Portal Berita Ekonomi Selasa, 25 September 2018

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief
  • 14:07 WIB. Pertamina - Pertamina mengakui naiknya harga minyak bisa mempengaruhi beban perusahaan.
  • 13:41 WIB. Golkar - Kami tetap konsisten mendukung dan memenangkan Jokowi-Ma'ruf di Pilpres 2019.
  • 13:41 WIB. Golkar - Video viral dukung ke Prabowo-Sandiaga hanya 'angin lalu'.
  • 13:40 WIB. Jokowi - Hoax itu cara politisi mempengaruhi masyarakat.
  • 13:39 WIB. Jokowi - Masyarakat jangan mudah terhasut oleh berita bohong.
  • 13:38 WIB. KPK - Jika Johannes kooperatif dalam sidang, maka JC dapat diterima.
  • 13:37 WIB. KPK - JC Johannes Budisutrisno Kotjo masih dipertimbangkan.
  • 13:37 WIB. KPK - Johannes Budisutrisno Kotjo mengajukan JC ke KPK.
  • 11:54 WIB. Sandiaga - Harusnya pengamanan diberikan ke capres-cawapres dapat dikurangi.
  • 11:54 WIB. Sandiaga - Pengamanan 37 personel Polri diberikan kepada capres-cawapres terlalu berlebihan.
  • 11:53 WIB. BNI - BNI mensosialisasikan penurunan batas pengajuan minimum transaksi FX swap lindung nilai.
  • 11:52 WIB. PLN - Anggaran untuk program lisdes tahun depan dari semula dianggarkan sebesar Rp8,5 triliun menjadi Rp5,9 triliun.
  • 11:51 WIB. Bawaslu - IKP dapat memberikan gambaran wilayah yang potensi rawan kecurangan.
  • 11:51 WIB. Bawaslu - Menjadi perhatian di Pemilu yakni politik uang dan netralitas PNS.
  • 11:51 WIB. PLN - PMN untuk PLN tahun depan hanya sebesar Rp6,5 triliun.

Ketua DPR Ajak Masyarakat Cari Solusi Selesaikan Sistem Zonasi Sekolah

Foto Berita Ketua DPR Ajak Masyarakat Cari Solusi Selesaikan Sistem Zonasi Sekolah
Warta Ekonomi.co.id, Jakarta -

Ketua DPR RI Bambang Soesatyo mengusulkan kepada Pemerintah untuk segera mencari solusi dari penerapan sistem zonasi dalam proses penerimaan peserta didik baru (PPDB) tahun 2018 yang dinilai menimbulkan polemik dan merugikan rakyat.

"Sistem zonasi dalam PPDB yang didasarkan pada Permendikbud No 17 tahun 2017 itu harus segera ada solusi, karena menimbulkan kontroversial yang merugikan masyarakat," kata Bambang Soesatyo di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Rabu.

Menurut Bambang Soesatyo yang akrab disapa Bamsoet, Kemendikbud dan Kemendagri harus segera berkoordinasi dengan pemerintah daerah terkait penerapan sistem zonasi yang kontroversial guna mencari solusi terbaik.

"Koordinasi ini juga diperlukan untuk menyamakan visi, misi, serta pemahaman terhadap sistem zonasi dalam PPDB agar tepat sasaran dan tidak merugikan masyarakat," katanya.

Politisi Partai Golkar itu juga mendorong, Kemendikbud segera mengkaji dan mengevaluasi penerapan sistem zonasi PPDB tahun 2018 ini, karena menimbulkan persoalan yang tidak terselesaikan.

Bamsoet mencontohkan, dalam sistem zonasi mewajibkan 90 persen peserta didik atau siswa tinggal di sekitar sekolah, sementara ada sekolah yang daya tampungnya terbatas, serta ada juga siswa yang harus pindah sekolah karena pindah tempat tinggal.

"Kondisi ini membuat sejumlah siswa tidak dapat diterima di sekolah," katanya.

Bamsoet menilai, penerapan sistem zonasi yang mengutamakan siswa bersekolah di sekitar rumahnya ini tidak sepenuhnya efektif dan masih banyak daerah yang belum sepenuhnya mengadopsi sistem zonasi. "Sistem zonasi ini sebaiknya di sosialisasikan lebih dahulu sebelum diterapkan," katanya.

Tag: Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Bambang Soesatyo

Penulis: Redaksi/Ant

Editor: Ferry Hidayat

Foto: Sufri Yuliardi

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,990.77 3,951.21
British Pound GBP 1.00 19,615.75 19,420.30
China Yuan CNY 1.00 2,186.88 2,165.25
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 14,967.00 14,819.00
Dolar Australia AUD 1.00 10,836.11 10,724.51
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,915.70 1,896.59
Dolar Singapura SGD 1.00 10,956.01 10,843.70
EURO Spot Rate EUR 1.00 17,565.27 17,385.65
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,623.09 3,582.93
Yen Jepang JPY 100.00 13,260.39 13,128.10

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 5882.220 -75.524 602
2 Agriculture 1567.510 -18.297 20
3 Mining 1923.474 -30.574 46
4 Basic Industry and Chemicals 812.308 -9.658 71
5 Miscellanous Industry 1220.729 -18.367 45
6 Consumer Goods 2451.723 -39.686 47
7 Cons., Property & Real Estate 420.474 -0.498 68
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1011.546 -15.717 69
9 Finance 1063.252 -12.488 91
10 Trade & Service 821.082 -8.768 145
No Code Prev Close Change %
1 DIGI 660 825 165 25.00
2 INAF 3,220 4,020 800 24.84
3 NIKL 2,270 2,830 560 24.67
4 PANI 382 476 94 24.61
5 GOLD 498 570 72 14.46
6 TOPS 730 820 90 12.33
7 SKBM 452 498 46 10.18
8 BIKA 175 189 14 8.00
9 LPIN 1,125 1,205 80 7.11
10 LMSH 645 690 45 6.98
No Code Prev Close Change %
1 TRAM 254 210 -44 -17.32
2 CANI 210 181 -29 -13.81
3 BKSW 200 173 -27 -13.50
4 BKDP 84 73 -11 -13.10
5 TFCO 840 730 -110 -13.10
6 KPAL 570 496 -74 -12.98
7 AIMS 200 176 -24 -12.00
8 LAND 1,440 1,270 -170 -11.81
9 SAME 560 505 -55 -9.82
10 MYTX 133 120 -13 -9.77
No Code Prev Close Change %
1 TRAM 254 210 -44 -17.32
2 BMTR 412 420 8 1.94
3 BHIT 87 90 3 3.45
4 KPIG 680 690 10 1.47
5 LAND 1,440 1,270 -170 -11.81
6 BBRI 3,120 3,010 -110 -3.53
7 IMAS 1,970 2,070 100 5.08
8 BCAP 300 300 0 0.00
9 ANTM 820 800 -20 -2.44
10 UNTR 33,300 32,450 -850 -2.55