Portal Berita Ekonomi Senin, 19 November 2018

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief
  • 21:00 WIB. WeChat - WeChat butuh 7 tahun untuk jadi aplikasi super.
  • 20:58 WIB. Huawei - Huawei bikin asisten pintar penantang Amazon dan Google.
  • 20:49 WIB. Kemenkominfo - Kemenkominfo resmi cabut izin frekuensi First Media, Bolt, dan Jasnita.
  • 16:25 WIB. Asus - Asus ZenBook Pro 15, laptop 2 layar seharga Rp36 juta.

Perang Dagang, Pemerintah Siapkan Insentif Teragresif untuk Investor

Foto Berita Perang Dagang, Pemerintah Siapkan Insentif Teragresif untuk Investor
Warta Ekonomi.co.id, Jakarta -

Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Thomas Lembong, mengatakan pemerintah tengah menyiapkan insentif paling agresif untuk menghadapi perang dagang yang melibatkan Amerika Serikat (AS) dan sejumlah negara ekonomi utama.

Menurut Tom, untuk mengantisipasi dampak perang dagang tersebut, pemerintah mempersiapkan segala upaya. Menteri-menteri pemangku kepentingan utama juga telah melakukan perundingan.

"Kami harus berjuang all out dengan insentif paling agresif yang paling menarik perhatian investor karena negara pesaing melakukan hal yang sama," kata Tom, sapaan akrab Thomas, seusai Investment Award 2018 di Jakarta, Kamis (12/7/2018).

Lantaran 40% investasi nasional berada di sektor industri, BKPM dan Kementerian Perindustrian mendesain sejumlah insentif khusus untuk industri hulu dan hilir.

"Semua butuh insentif, terutama pada era perang dagang, negara-negara lain lebih bersaing sengit untuk menarik investor yang sama," katanya.

Tom menjelaskan insentif merupakan alat utama yang digunakan di semua negara berkembang untuk menarik investasi.

"Terutama Asia, pasti tax holiday karena itu sangat simbolis dan sinyal terhadap keseriusan pemerintah terhadap investor dan investasi," katanya.

Hal lain yang juga dibutuhkan investor sebagai sentimen positif untuk berinvestasi di Indonesia adalah kebijakan yang tegas dan tidak blunder. Kelancaran ekspor dan impor juga menjadi hal yang patut diperhatikan pemerintah.

"Semua industri rantau produksi bukan lagi regional tetapi juga internasional. Kelancaran bea cukai ekspor impor jadi pertimbangan investor," tukasnya.

Sebelumnya, pemerintah membahas dan mengidentifikasi sektor per sektor lintas kementerian secara menyeluruh untuk mengantisipasi dampak perang dagang yang melibatkan Amerika Serikat (AS) dan sejumlah negara ekonomi utama.

Identifikasi dan pembahasan tersebut dilakukan dengan melibatkan sejumlah kementerian terkait, seperti Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, Kementerian ESDM, dan Kementerian Keuangan.

Kementerian Perindustrian akan mengidentifikasi industri manufaktur yang selama ini dianggap memiliki potensi untuk bisa ditingkatkan kemampuan ekspornya maupun pengurangan impornya.

Langkah tersebut dilakukan agar neraca pembayaran dapat lebih seimbang untuk mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia yang lebih berkelanjutan.

Daftar hasil identifikasi industri tersebut kemudian akan ditindaklanjuti melalui kebijakan di wilayah Kementerian Keuangan, seperti bea masuk terkait impor bahan baku atau bea keluar sebagai insentif agar ekspor lebih kompetitif.

Tag: Perang Dagang

Penulis: Redaksi/Ant

Editor: Ratih Rahayu

Foto: Antara/Zabur Karuru

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,909.74 3,869.89
British Pound GBP 1.00 18,754.69 18,562.19
China Yuan CNY 1.00 2,114.10 2,093.06
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 14,667.00 14,521.00
Dolar Australia AUD 1.00 10,673.18 10,561.12
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,872.96 1,854.27
Dolar Singapura SGD 1.00 10,659.93 10,553.05
EURO Spot Rate EUR 1.00 16,630.91 16,462.46
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,501.31 3,462.33
Yen Jepang JPY 100.00 12,933.86 12,801.73

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 6012.350 56.614 616
2 Agriculture 1444.624 20.661 20
3 Mining 1863.510 10.282 47
4 Basic Industry and Chemicals 792.445 13.262 71
5 Miscellanous Industry 1418.243 2.734 45
6 Consumer Goods 2347.362 0.220 49
7 Cons., Property & Real Estate 420.337 3.422 72
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1092.429 22.357 71
9 Finance 1137.981 14.830 91
10 Trade & Service 810.548 3.800 150
No Code Prev Close Change %
1 POLA 135 228 93 68.89
2 SOSS 1,560 1,950 390 25.00
3 SURE 2,350 2,930 580 24.68
4 RUIS 230 282 52 22.61
5 ARTO 158 190 32 20.25
6 TRUK 126 151 25 19.84
7 NUSA 254 294 40 15.75
8 ISSP 79 91 12 15.19
9 APEX 1,520 1,720 200 13.16
10 HOME 107 118 11 10.28
No Code Prev Close Change %
1 YULE 190 131 -59 -31.05
2 YPAS 690 525 -165 -23.91
3 AKPI 900 780 -120 -13.33
4 SQMI 248 216 -32 -12.90
5 RELI 280 246 -34 -12.14
6 TAMU 2,700 2,400 -300 -11.11
7 TIRA 154 138 -16 -10.39
8 UNIT 282 254 -28 -9.93
9 IDPR 775 700 -75 -9.68
10 HDTX 197 178 -19 -9.64
No Code Prev Close Change %
1 ESTI 108 99 -9 -8.33
2 BBRI 3,410 3,490 80 2.35
3 TLKM 3,910 4,050 140 3.58
4 BBCA 24,175 24,825 650 2.69
5 HMSP 3,480 3,420 -60 -1.72
6 WSKT 1,500 1,530 30 2.00
7 SMGR 10,300 11,000 700 6.80
8 KPAS 585 540 -45 -7.69
9 ERAA 1,725 1,840 115 6.67
10 BBTN 2,300 2,400 100 4.35