Portal Berita Ekonomi Rabu, 24 Oktober 2018

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief
  • 11:11 WIB. Meikarta - OJK: KPA Meikarta tersebar di 12 bank. 
  • 11:11 WIB. Meikarta - OJK sebut nilai KPA Meikarta mencapai Rp8 triliun. 
  • 10:31 WIB. Ekonomi - Febrio: untuk pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, peran swasta harus lebih dibuka. 
  • 10:30 WIB. Ekonomi - Ekonom UI, Febrio Kacaribu, nyatakan peran BUMN dalam proyek infrastruktur terlalu besar. 
  • 10:23 WIB. Ekonomi - Net ekspor Indonesia rendah, BI perkirakan kinerja ekonomi tumbuh melambat di kuartal III/2018.
  • 10:22 WIB. IHSG - Pembukaan perdagangan Rabu (24/10/2018, IHSG dibuka menguat 6,808 poin (0,17%) ke 5.805,898. 
  • 10:13 WIB. ASSA - ASSA rilis aplikasi sewa mobil Share Car dan situs jual beli mobil bekas Caroline-id.com. 
  • 10:13 WIB. SIDO - PT Sido Muncul targetkan pertumbuhan penjualan tahun 2019 sebesar 20%. 
  • 10:06 WIB. Dividen - BSSR membagikan dividen interim senilai US$27 juta kepada pemegang saham BSSR. 
  • 10:05 WIB. AISA - RUPSLB resmikan Hengky Koestanto menjadi Direktur Utama AISA yang baru.
  • 09:58 WIB. Ekonomi - Posisi neraca perdagangan yang masih minus harus jadi perhatian pemerintah.
  • 09:57 WIB. Ekonomi - Pertumbuhan ekonomi selama 4 tahun pemerintahan Presiden Jokowi-JK cukup stabil di kisaran 5%.
  • 09:55 WIB. Beras - Indonesia mengalami surplus beras 29,50 juta ton selama 2018.
  • 09:54 WIB. Beras - BPS: potensi luas panen tahun 2018 mencapai 10,9 juta hektar, produksi 56,54 juta ton gabah kering giling.
  • 09:52 WIB. Beras - Perbedaan data beras dari BPS dan Kementan jadi pintu masuk BPK dan KPK menelurusi dugaan penyalahdugaan anggaran.

KPK Geledah Rumah Dirut PLN

Foto Berita KPK Geledah Rumah Dirut PLN
Warta Ekonomi.co.id, Jakarta -

Anggota Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah rumah Dirut Perusahaan Listrik Negara (PLN) Sofyan Basir di Jakarta Pusat, Minggu (15/7/2018), terkait penyidikan tindak pidana korupsi suap kesepakatan kerja sama pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Riau-1.

"Benar, ada penggeledahan di rumah Dirut PLN yang dilakukan sejak pagi ini oleh tim KPK dalam penyidikan kasus suap terkait proyek PLTU Riau-1," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di Jakarta, Minggu (15/7/2018).

Dalam kasus itu, KPK telah menetapkan dua tersangka masing-masing anggota Komisi VII DPR RI Eni Maulani Saragih (EMS) dan pemegang saham Blackgold Natural Resources Limited Johannes Budisutrisno Kotjo (JBK).

"Tim masih berada di sana. Penggeledahan di lokasi tertentu dilakukan dalam rangka menemukan bukti yang terkait dengan perkara," ungkap Febri.

KPK pun mengharapkan pihak-pihak terkait kooperatif dan tidak melakukan upaya-upaya yang dapat menghambat pelaksanaan tugas penyidikan ini.

Dalam kegiatan operasi tangkap tangan (OTT) pada Jumat (13/7), KPK mengamankan sejumlah barang bukti yang diduga terkait kasus itu, yaitu uang sejumlah Rp500 juta dalam pecahan Rp100 ribu dan dokumen atau tanda terima uang sebesar Rp500 juta tersebut.

Diduga, penerimaan uang sebesar Rp500 juta merupakan bagian dari komitmen "fee" 2,5 persen dari nilai proyek yang akan diberikan kepada Eni Maulani Saragih dan kawan-kawan terkait kesepakatan kontrak kerja sama pembangunan PLTU Riau-1.

"Diduga, penerimaan kali ini merupakan penerimaan keempat dari pengusaha JBK kepada EMS dengan nilai total setidak-tidaknya Rp4,8 miliar, yaitu Desember 2017 sebesar Rp2 miliar, Maret 2018 Rp2 miliar, 8 Juni 2018 Rp300 juta," kata Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan saat konferensi pers di gedung KPK, Jakarta, Sabtu (14/7) malam.

Diduga uang diberikan oleh Johannes Budisutrisno Kotjo kepada Eni Maulani Saragih melalui staf dan keluarga.

"Diduga peran EMS adalah untuk memuluskan proses penandatanganan kerja sama terkait pembangunan PLTU Riau-1," ucap Basaria.

Sebagai pihak yang diduga pemberi Johannes Budisutrisno Kotjo disangkakan melanggar pasal 5 ayat 1 huruf a atau huruf b atau pasal 13 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Pasal itu yang mengatur mengenai memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya.

Ancaman hukuman minimal 1 tahun penjara dan maksimal 5 tahun penjara dan denda paling sedikit Rp50 juta dan paling banyak Rp250 juta.

Sedangkan sebagai pihak yang diduga penerima Eni Maulani Saragih disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau pasal 12 huruf b atau pasal 11 UU No. 31 Tahun 1999 yang diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto pasal 64 ayat (1) ke-1 KUHP.

Pasal itu mengatur mengenai pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah tersebut diberikan sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya dengan hukuman minimal 4 tahun penjara dan maksimal 20 tahun penjara dan denda paling sedikit Rp200 juta dan paling banyak Rp1 miliar.

Tag: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Sofyan Basir

Penulis: Redaksi/Ant

Editor: Fajar Sulaiman

Foto: Antara/Aprillio Akbar

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 4,070.00 4,028.94
British Pound GBP 1.00 19,817.64 19,617.33
China Yuan CNY 1.00 2,201.51 2,179.59
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 15,269.00 15,117.00
Dolar Australia AUD 1.00 10,825.72 10,716.44
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,947.68 1,928.26
Dolar Singapura SGD 1.00 11,080.55 10,967.86
EURO Spot Rate EUR 1.00 17,504.38 17,328.62
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,668.67 3,627.79
Yen Jepang JPY 100.00 13,573.65 13,434.94

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 5797.891 -42.544 610
2 Agriculture 1554.747 -15.585 20
3 Mining 1891.500 -26.913 47
4 Basic Industry and Chemicals 751.139 -6.438 70
5 Miscellanous Industry 1262.855 10.567 45
6 Consumer Goods 2461.265 -8.778 49
7 Cons., Property & Real Estate 409.289 -1.746 71
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1043.222 -21.394 70
9 Finance 1042.692 -8.059 91
10 Trade & Service 784.869 -3.611 147
No Code Prev Close Change %
1 MPRO 314 392 78 24.84
2 MLPT 745 900 155 20.81
3 MFMI 700 840 140 20.00
4 SKYB 159 190 31 19.50
5 KPAL 402 478 76 18.91
6 RELI 228 258 30 13.16
7 PBSA 690 760 70 10.14
8 NOBU 950 1,040 90 9.47
9 BAYU 2,470 2,700 230 9.31
10 GJTL 635 690 55 8.66
No Code Prev Close Change %
1 IBFN 400 300 -100 -25.00
2 AMAG 358 270 -88 -24.58
3 TRIO 226 184 -42 -18.58
4 SKRN 1,225 1,030 -195 -15.92
5 YPAS 725 610 -115 -15.86
6 MINA 585 520 -65 -11.11
7 DUCK 1,590 1,440 -150 -9.43
8 DART 294 268 -26 -8.84
9 TFCO 600 550 -50 -8.33
10 HDFA 128 118 -10 -7.81
No Code Prev Close Change %
1 SRIL 362 356 -6 -1.66
2 BMTR 334 334 0 0.00
3 PGAS 2,340 2,350 10 0.43
4 BHIT 79 79 0 0.00
5 LPPF 5,025 4,990 -35 -0.70
6 MNCN 775 780 5 0.65
7 PTBA 4,610 4,510 -100 -2.17
8 BBCA 23,150 22,950 -200 -0.86
9 GJTL 635 690 55 8.66
10 KPIG 138 139 1 0.72