Portal Berita Ekonomi Rabu, 14 November 2018

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief
  • 22:43 WIB. Jiwasraya - OJK menegaskan hingga saat ini Jiwasraya belum memiliki investor baru.
  • 21:24 WIB. BUMN - Kementrian BUMN bersama dengan beberapa BUMN melakukan Ekspedisi Tembus Tol Trans Jawa 2018.
  • 19:39 WIB. Khashoggi - Rekaman pembunuhan Khashoggi indikasikan keterlibatan putra mahkota Saudi.
  • 19:39 WIB. Taliban - 25 Tewas akibat serangan Taliban di Afghanistan.
  • 19:38 WIB. Saudi - Saudi: Hukuman mati tak pengaruhi hubungan dengan Indonesia.
  • 19:36 WIB. Afghanistan - Rusia sebut konferensi Moskow tentang Afghanistan 'unik'.
  • 19:37 WIB. Palestina - Jalur Gaza memanas, Presiden Palestina persingkat kunjungan kerja.
  • 19:37 WIB. ASEAN - Malaysia: Kerja sama perdagangan bebas ASEAN harus adil.
  • 19:37 WIB. Ebola - Korban tewas akibat ebola di Kongo meningkat.
  • 19:36 WIB. Israel - Otoritas Gaza peringatkan militer Israel untuk tak serang warga sipil.
  • 19:35 WIB. PLO - PLO desak komunitas internasional lindungi Gaza.
  • 19:34 WIB. Rohingya - Indonesia dorong peran lebih ASEAN dalam isu Rohingya.
  • 19:25 WIB. PGN - PGN mengembangkan pipa gas bumi Muara Karang-Bekasi sepanjang 42 km.
  • 19:24 WIB. KAI - Pemprov DKI meminta KAI membuka akses dari stasiun Tanah Abang untuk jembatan penyeberangan multiguna.
  • 19:20 WIB. BTN - BTN cabang Gorontalo menawarkan kerja sama pemberian KPR bersubsidi untuk PNS ke Pemprov Gorontalo.

Misbakhun: DJP Institusi Kuat, Ini Dia Alasannya...

Foto Berita Misbakhun: DJP Institusi Kuat, Ini Dia Alasannya...
Warta Ekonomi.co.id, Jakarta -

Anggota Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun mengungkapkan, ada permasalahan utama yang dihadapi Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan yang berimbas pada upaya mengejar target. Persoalan itu adalah sulitnya DJP mendapatkan akses Nomor Induk Kependudukan (NIK) demi kepentingan pajak.

"Bayangkan, DJP setengah mati untuk mendapatkan akses informasi E-KTP, dan NIK. Mana supporting system oleh negara. DJP tidak boleh dibiarkan sendirian dalam upaya memungut pajak," tegas Misbakhun saat berbicara dalam Seminar bertema ‘Meningkatkan Kesadaran Pajak' di Kantor DJP, Jakarta, Rabu (11/07/2018).

Legislator Partai Golkar itu menambahkan, DJP seharusnya menjadi lembaga yang paling kuat dengan memiliki big data. Baik berupa nama, alamat, nomor telepon, KTP, KK, penghasilan dan sebagainya. Namun, kata Misbakhun, hal itu belum sepenuhnya terwujud. "Sekarang DJP menghadapi problem administrasi, siapa yang menyelesaikan?" ucapnya.

Politikus yang terkenal getol membela kebijakan Presiden Joko Widodo itu menjelaskan, merujuk teori welfare state atau negara kesejahteraan maka saat ini negeri yang paling makmur di dunia  bukan Amerika Serikat (AS) tapi Denmark. Hanya saja, negara di kawasan Skandinavia itu memang menerapkan pajak tinggi.

"Anda mau seperti Denmark, puna gaji Rp 100 juta, tapi diserahkan Rp 65 juta kepada negara? Anda pulang hanya bawa gaji Rp 35 juta," jelas Misbakhun. 

Namun ada hal yang bisa dicontoh dari Denmark. Warga Denmark rela menyerahkan 65 pesen dari penghasilan mereka kepada negara dan tak menghadapi problem tentang nomor pokok wajib pajak (NPWP) dan sebagainya. Karena itu Misbakhun juga mengajak para peserta seminar yang sebagian besar kalangan mahasiswa untuk lebih sadar akan pajak. Menurutnya, memperkuat DJP merupakan ikhtiar penting untuk membuat Indonesia makin kuat.

"Kalau Anda mengakui kemerdekaan Indonesia dan sadar bahwa kedaulatan negara ini diraih dengan perjuangan, maka kita juga akan berjuang bagaimana membuat negara ini berdaulat dengan membayar pajak. Negara ini tidak akan terhormat kalau Anda masih berutang. DJP kuat, negara kuat, Indonesia berdaulat," tukas Misbakhun.

Tag: Mukhamad Misbakhun, Direktorat Jenderal Pajak (DJP)

Penulis: Redaksi

Editor: Ferry Hidayat

Foto: Istimewa

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,990.56 3,951.00
British Pound GBP 1.00 19,257.62 19,065.73
China Yuan CNY 1.00 2,149.82 2,128.57
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 14,969.00 14,821.00
Dolar Australia AUD 1.00 10,753.73 10,642.96
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,911.02 1,892.05
Dolar Singapura SGD 1.00 10,824.35 10,713.46
EURO Spot Rate EUR 1.00 16,814.68 16,646.95
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,569.15 3,530.49
Yen Jepang JPY 100.00 13,166.51 13,032.89

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 5835.198 58.145 615
2 Agriculture 1443.790 -27.403 20
3 Mining 1861.322 11.301 47
4 Basic Industry and Chemicals 746.011 4.484 71
5 Miscellanous Industry 1341.419 17.562 45
6 Consumer Goods 2278.563 23.314 49
7 Cons., Property & Real Estate 414.177 3.741 72
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1059.066 3.668 71
9 Finance 1103.474 16.174 90
10 Trade & Service 799.263 8.563 150
No Code Prev Close Change %
1 SOSS 1,000 1,250 250 25.00
2 TCPI 7,550 8,925 1,375 18.21
3 IBFN 254 300 46 18.11
4 MYOH 970 1,100 130 13.40
5 DEAL 250 282 32 12.80
6 TIRA 140 157 17 12.14
7 TNCA 175 196 21 12.00
8 ABMM 2,020 2,260 240 11.88
9 DYAN 81 90 9 11.11
10 LPPS 86 95 9 10.47
No Code Prev Close Change %
1 BBLD 500 402 -98 -19.60
2 BAYU 2,210 1,950 -260 -11.76
3 GSMF 113 101 -12 -10.62
4 ALMI 350 318 -32 -9.14
5 HDFA 134 122 -12 -8.96
6 PGLI 214 195 -19 -8.88
7 SATU 137 125 -12 -8.76
8 KPAL 414 380 -34 -8.21
9 ERTX 139 128 -11 -7.91
10 SIMA 104 96 -8 -7.69
No Code Prev Close Change %
1 LPPS 86 95 9 10.47
2 HMSP 3,300 3,300 0 0.00
3 TLKM 3,860 3,830 -30 -0.78
4 PTBA 4,420 4,650 230 5.20
5 SMCB 1,905 1,985 80 4.20
6 KPAS 472 498 26 5.51
7 UNVR 39,375 39,950 575 1.46
8 BBCA 23,700 24,075 375 1.58
9 PGAS 2,070 2,070 0 0.00
10 ADRO 1,510 1,515 5 0.33