Portal Berita Ekonomi Selasa, 26 Maret 2019

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief
  • 12:41 WIB. Perum Perhutani - Kemal Sudiro diangkat sebagai direktur SDM, Umum dan IT Perum Perhutani.
  • 12:09 WIB. IHSG - IHSG menguat 0,90% ke level 6,468,83 di akhir sesi I.
  • 10:42 WIB. Mandiri - Bank Mandiri telah merampungkan kajian mengenai akuisisi sebagian saham Bank Permata.
  • 10:41 WIB. Mandiri - Bank Mandiri menawar Bank Permata di harga Rp1.115-Rp1.200 per saham.
  • 10:41 WIB. DJBC -  Direktorat Jenderal Bea dan Cukai bekerja sama dengan Bank Mandiri dalam hal pembayaran bea cukai.
  • 10:03 WIB. Suku Bunga - Yellen: The Fed perlu menurunkan suku bunga acuan. 
  • 10:02 WIB. Resesi - Mantan Gubernur The Fed, Janet Yellen menyatakan yield obligasi pemerintah AS bukan tanda akan terjadi resesi. 
  • 09:55 WIB. WIKA - Wijaya Karya memperoleh kontrak baru senilai Rp10,5 triliun.
  • 09:25 WIB. Rupiah - Rupiah menguat 0,04% ke level Rp14.175 per dolar AS. 
  • 09:02 WIB. INKA - INKA dan Len Industri membidik proyek perkeretaapian di Afrika.

Misbakhun: DJP Institusi Kuat, Ini Dia Alasannya...

Misbakhun: DJP Institusi Kuat, Ini Dia Alasannya... - Warta Ekonomi
WE Online, Jakarta -

Anggota Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun mengungkapkan, ada permasalahan utama yang dihadapi Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan yang berimbas pada upaya mengejar target. Persoalan itu adalah sulitnya DJP mendapatkan akses Nomor Induk Kependudukan (NIK) demi kepentingan pajak.

"Bayangkan, DJP setengah mati untuk mendapatkan akses informasi E-KTP, dan NIK. Mana supporting system oleh negara. DJP tidak boleh dibiarkan sendirian dalam upaya memungut pajak," tegas Misbakhun saat berbicara dalam Seminar bertema ‘Meningkatkan Kesadaran Pajak' di Kantor DJP, Jakarta, Rabu (11/07/2018).

Legislator Partai Golkar itu menambahkan, DJP seharusnya menjadi lembaga yang paling kuat dengan memiliki big data. Baik berupa nama, alamat, nomor telepon, KTP, KK, penghasilan dan sebagainya. Namun, kata Misbakhun, hal itu belum sepenuhnya terwujud. "Sekarang DJP menghadapi problem administrasi, siapa yang menyelesaikan?" ucapnya.

Politikus yang terkenal getol membela kebijakan Presiden Joko Widodo itu menjelaskan, merujuk teori welfare state atau negara kesejahteraan maka saat ini negeri yang paling makmur di dunia  bukan Amerika Serikat (AS) tapi Denmark. Hanya saja, negara di kawasan Skandinavia itu memang menerapkan pajak tinggi.

"Anda mau seperti Denmark, puna gaji Rp 100 juta, tapi diserahkan Rp 65 juta kepada negara? Anda pulang hanya bawa gaji Rp 35 juta," jelas Misbakhun. 

Namun ada hal yang bisa dicontoh dari Denmark. Warga Denmark rela menyerahkan 65 pesen dari penghasilan mereka kepada negara dan tak menghadapi problem tentang nomor pokok wajib pajak (NPWP) dan sebagainya. Karena itu Misbakhun juga mengajak para peserta seminar yang sebagian besar kalangan mahasiswa untuk lebih sadar akan pajak. Menurutnya, memperkuat DJP merupakan ikhtiar penting untuk membuat Indonesia makin kuat.

"Kalau Anda mengakui kemerdekaan Indonesia dan sadar bahwa kedaulatan negara ini diraih dengan perjuangan, maka kita juga akan berjuang bagaimana membuat negara ini berdaulat dengan membayar pajak. Negara ini tidak akan terhormat kalau Anda masih berutang. DJP kuat, negara kuat, Indonesia berdaulat," tukas Misbakhun.

Tag: Mukhamad Misbakhun, Direktorat Jenderal Pajak (DJP)

Penulis: Redaksi WE Online

Editor: Ferry Hidayat

Foto: Istimewa

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,811.94 3,773.16
British Pound GBP 18,799.44 18,610.59
China Yuan CNY 2,124.34 2,103.16
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 14,294.00 14,152.00
Dolar Australia AUD 10,138.88 10,036.38
Dolar Hong Kong HKD 1,814.57 1,796.41
Dolar Singapura SGD 1.00 10,574.83 10,465.91
EURO Spot Rate EUR 16,116.25 15,951.33
Ringgit Malaysia MYR 3,503.57 3,464.37
Yen Jepang JPY 12,937.86 12,806.54

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 6411.251 -114.023 629
2 Agriculture 1467.681 -23.100 21
3 Mining 1862.488 -25.374 47
4 Basic Industry and Chemicals 901.511 -8.856 71
5 Miscellanous Industry 1253.301 -31.590 46
6 Consumer Goods 2589.678 -73.784 52
7 Cons., Property & Real Estate 457.407 -8.163 74
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1152.772 -18.143 72
9 Finance 1244.414 -18.822 91
10 Trade & Service 817.509 -10.958 155
No Code Prev Close Change %
1 BEEF 190 240 50 26.32
2 COCO 525 650 125 23.81
3 BKDP 61 74 13 21.31
4 GAMA 58 70 12 20.69
5 STAR 104 120 16 15.38
6 JSKY 1,480 1,635 155 10.47
7 GDYR 2,100 2,300 200 9.52
8 ECII 990 1,080 90 9.09
9 PSSI 186 202 16 8.60
10 SRAJ 199 214 15 7.54
No Code Prev Close Change %
1 SIMA 168 130 -38 -22.62
2 KONI 378 310 -68 -17.99
3 GLOB 440 380 -60 -13.64
4 TALF 340 300 -40 -11.76
5 HDFA 179 158 -21 -11.73
6 PEHA 2,630 2,330 -300 -11.41
7 BMSR 150 133 -17 -11.33
8 MFMI 830 740 -90 -10.84
9 KOIN 268 240 -28 -10.45
10 ARTA 700 630 -70 -10.00
No Code Prev Close Change %
1 INDF 7,400 6,775 -625 -8.45
2 JAYA 172 164 -8 -4.65
3 ICBP 10,325 9,400 -925 -8.96
4 ASII 7,250 7,050 -200 -2.76
5 ANTM 960 920 -40 -4.17
6 BBRI 4,060 4,000 -60 -1.48
7 SIMA 168 130 -38 -22.62
8 GGRM 85,900 81,800 -4,100 -4.77
9 BEEF 190 240 50 26.32
10 ADRO 1,425 1,365 -60 -4.21