Portal Berita Ekonomi Selasa, 16 Oktober 2018

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief
  • 07:59 WIB. Microsoft - Pendiri Microsoft, Paul Allen meninggal dunia.
  • 07:57 WIB. Google - Google kembangkan kecerdasan buatan deteksi kanker.
  • 06:15 WIB. UEFA Nations League - Luksemburg 3 vs 0 San Marino
  • 06:14 WIB. Meizu - Meizu rilis ponsel Rp1 juta hingga Rp8 juta.
  • 06:10 WIB. UEFA Nations League - Belarusia 0 vs 0 Moldova
  • 06:07 WIB. UEFA Nations League - Finlandia 2 vs 0 Yunani
  • 06:04 WIB. UEFA Nations League - Estonia 3 vs 3 Hungaria
  • 05:55 WIB. Jamal Khashoggi - Kasus wartawan Saudi yang hilang menciptakan kekhawatiran besar di pasar minyak.
  • 05:53 WIB. Minyak - Minyak mentah AS naik 44 sen, menetap di $71,78 per barel, di tengah ketegangan Saudi.
  • 05:53 WIB. Saudi - Raja Saudi memerintahkan penyelidikan dalam kasus Khashoggi.
  • 05:52 WIB. United States - Defisit anggaran Amerika melonjak 17% karena lonjakan belanja.
  • 05:52 WIB. Riyadh - Arab Saudi tetap mengadakan forum investasi meskipun para pembicara utama menarik diri.
  • 05:51 WIB. Korea Utara - Perancis siap membantu Korea Utara untuk upaya denuklirisasi.
  • 05:50 WIB. JP Morgan - JP Morgan dan Ford membatalkan rencana untuk hadir dalam acara investor oleh Saudi.
  • 05:50 WIB. Bahrain - Bahrain lakukan boikot terhadap Uber karena menolak hadir dalam konferensi investor di Riyadh.

Dua Tukang Ojek Gugat UU ITE ke MK

Foto Berita Dua Tukang Ojek Gugat UU ITE ke MK
Warta Ekonomi.co.id, Jakarta -

Dua pengojek pangkalan, Muhammad Rahmani dan Marganti mengajukan permohonan pengujian Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, ke Mahkamah Konstitusi, Senin. Pengujuan yang sama juga diajukan terhadap UU Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan UU Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

Dalam permohonannya yang didaftarakan ke MK, Senin, kedua pengojek itu menguji Pasal 157 UU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta Pasal 40 ayat (1), ayat (2a), ayat (2b) UU ITE.

"Selaku WNI yang berprofesi sebagai pengojek pangkalan berhak untuk memperjuangkan hak konstitusional kami masing-masing ataupun saudara-saudara kami yang seprofesi di seluruh Indonesia," kata Rahmani dalam permohonannya.

Pasal 157 UU Lalu Lintas berbunyi: "Ketentuan lebih lanjut mengenai angkutan orang dengan Kendaraan Bermotor Umum tidak dalam trayek diatur dengan peraturan Menteri yang bertanggung jawab di bidang sarana dan Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan".

Pemohon menilai aturan ini telah menghilangkan atau mengabaikan landasan konstitusional dalam pendelegasian kewenangan untuk mengatur.

"Pasal 157 UU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan secara eksplisit menteri memiliki kewenangan mengatur, sedangkan dalam konstitusi Negara Kesatuan RI, Menteri berwenang bukan mengatur," katanya.

Untuk Pasal 40 ayat (1), ayat (2a), ayat (2b) UU ITE, pemohon menilai aturan ini telah memberikan "dispending openion" (pendapat berbeda) terhadap penerapan/penggunaan UU secara "hierarki" UU 22/2009 kedudukannya setara dengan UU 19/2016. Pasal 40 ayat (1) berbunyi: "Pemerintah memfasilitasi pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan".

Ayat (2a) berbunyi: "Pemerintah wajib melakukan pencegahan penyebarluasan dan penggunaan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang dilarang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan".

Ayat (2b) berbunyi: "Dalam melakukan pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2a), Pemerintah berwenang melakukan pemutusan akses dan/atau memerintahkan kepada Penyelenggara Sistem Elektronik untuk melakukan pemutusan akses terhadap Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar hukum.

Ayat (1) Pemerintah menetapkan instansi atau institusi yang memiliki data elektronik strategis yang wajib dilindungi. Ayat (2) Instansi atau institusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus membuat Dokumen Elektronik dan rekam cadang elektroniknya serta menghubungkannya ke pusat data tertentu untuk kepentingan pengamanan data. Ayat (3) Instansi atau institusi lain selain diatur pada ayat (3) membuat Dokumen Elektronik dan rekam cadang elektroniknya sesuai dengan keperluan perlindungan data yang dimilikinya.

Untuk itu, pemohon meminta majelis hakim kontitusi menyatakan Pasal 157 UU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta Pasal 40 ayat (1), ayat (2a), ayat (2b) UU ITE bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan mengikat.

Tag: Mahkamah Konstitusi, Ojek Online

Penulis: Redaksi/Ant

Editor: Ferry Hidayat

Foto: Sufri Yuliardi

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 4,071.78 4,031.14
British Pound GBP 1.00 20,215.95 20,005.65
China Yuan CNY 1.00 2,209.20 2,187.21
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 15,270.00 15,118.00
Dolar Australia AUD 1.00 10,875.29 10,764.02
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,948.90 1,929.37
Dolar Singapura SGD 1.00 11,118.39 11,003.71
EURO Spot Rate EUR 1.00 17,722.36 17,544.44
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,677.75 3,637.63
Yen Jepang JPY 100.00 13,605.99 13,469.35

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 5727.256 -29.234 610
2 Agriculture 1509.830 -12.368 20
3 Mining 1893.607 -32.593 47
4 Basic Industry and Chemicals 722.721 -27.621 70
5 Miscellanous Industry 1188.324 -0.762 45
6 Consumer Goods 2415.354 -13.287 49
7 Cons., Property & Real Estate 400.482 -4.050 71
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1024.524 -8.265 70
9 Finance 1048.064 10.116 91
10 Trade & Service 788.569 -6.051 147
No Code Prev Close Change %
1 SURE 785 970 185 23.57
2 RBMS 144 174 30 20.83
3 SMCB 1,570 1,850 280 17.83
4 APEX 1,510 1,760 250 16.56
5 VRNA 109 127 18 16.51
6 MFMI 680 770 90 13.24
7 GMFI 272 304 32 11.76
8 TMPO 126 140 14 11.11
9 SONA 4,950 5,500 550 11.11
10 TIRA 138 153 15 10.87
No Code Prev Close Change %
1 INKP 14,300 11,700 -2,600 -18.18
2 PANI 248 210 -38 -15.32
3 ASJT 392 332 -60 -15.31
4 LPCK 1,625 1,385 -240 -14.77
5 DIGI 930 805 -125 -13.44
6 TKIM 11,600 10,050 -1,550 -13.36
7 KONI 238 210 -28 -11.76
8 AKPI 930 825 -105 -11.29
9 MLPT 890 790 -100 -11.24
10 LPIN 1,005 900 -105 -10.45
No Code Prev Close Change %
1 SKRN 1,310 1,185 -125 -9.54
2 TKIM 11,600 10,050 -1,550 -13.36
3 INKP 14,300 11,700 -2,600 -18.18
4 SMCB 1,570 1,850 280 17.83
5 RBMS 144 174 30 20.83
6 PGAS 2,120 2,040 -80 -3.77
7 KPIG 131 133 2 1.53
8 MNCN 755 745 -10 -1.32
9 BBRI 2,950 3,000 50 1.69
10 TLKM 3,680 3,660 -20 -0.54