Portal Berita Ekonomi Rabu, 19 Februari 2020

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief
  • 21:01 WIB. Gold - Spot price emas diperdagangkan pada level 1.603 USD/troy ounce.
  • 21:00 WIB. OIL - Harga acuan Brent diperdagangkan pada level 58,71 USD/barel.
  • 20:59 WIB. OIL - Harga acuan WTI diperdagangkan pada level 52,88 USD/barel.
  • 16:07 WIB. Valas - Dollar AS melemah 0,09% terhadap Yuan pada level 6,99 CNY/USD.
  • 16:07 WIB. Valas - Rupiah ditutup negatif 0,01% terhadap Dollar AS pada level 13.695 IDR/USD.
  • 16:05 WIB. Bursa - Indeks Hang Seng ditutup positif 0,46% pada level 27.655.
  • 16:04 WIB. Bursa - Indeks KOSPI ditutup positif 0,07% pada level 2.210.
  • 16:04 WIB. Bursa - Indeks Nikkei ditutup positif 0,89% pada level 23.400.
  • 16:02 WIB. Bursa - Indeks Shanghai ditutup negatif 0,32% pada level 2.975.
  • 16:01 WIB. Bursa - Indeks Straits Times ditutup positif 0,54% pada level 3.213.
  • 16:01 WIB. Bursa - Indeks FTSE 100 dibuka positif 0,89% pada level 7.447.

Misbakhun: DJP Institusi Kuat, Ini Dia Alasannya...

Misbakhun: DJP Institusi Kuat, Ini Dia Alasannya... - Warta Ekonomi
WE Online, Jakarta -

Anggota Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun mengungkapkan, ada permasalahan utama yang dihadapi Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan yang berimbas pada upaya mengejar target. Persoalan itu adalah sulitnya DJP mendapatkan akses Nomor Induk Kependudukan (NIK) demi kepentingan pajak.

"Bayangkan, DJP setengah mati untuk mendapatkan akses informasi E-KTP, dan NIK. Mana supporting system oleh negara. DJP tidak boleh dibiarkan sendirian dalam upaya memungut pajak," tegas Misbakhun saat berbicara dalam Seminar bertema ‘Meningkatkan Kesadaran Pajak' di Kantor DJP, Jakarta, Rabu (11/07/2018).

Legislator Partai Golkar itu menambahkan, DJP seharusnya menjadi lembaga yang paling kuat dengan memiliki big data. Baik berupa nama, alamat, nomor telepon, KTP, KK, penghasilan dan sebagainya. Namun, kata Misbakhun, hal itu belum sepenuhnya terwujud. "Sekarang DJP menghadapi problem administrasi, siapa yang menyelesaikan?" ucapnya.

Politikus yang terkenal getol membela kebijakan Presiden Joko Widodo itu menjelaskan, merujuk teori welfare state atau negara kesejahteraan maka saat ini negeri yang paling makmur di dunia  bukan Amerika Serikat (AS) tapi Denmark. Hanya saja, negara di kawasan Skandinavia itu memang menerapkan pajak tinggi.

"Anda mau seperti Denmark, puna gaji Rp 100 juta, tapi diserahkan Rp 65 juta kepada negara? Anda pulang hanya bawa gaji Rp 35 juta," jelas Misbakhun. 

Namun ada hal yang bisa dicontoh dari Denmark. Warga Denmark rela menyerahkan 65 pesen dari penghasilan mereka kepada negara dan tak menghadapi problem tentang nomor pokok wajib pajak (NPWP) dan sebagainya. Karena itu Misbakhun juga mengajak para peserta seminar yang sebagian besar kalangan mahasiswa untuk lebih sadar akan pajak. Menurutnya, memperkuat DJP merupakan ikhtiar penting untuk membuat Indonesia makin kuat.

"Kalau Anda mengakui kemerdekaan Indonesia dan sadar bahwa kedaulatan negara ini diraih dengan perjuangan, maka kita juga akan berjuang bagaimana membuat negara ini berdaulat dengan membayar pajak. Negara ini tidak akan terhormat kalau Anda masih berutang. DJP kuat, negara kuat, Indonesia berdaulat," tukas Misbakhun.

Baca Juga

Tag: Mukhamad Misbakhun, Direktorat Jenderal Pajak (DJP)

Penulis: Redaksi WE Online

Editor: Ferry Hidayat

Foto: Istimewa

loading...
Kurs Rupiah
Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,675.67 3,638.90
British Pound GBP 1.00 17,921.27 17,740.22
China Yuan CNY 1.00 1,968.67 1,948.83
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 13,785.59 13,648.42
Dolar Australia AUD 1.00 9,230.83 9,136.25
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,774.23 1,756.55
Dolar Singapura SGD 1.00 9,903.44 9,804.20
EURO Spot Rate EUR 1.00 14,889.82 14,740.29
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,317.03 3,281.66
Yen Jepang JPY 100.00 12,532.35 12,404.27
Ringkasan BEI
No Name Today Change Stock
1 Composite Index 5928.791 41.829 682
2 Agriculture 1299.796 3.897 22
3 Mining 1431.685 6.913 49
4 Basic Industry and Chemicals 884.689 9.587 77
5 Miscellanous Industry 1099.458 20.831 51
6 Consumer Goods 1922.005 13.971 57
7 Cons., Property & Real Estate 458.538 -0.304 88
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1018.422 4.633 78
9 Finance 1345.852 10.608 92
10 Trade & Service 704.848 1.905 168
No Code Prev Close Change %
1 INDO 97 130 33 34.02
2 FORU 81 105 24 29.63
3 ASPI 240 300 60 25.00
4 SQMI 191 238 47 24.61
5 BACA 280 344 64 22.86
6 TIRA 212 258 46 21.70
7 SIPD 825 1,000 175 21.21
8 GHON 1,400 1,680 280 20.00
9 LION 410 490 80 19.51
10 MLPT 336 388 52 15.48
No Code Prev Close Change %
1 MINA 71 50 -21 -29.58
2 TOPS 67 50 -17 -25.37
3 ERTX 147 110 -37 -25.17
4 AYLS 272 204 -68 -25.00
5 MTSM 206 156 -50 -24.27
6 YPAS 382 298 -84 -21.99
7 JMAS 820 650 -170 -20.73
8 GTBO 124 100 -24 -19.35
9 INTD 240 200 -40 -16.67
10 AKPI 400 350 -50 -12.50
No Code Prev Close Change %
1 MNCN 1,495 1,490 -5 -0.33
2 TOWR 875 875 0 0.00
3 MKNT 50 50 0 0.00
4 PURA 204 206 2 0.98
5 TELE 197 179 -18 -9.14
6 TLKM 3,620 3,620 0 0.00
7 BBRI 4,400 4,480 80 1.82
8 PGAS 1,505 1,530 25 1.66
9 ADRO 1,330 1,305 -25 -1.88
10 ANTM 690 705 15 2.17