Industri Nasional Didorong Manfaatkan Keringanan Bea Masuk

Warta Ekonomi, Jakarta -

Pemerintah mendorong industri nasional yang belum memanfaatkan skema generalized system of preferences (GSP) yang ditetapkan Amerika Serikat agar dapat mengoptimalkannya. GSP merupakan kebijakan untuk memberikan keringanan bea masuk terhadap impor barang-barang tertentu dari negara-negara berkembang.

Menteri Perindustrian, Airlangga Hartarto, mengatakan, produk-produk yang GSP-nya belum dimanfaatkan perlu disosialisasikan dan dorong supaya dimanfaatkan secara maksimal.

"Komoditas nasional yang memiliki keunggulan untuk masuk ke pasar AS, antara lain sayuran, bahan mentah agrikultur, perkayuan, stainless steel, karet, alas kaki, tekstil dan pakaian, serta barang konsumen," kata dia di Jakarta, Kamis (12/7/2018).

Saat ini, Presiden AS, Donald Trump, tengah mengkaji kebijakan GSP tersebut karena dinilai membuat neraca perdagangan Negeri Paman Sam itu defisit. Program ini telah berlangsung sejak 1976, tetapi sempat dihentikan pada 2013 dan kembali diberlakukan pada Juni 2015.

Menurut Airlangga, pemerintah AS selalu meninjau ulang skema GSP secara periodik dalam kurun tiga tahun sekali. Tahun ini, Trump akan mengevaluasi sekitar 124 produk ekspor asal Indonesia, termasuk tekstil, plywood, kapas, serta beberapa hasil perikanan seperti udang dan kepiting.

Evaluasi itu, kata dia, dilakukan guna menentukan produk apa saja yang masih layak menerima GSP. Apabila hasil dari evaluasi tersebut merekomendasikan Indonesia tidak lagi berhak atas fasilitas GSP, manfaat program tersebut yang sudah diterima Indonesia akan dihapuskan segera setelah rekomendasinya ditandatangani Trump sekitar November 2018 sampai awal 2019.

Tahun 2011, Indonesia adalah satu dari lima negara yang menikmati manfaat terbesar dari GSP AS, selain India, Thailand, Brasil, dan Afrika Selatan. Namun, sejak April lalu, AS mempertimbangkan ulang pemberian fasilitas itu untuk Indonesia dan India, terutama dari sudut pandang akses produk mereka di dua negara tersebut.

Airlangga pun meminta agar pelaku industri di dalam negeri tidak perlu khawatir dengan kondisi tersebut.

"Komunikasi kami terus berjalan dengan Pemerintah AS. Pemerintah Indonesia juga akan melakukan sosialisasi terhadap eksportir kita yang produknya masuk ke dalam lingkup GSP," paparnya.

Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia, Shinta Widjaja Kamdani, menjelaskan, negara yang memiliki program GSP memiliki diskresi untuk menentukan negara mana dan produk apa yang akan memperoleh manfaat GSP dari negaranya.

"Saat ini, Indonesia memperoleh manfaat GSP dari beberapa negara seperti AS, Uni Eropa, dan Australia," terangnya.

Untuk GSP dari AS, pemotongan tarif bea masuk ini diberikan kepada 5.000 produk dari total 13.000 jenis produk yang dikenal oleh pemerintah AS.