Portal Berita Ekonomi Senin, 20 Agustus 2018

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief
  • 23:52 WIB. GEMS - Golden Energy Mines mengatakan proses akuisisi Barasentosa Lestari sudah mencapai 95%-96%.
  • 23:44 WIB. Afghanistan - Presiden Afghanistan mengumumkan gencatan senjata dengan Taliban untuk menghormati Idul Adha.
  • 23:42 WIB. Palawija - Jumlah produksi palawija di Lebak menembus 19.118 ton hingga Juli 2018.
  • 23:40 WIB. NTB - Gubernur Zainul Majdi mengimbau masyarakat NTB agar tetap tenang pascagempa tektonik 7 SR pada Minggu malam.
  • 23:39 WIB. CSR - Taspen Life memberikan perlindungan asuransi ke seluruh peserta dalam rangkaian pelaksanaan BUMN Hadir untuk Negeri 2018.
  • 23:38 WIB. Sarinah - Sarinah berharap dapat lebih mempererat hubungan bisnis antara Indonesia dan China melalui perdagangan produk industri kreatif.
  • 23:37 WIB. BPJS - BPJS Kesehatan mencatat tunggakan pembayaran iuran premi peserta mandiri di Papua dan Papua Barat mencapai Rp50 miliar.
  • 23:34 WIB. DKI Jakarta - Pemprov DKI Jakarta menggandeng ACT dalam pengiriman bantuan logistik untuk korban gempa Lombok.
  • 23:33 WIB. PDI-P - PDI-P akan mendaftarkan struktur timses Jokowi-Ma'ruf Amin ke KPU pada Senin (20/8/2018).
  • 23:32 WIB. BI - Bank Indonesia bersama Badan Kebijakan Fiskal akan bertemu dengan lembaga rating, analis, dan investor di Jepang.
  • 23:31 WIB. Premier League - Manchester City 6 vs 1 Huddersfield Town
  • 23:30 WIB. Premier League - Burnley 1 vs 3 Watford

KPK Tahan Pemberi Fee 2,5% untuk Eni Saragih

Foto Berita KPK Tahan Pemberi Fee 2,5% untuk Eni Saragih
Warta Ekonomi.co.id, Jakarta -

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menahan pemegang saham Blackgold Natural Resources Limited Johannes Budisutrisno Kotjo, tersangka tindak pidana suap terkait kesepakatan kerja sama pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Riau-1.

"Ditahan 20 hari pertama di Rutan Cabang KPK di gedung KPK Kavling C-1," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah, di Jakarta, Sabtu (14/7/2018).

Selain Johannes Budisutrisno Kotjo (JBK), KPK juga telah menetapkan anggota Komisi VII DPR RI Eni Maulani Saragih (EMS) sebagai tersangka penerima suap.

Dalam operasi tangkap tangan (OTT) pada Jumat (13/7), KPK mengamankan sejumlah barang bukti yang diduga terkait tindak pidana, yaitu uang sejumlah Rp500 juta dalam pecahan Rp100 ribu dan dokumen atau tanda terima uang sebesar Rp500 juta tersebut.

Diduga, penerimaan uang sebesar Rp500 juta merupakan bagian dari komitmen fee 2,5% dari nilai proyek yang akan diberikan kepada Eni Maulani Saragih dan kawan-kawan terkait kesepakatan kontrak kerja sama pembangunan PLTU Riau-1.

"Diduga, penerimaan kali ini merupakan penerimaan keempat dari pengusaha JBK kepada EMS dengan nilai total setidak-tidaknya Rp4,8 miliar, yaitu Desember 2017 sebesar Rp2 miliar, Maret 2018 sebanyak Rp2 miliar, dan 8 Juni 2018 sebesar Rp300 juta," kata Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan saat konferensi pers di gedung KPK, Jakarta, Sabtu.

Diduga uang diberikan oleh Johannes Budisutrisno Kotjo kepada Eni Maulani Saragih melalui staf dan keluarga.

"Diduga peran EMS adalah untuk memuluskan proses penandatanganan kerja sama terkait pembangunan PLTU Riau-1," kata Basaria.

Sebagai pihak yang diduga pemberi Johannes Budisutrisno Kotjo disangkakan melanggar pasal 5 ayat 1 huruf a atau huruf b atau pasal 13 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 juncto pasal 64 ayat (1) KUHP.

Pasal itu yang mengatur mengenai memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya.

Ancaman hukuman minimal 1 tahun penjara dan maksimal 5 tahun penjara dan denda paling sedikit Rp50 juta dan paling banyak Rp250 juta.

Sedangkan sebagai pihak yang diduga penerima Eni Maulani Saragih disangkakan melanggar pasal 12 huruf a atau pasal 12 huruf b atau pasal 11 UU No. 31 Tahun 1999 yang diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto pasal 64 ayat (1) ke-1 KUHP.

Pasal itu mengatur mengenai pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah tersebut diberikan sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya dengan hukuman minimal 4 tahun penjara dan maksimal 20 tahun penjara dan denda paling sedikit Rp200 juta dan paling banyak Rp1 miliar.

Tag: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)

Penulis: Redaksi/Ant

Editor: Vicky Fadil

Foto: Antara/Reno Esnir

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,696.31 3,659.41
British Pound GBP 1.00 19,128.17 18,933.64
China Yuan CNY 1.00 2,184.84 2,163.09
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 13,863.00 13,725.00
Dolar Australia AUD 1.00 10,792.35 10,678.05
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,768.01 1,750.35
Dolar Singapura SGD 1.00 10,519.01 10,406.40
EURO Spot Rate EUR 1.00 17,058.42 16,887.24
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,539.19 3,501.28
Yen Jepang JPY 100.00 12,991.28 12,855.94

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 href="Download_Data/" />Download_Data/ - Mar
2 href="Market_Summary/" />Market_Summary/ - Dec
3 href="MockTestReportingDRC/" />MockTestReportingDRC/ - Aug
4 href="PSPNDC/" />PSPNDC/ - Mar
No Code Prev Close Change %
1
2 f(n)
3 =
4
5
6
7
8
9 id="container">
10
No Code Prev Close Change %
1
2 f(n)
3 =
4
5
6
7
8
9 id="container">
10
No Code Prev Close Change %
1
2 f(n)
3 =
4
5
6
7
8
9 id="container">
10

Recommended Reading

Minggu, 19/08/2018 23:04 WIB

Rex Marindo: Jangan Jadi Pengusaha

Minggu, 19/08/2018 22:20 WIB

Google Hapus Layanan Pencarian Gambar

Minggu, 19/08/2018 18:28 WIB

DPR Akan Panggil OJK Soal Regulasi Fintech

Minggu, 19/08/2018 08:58 WIB

Apa Itu Merdeka Finansial?

Jum'at, 17/08/2018 17:08 WIB

Indeks Merosot 4,83% Sepanjang Pekan Ini

Jum'at, 17/08/2018 16:51 WIB

Ahok Dapat Remisi Dua Bulan, 2019 Bebas