Portal Berita Ekonomi Rabu, 22 Agustus 2018

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief
  • 13:30 WIB. APBN - Pembangunan SDM jadi prioritas APBN 2019.
  • 13:29 WIB. Laos - Banjir luas di Laos.
  • 13:27 WIB. Asian Games - Kayak puteri lolos ke final.
  • 13:25 WIB. Asian Games - Emas bagi Indonesia dari paralayang.
  • 13:24 WIB. Asian Games - Ramai asian games bukan berarti lupa gempa Lombok.
  • 10:59 WIB. Sanksi AS - Rusia tegaskan akan respons sanksi baru AS.
  • 10:58 WIB. Jerman - AS deportasi eks penjaga penjara Nazi ke Jerman.
  • 10:56 WIB. Donald Trump - Mantan pengacara akui Trump menyuap saat kampanye.
  • 10:55 WIB. United States - Microsoft kantongi bukti baru peretasan politikus AS.
  • 10:54 WIB. Kolombia - Kolombia tuduh militer Venezuela masuk perbatasan tanpa izin.
  • 10:54 WIB. Venezuela - Gempa 7,3 SR guncang pesisir pantai timur Venezuela.
  • 10:51 WIB. Rusia - AS memberlakukan sanksi baru untuk Rusia atas aktivitas terkait dengan 'cyber'.
  • 10:51 WIB. Rusia - AS memberlakukan sanksi baru untuk Rusia atas aktivitas terkait dengan 'cyber'.
  • 10:49 WIB. Nuklir - Rusia bersiap untuk mencari rudal bertenaga nuklir yang hilang di laut beberapa bulan lalu.
  • 10:48 WIB. Tarif Impor - Trump: AS akan menetapkan tarif 25% untuk setiap mobil dari Uni Eropa.

Dua Tukang Ojek Gugat UU ITE ke MK

Foto Berita Dua Tukang Ojek Gugat UU ITE ke MK
Warta Ekonomi.co.id, Jakarta -

Dua pengojek pangkalan, Muhammad Rahmani dan Marganti mengajukan permohonan pengujian Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, ke Mahkamah Konstitusi, Senin. Pengujuan yang sama juga diajukan terhadap UU Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan UU Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

Dalam permohonannya yang didaftarakan ke MK, Senin, kedua pengojek itu menguji Pasal 157 UU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta Pasal 40 ayat (1), ayat (2a), ayat (2b) UU ITE.

"Selaku WNI yang berprofesi sebagai pengojek pangkalan berhak untuk memperjuangkan hak konstitusional kami masing-masing ataupun saudara-saudara kami yang seprofesi di seluruh Indonesia," kata Rahmani dalam permohonannya.

Pasal 157 UU Lalu Lintas berbunyi: "Ketentuan lebih lanjut mengenai angkutan orang dengan Kendaraan Bermotor Umum tidak dalam trayek diatur dengan peraturan Menteri yang bertanggung jawab di bidang sarana dan Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan".

Pemohon menilai aturan ini telah menghilangkan atau mengabaikan landasan konstitusional dalam pendelegasian kewenangan untuk mengatur.

"Pasal 157 UU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan secara eksplisit menteri memiliki kewenangan mengatur, sedangkan dalam konstitusi Negara Kesatuan RI, Menteri berwenang bukan mengatur," katanya.

Untuk Pasal 40 ayat (1), ayat (2a), ayat (2b) UU ITE, pemohon menilai aturan ini telah memberikan "dispending openion" (pendapat berbeda) terhadap penerapan/penggunaan UU secara "hierarki" UU 22/2009 kedudukannya setara dengan UU 19/2016. Pasal 40 ayat (1) berbunyi: "Pemerintah memfasilitasi pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan".

Ayat (2a) berbunyi: "Pemerintah wajib melakukan pencegahan penyebarluasan dan penggunaan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang dilarang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan".

Ayat (2b) berbunyi: "Dalam melakukan pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2a), Pemerintah berwenang melakukan pemutusan akses dan/atau memerintahkan kepada Penyelenggara Sistem Elektronik untuk melakukan pemutusan akses terhadap Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar hukum.

Ayat (1) Pemerintah menetapkan instansi atau institusi yang memiliki data elektronik strategis yang wajib dilindungi. Ayat (2) Instansi atau institusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus membuat Dokumen Elektronik dan rekam cadang elektroniknya serta menghubungkannya ke pusat data tertentu untuk kepentingan pengamanan data. Ayat (3) Instansi atau institusi lain selain diatur pada ayat (3) membuat Dokumen Elektronik dan rekam cadang elektroniknya sesuai dengan keperluan perlindungan data yang dimilikinya.

Untuk itu, pemohon meminta majelis hakim kontitusi menyatakan Pasal 157 UU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta Pasal 40 ayat (1), ayat (2a), ayat (2b) UU ITE bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan mengikat.

Tag: Mahkamah Konstitusi, Ojek Online

Penulis: Redaksi/Ant

Editor: Ferry Hidayat

Foto: Sufri Yuliardi

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,696.31 3,659.41
British Pound GBP 1.00 19,128.17 18,933.64
China Yuan CNY 1.00 2,184.84 2,163.09
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 13,863.00 13,725.00
Dolar Australia AUD 1.00 10,792.35 10,678.05
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,768.01 1,750.35
Dolar Singapura SGD 1.00 10,519.01 10,406.40
EURO Spot Rate EUR 1.00 17,058.42 16,887.24
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,539.19 3,501.28
Yen Jepang JPY 100.00 12,991.28 12,855.94

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 5944.301 52.109 599
2 Agriculture 1614.738 25.794 20
3 Mining 1998.786 -15.550 46
4 Basic Industry and Chemicals 823.432 20.382 70
5 Miscellanous Industry 1273.081 9.488 45
6 Consumer Goods 2419.918 56.708 46
7 Cons., Property & Real Estate 443.209 3.925 67
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1011.366 -1.421 70
9 Finance 1061.408 1.105 91
10 Trade & Service 853.400 6.553 144
No Code Prev Close Change %
1 ANDI 424 530 106 25.00
2 PGLI 199 248 49 24.62
3 FILM 1,360 1,545 185 13.60
4 PSDN 256 290 34 13.28
5 APLI 91 103 12 13.19
6 IPCM 392 440 48 12.24
7 ERAA 2,590 2,890 300 11.58
8 HERO 905 1,000 95 10.50
9 RELI 260 286 26 10.00
10 NICK 130 143 13 10.00
No Code Prev Close Change %
1 SDMU 103 87 -16 -15.53
2 LPIN 1,085 965 -120 -11.06
3 INCF 212 190 -22 -10.38
4 PYFA 189 170 -19 -10.05
5 PALM 398 360 -38 -9.55
6 GLOB 170 154 -16 -9.41
7 LMSH 655 600 -55 -8.40
8 TGKA 2,720 2,500 -220 -8.09
9 SIMA 139 128 -11 -7.91
10 PBSA 615 575 -40 -6.50
No Code Prev Close Change %
1 TLKM 3,390 3,350 -40 -1.18
2 BBRI 3,180 3,150 -30 -0.94
3 FILM 1,360 1,545 185 13.60
4 PTBA 4,260 4,120 -140 -3.29
5 PGAS 1,860 1,930 70 3.76
6 TRAM 224 220 -4 -1.79
7 ERAA 2,590 2,890 300 11.58
8 TKIM 14,125 15,150 1,025 7.26
9 LPPS 108 106 -2 -1.85
10 ENRG 130 138 8 6.15

Recommended Reading