakhun saat berbicara dalam Seminar bertema ‘Meningkatkan Kesadaran Pajak' di Kantor DJP, Jakarta, Rabu (11/07/2018).

Legislator Partai Golkar itu menambahkan, DJP seharusnya menjadi lembaga yang paling kuat dengan memiliki big data. Baik berupa nama, alamat, nomor telepon, KTP, KK, penghasilan dan sebagainya. Namun, kata Misbakhun, hal itu belum sepenuhnya terwujud. "Sekarang DJP menghadapi problem administrasi, siapa yang menyelesaikan?" ucapnya.

Politikus yang terkenal getol membela kebijakan Presiden Joko Widodo itu menjelaskan, merujuk teori welfare state atau negara kesejahteraan maka saat ini negeri yang paling makmur di dunia  bukan Amerika Serikat (AS) tapi Denmark. Hanya saja, negara di kawasan Skandinavia itu memang menerapkan pajak tinggi.

"Anda mau seperti Denmark, puna gaji Rp 100 juta, tapi diserahkan Rp 65 juta kepada negara? Anda pulang hanya bawa gaji Rp 35 juta," jelas Misbakhun. 

Namun ada hal yang bisa dicontoh dari Denmark. Warga Denmark rela menyerahkan 65 pesen dari penghasilan mereka kepada negara dan tak menghadapi problem tentang nomor pokok wajib pajak (NPWP) dan sebagainya. Karena itu Misbakhun juga mengajak para peserta seminar yang sebagian besar kalangan mahasiswa untuk lebih sadar akan pajak. Menurutnya, memperkuat DJP merupakan ikhtiar penting untuk membuat Indonesia makin kuat.

"Kalau Anda mengakui kemerdekaan Indonesia dan sadar bahwa kedaulatan negara ini diraih dengan perjuangan, maka kita juga akan berjuang bagaimana membuat negara ini berdaulat dengan membayar pajak. Negara ini tidak akan terhormat kalau Anda masih berutang. DJP kuat, negara kuat, Indonesia berdaulat," tukas Misbakhun.

Tag: Mukhamad Misbakhun, Direktorat Jenderal Pajak (DJP)

Penulis: Redaksi WE Online

Editor: Ferry Hidayat

Foto: Istimewa

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,773.17 3,734.94
British Pound GBP 1.00 18,447.47 18,263.53
China Yuan CNY 1.00 2,107.04 2,086.19
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 14,149.00 14,009.00
Dolar Australia AUD 1.00 10,042.96 9,942.19
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,802.90 1,785.04
Dolar Singapura SGD 1.00 10,446.69 10,342.56
EURO Spot Rate EUR 1.00 16,044.97 15,882.00
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,467.04 3,430.22
Yen Jepang JPY 100.00 12,776.77 12,646.93

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 6501.378 -36.388 628
2 Agriculture 1604.794 -11.878 21
3 Mining 1940.127 4.527 47
4 Basic Industry and Chemicals 888.309 -14.973 71
5 Miscellanous Industry 1338.979 -8.175 46
6 Consumer Goods 2638.097 -16.371 51
7 Cons., Property & Real Estate 455.949 -3.945 74
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1207.267 -6.802 72
9 Finance 1235.093 -8.628 91
10 Trade & Service 834.167 6.854 155
No Code Prev Close Change %
1 INTD 141 190 49 34.75
2 OCAP 72 97 25 34.72
3 JAYA 432 540 108 25.00
4 INPS 2,400 3,000 600 25.00
5 SIMA 258 322 64 24.81
6 BALI 895 1,115 220 24.58
7 PNSE 675 840 165 24.44
8 CLAY 1,395 1,725 330 23.66
9 SQMI 272 332 60 22.06
10 MFMI 650 790 140 21.54
No Code Prev Close Change %
1 ALDO 1,425 1,095 -330 -23.16
2 TALF 332 260 -72 -21.69
3 IBFN 266 232 -34 -12.78
4 INCI 570 510 -60 -10.53
5 KOIN 302 272 -30 -9.93
6 POLI 1,160 1,055 -105 -9.05
7 PJAA 1,500 1,400 -100 -6.67
8 SMDM 178 168 -10 -5.62
9 SDPC 110 104 -6 -5.45
10 TBIG 4,440 4,200 -240 -5.41
No Code Prev Close Change %
1 UNTR 26,500 27,950 1,450 5.47
2 BMRI 7,325 7,100 -225 -3.07
3 ADRO 1,415 1,410 -5 -0.35
4 PGAS 2,640 2,650 10 0.38
5 BNLI 1,055 1,055 0 0.00
6 JPFA 2,330 2,340 10 0.43
7 INDY 2,180 2,170 -10 -0.46
8 BUMI 163 158 -5 -3.07
9 SQMI 272 332 60 22.06
10 ANTM 1,035 1,055 20 1.93