Pemerintah Siapkan Program Sinergitas Bidang Ketenagakerjaan

Warta Ekonomi, Jakarta -

Pemerintah merencanakan tahun 2019 sebagai tahun pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM). Untuk itu, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) terus berupaya menyinergikan pembangunan ketenagakerjaan di tingkat pusat dan daerah.

"Untuk memaksimalkannya, sinergi pemerintah yang membidangi ketenagakerjaan di tingkat pusat dan daerah, termasuk sinergi dengan instansi-instansi sektor lain ini menjadi sangat penting," kata Sekretaris Jenderal Kemenaker, Hery Sudarmanto, saat menghadiri Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Bidang Ketenagakerjaan di Jakarta, Rabu (11/7/2018).

Dalam pertemuan yang dihadiri 153 perwakilan instansi ketenagakerjaan se-Indonesia tersebut, Hery juga menekankan pentingnya Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Ketenagakerjaan untuk mempersiapkan diri menghadapi perubahan zaman.

Menurutnya, di era ekonomi digital saat ini, model bisnis dunia industri akan banyak berubah. Kondisi ini yang juga turut mengubah karakter pekerjaan di masa depan. Salah satu hal yang harus dilakukan untuk menghadapi perubahan, khususnya pegawai yang membidangi ketenagakerjaan haruslah bekerja dengan kreatif dan inovatif.

"Kita harus bisa membaca perubahan, kita harus inovatif, dan kita harus melakukan perubahan untuk menyiapkan SDM kita," ujarnya.

Sementara itu, Kepala Biro Organisasi dan Kepegawaian Kemnaker, Tri Retno Isnaningsih, menyatakan, sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, pemerintah kabupaten/kota memiliki kewenangan penuh dalam menyusun rencana strategi (renstra) bidang ketenagakerjaan.

"Oleh karenanya, bagaimana itu semua bisa saling mendukung untuk mencapai target RPJM bidang ketenagakerjaan itu 'kan yang harus disinergikan," ujarnya.

Sinergitas ini sangat diperlukan karena beberapa SKPD memiliki program yang sama dengan SKPD ketenagakerjaan. Seperti program padat karya, perluasan kesempatan kerja, hingga pelatihan SDM.

"Itulah tugas kita untuk menyinergikan, baik dengan internal, pemerintah daerah, maupun dengan sektor-sektor lain," pungkas Retno.