Portal Berita Ekonomi Rabu, 22 Agustus 2018

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief
  • 00:15 WIB. Qatar - Bahrain berhenti keluarkan visa bagi warga Qatar.
  • 00:00 WIB. Turki - Erdogan sapa para prajurit di tenggara Turki saat Idul Adha.
  • 23:59 WIB. Iran - Perusahaan minyak Perancis 'Total' mundur dari proyek gas Iran.
  • 23:59 WIB. Rusia - Inggris Serukan Eropa Tingkatkan Sanksi ke Rusia.
  • 23:59 WIB. Gempa Lombok - BNPB catat kerugian gempa Lombok Rp7,7 triliun.
  • 23:58 WIB. Afghanistan - Afghanistan: Serangan roket hantam zona diplomatik di Kabul.
  • 21:57 WIB. Satelit Merah Putih - Satelit Merah Putih milik Telkom tengah menjalani tes di orbit 108 derajat Bujur Timur.
  • 21:45 WIB. PGN - PGN membukukan pendapatan sebesar US$1,62 miliar, naik 14,98% dari tahun sebelumnya.
  • 19:26 WIB. BRI - Bank BRI yakin menyalurkan dana Rp22,68 triliun (tumbuh 14% sampai dengan 15% y-o-y).
  • 19:21 WIB. BNI - BNI mengejar target pendirian agen "laku pandai" mencapai 325 unit.
  • 19:20 WIB. BNI - Bank BNI menyasar UKM di perdesaan menjadi agen laku pandai (agen46).
  • 19:17 WIB. Rumah Kreatif BUMN - Rumah Kreatif BUMN (RKB) di Payakumbuh, Sumbar, membina sebanyak 3.900 UMKM.
  • 19:15 WIB. PELNI - PELNI telah mengangkut 12.000 wisatawan ke Karimunjawa sejak 2017 - Juli 2018.
  • 19:07 WIB. Pertamina - Pertamina menambah pasokan elpiji 3kg di Bali sebanyak 585 metrik ton saat Hari Raya Idul Adha.
  • 18:35 WIB. Jusuf Kalla - Masyarakat jangan sengaja merusak rumahnya dengan tujuan menambah bantuan yang diterima.

KPK Geledah Rumah Dirut PLN

Foto Berita KPK Geledah Rumah Dirut PLN
Warta Ekonomi.co.id, Jakarta -

Anggota Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah rumah Dirut Perusahaan Listrik Negara (PLN) Sofyan Basir di Jakarta Pusat, Minggu (15/7/2018), terkait penyidikan tindak pidana korupsi suap kesepakatan kerja sama pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Riau-1.

"Benar, ada penggeledahan di rumah Dirut PLN yang dilakukan sejak pagi ini oleh tim KPK dalam penyidikan kasus suap terkait proyek PLTU Riau-1," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di Jakarta, Minggu (15/7/2018).

Dalam kasus itu, KPK telah menetapkan dua tersangka masing-masing anggota Komisi VII DPR RI Eni Maulani Saragih (EMS) dan pemegang saham Blackgold Natural Resources Limited Johannes Budisutrisno Kotjo (JBK).

"Tim masih berada di sana. Penggeledahan di lokasi tertentu dilakukan dalam rangka menemukan bukti yang terkait dengan perkara," ungkap Febri.

KPK pun mengharapkan pihak-pihak terkait kooperatif dan tidak melakukan upaya-upaya yang dapat menghambat pelaksanaan tugas penyidikan ini.

Dalam kegiatan operasi tangkap tangan (OTT) pada Jumat (13/7), KPK mengamankan sejumlah barang bukti yang diduga terkait kasus itu, yaitu uang sejumlah Rp500 juta dalam pecahan Rp100 ribu dan dokumen atau tanda terima uang sebesar Rp500 juta tersebut.

Diduga, penerimaan uang sebesar Rp500 juta merupakan bagian dari komitmen "fee" 2,5 persen dari nilai proyek yang akan diberikan kepada Eni Maulani Saragih dan kawan-kawan terkait kesepakatan kontrak kerja sama pembangunan PLTU Riau-1.

"Diduga, penerimaan kali ini merupakan penerimaan keempat dari pengusaha JBK kepada EMS dengan nilai total setidak-tidaknya Rp4,8 miliar, yaitu Desember 2017 sebesar Rp2 miliar, Maret 2018 Rp2 miliar, 8 Juni 2018 Rp300 juta," kata Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan saat konferensi pers di gedung KPK, Jakarta, Sabtu (14/7) malam.

Diduga uang diberikan oleh Johannes Budisutrisno Kotjo kepada Eni Maulani Saragih melalui staf dan keluarga.

"Diduga peran EMS adalah untuk memuluskan proses penandatanganan kerja sama terkait pembangunan PLTU Riau-1," ucap Basaria.

Sebagai pihak yang diduga pemberi Johannes Budisutrisno Kotjo disangkakan melanggar pasal 5 ayat 1 huruf a atau huruf b atau pasal 13 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Pasal itu yang mengatur mengenai memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya.

Ancaman hukuman minimal 1 tahun penjara dan maksimal 5 tahun penjara dan denda paling sedikit Rp50 juta dan paling banyak Rp250 juta.

Sedangkan sebagai pihak yang diduga penerima Eni Maulani Saragih disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau pasal 12 huruf b atau pasal 11 UU No. 31 Tahun 1999 yang diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto pasal 64 ayat (1) ke-1 KUHP.

Pasal itu mengatur mengenai pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah tersebut diberikan sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya dengan hukuman minimal 4 tahun penjara dan maksimal 20 tahun penjara dan denda paling sedikit Rp200 juta dan paling banyak Rp1 miliar.

Tag: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Sofyan Basir

Penulis: Redaksi/Ant

Editor: Fajar Sulaiman

Foto: Antara/Aprillio Akbar

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,696.31 3,659.41
British Pound GBP 1.00 19,128.17 18,933.64
China Yuan CNY 1.00 2,184.84 2,163.09
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 13,863.00 13,725.00
Dolar Australia AUD 1.00 10,792.35 10,678.05
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,768.01 1,750.35
Dolar Singapura SGD 1.00 10,519.01 10,406.40
EURO Spot Rate EUR 1.00 17,058.42 16,887.24
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,539.19 3,501.28
Yen Jepang JPY 100.00 12,991.28 12,855.94

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 5944.301 52.109 599
2 Agriculture 1614.738 25.794 20
3 Mining 1998.786 -15.550 46
4 Basic Industry and Chemicals 823.432 20.382 70
5 Miscellanous Industry 1273.081 9.488 45
6 Consumer Goods 2419.918 56.708 46
7 Cons., Property & Real Estate 443.209 3.925 67
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1011.366 -1.421 70
9 Finance 1061.408 1.105 91
10 Trade & Service 853.400 6.553 144
No Code Prev Close Change %
1 ANDI 424 530 106 25.00
2 PGLI 199 248 49 24.62
3 FILM 1,360 1,545 185 13.60
4 PSDN 256 290 34 13.28
5 APLI 91 103 12 13.19
6 IPCM 392 440 48 12.24
7 ERAA 2,590 2,890 300 11.58
8 HERO 905 1,000 95 10.50
9 RELI 260 286 26 10.00
10 NICK 130 143 13 10.00
No Code Prev Close Change %
1 SDMU 103 87 -16 -15.53
2 LPIN 1,085 965 -120 -11.06
3 INCF 212 190 -22 -10.38
4 PYFA 189 170 -19 -10.05
5 PALM 398 360 -38 -9.55
6 GLOB 170 154 -16 -9.41
7 LMSH 655 600 -55 -8.40
8 TGKA 2,720 2,500 -220 -8.09
9 SIMA 139 128 -11 -7.91
10 PBSA 615 575 -40 -6.50
No Code Prev Close Change %
1 TLKM 3,390 3,350 -40 -1.18
2 BBRI 3,180 3,150 -30 -0.94
3 FILM 1,360 1,545 185 13.60
4 PTBA 4,260 4,120 -140 -3.29
5 PGAS 1,860 1,930 70 3.76
6 TRAM 224 220 -4 -1.79
7 ERAA 2,590 2,890 300 11.58
8 TKIM 14,125 15,150 1,025 7.26
9 LPPS 108 106 -2 -1.85
10 ENRG 130 138 8 6.15