Portal Berita Ekonomi Kamis, 21 Maret 2019

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief
  • 06:21 WIB. Go-Jek - Go-Jek bikin tombol darurat dan fitur share trip untuk tingkatkan keamanan pengguna dan mitranya.
  • 06:12 WIB. Huawei - Huawei dominasi pendaftaran paten global.
  • 06:07 WIB. Nvidia - Nvidia rilis komputer mini seharga Rp1 jutaan.
  • 06:04 WIB. Go-Jek - Rudiantara terus lobi Filipina untuk bantu Go-Jek lebarkan sayap bisnisnya.
  • 22:40 WIB. BUMN - BUMN membuka kesempatan bagi 9.000 mahasiswa untuk mengikuti program magang bersertifikat.
  • 22:40 WIB. Dahana - Dahana menggelar acara pengiriman pertama ekspor Cartridge Emulsion ke Australia.
  • 22:39 WIB. Pelindo IV - Pelindo IV diminta terus tingkatkan pelayanannya di Indonesia Timur.
  • 22:33 WIB. PLN - PLN Disjaya siap sediakan 52 juta VA untuk pengembangan kawasan Astra Modern Land.
  • 22:33 WIB. BTN - BTN menginisiasi sekolah properti bagi pengembang perumahan.
  • 22:33 WIB. MTF - MTF menargetkan dapat menyalurkan pembiayaan Rp15 miliar dari ajang MTF Autofiesta 2019.
  • 22:32 WIB. Pelindo I - Pelindo I merencanakan belanja modal Rp8 triliun tahun ini.
  • 22:31 WIB. Pelindo I - Pelindo I tengah mencari mitra strategis untuk mengelola kawasan industri Kuala Tanjung.
  • 22:29 WIB. KAI - KAI masih memiliki tujuh lahan potensial untuk dibangun TOD.
  • 21:45 WIB. KA - Progres pengerjaan rel KA Trans Sulawesi Tahap I sudah dalam masa perampungan.
  • 21:44 WIB. Pelindo II - DPR memparpanjang kerja Pansus Pelindo II.

JK: Kalau KPK Banyak Pasien, BPKP Ngapain?

JK: Kalau KPK Banyak Pasien, BPKP Ngapain? - Warta Ekonomi
WE Online, Jakarta -

Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan bahwa kalau Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masih menangani banyak kasus korupsi dalam pemerintahan berarti Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) tidak efektif.

"Kalau mau dihubungkan pengawasan dengan KPK, artinya kalau KPK makin banyak pasiennya itu berarti pengawasan tidak efektif. Pengawasan menjadi efektif apabila pasien KPK berkurang," katanya saat membuka Rakornas Pengawasan Intern Pemerintah 2018 di Gedung BPKP Jakarta, Selasa (17/7/2018).

Sekarang, menurut dia, jumlah perkara korupsi di Indonesia cenderung menurun dibandingkan pada masa lalu.

"Sekarang ini, walaupun kadang-kadang saya yakin bahwa sebenarnya korupsi kita menurun, makin banyak orang itu diketahui korupsi. Kalau jaman dulu, tidak ada KPK, tapi tentu hal seperti lobi-lobi itu merupakan hal biasa," tambahnya.

Ia mengatakan auditor dan pengawas harus memiliki pengetahuan luas, termasuk memahami kebijakan pemerintah daerah dan adanya diskresi pejabat daerah.

"Selain ketegasan, pengawas juga harus mengetahui filosofi dan kebijakan, mengerti diskresi. Karena apabila semua hal dianggap sebagai pelanggaran, maka pejabat negara akan diliputi rasa takut. Apabila pejabat diliputi rasa takut, maka pembangunan juga tidak akan berjalan," jelasnya.

BPKP juga diharapkan dapat memberikan pendidikan dan evaluasi pengawasan kepada para pengguna anggaran.

"Salah satu tugas BPKP dalam Perpresnya adalah mendidik dan melatih, jadi BPKP harus melatih bagian pengadaan di daerah, di provinsi dan kabupaten, supaya mereka jangan melanggar. Bukan berarti agar mereka tidak menyeleweng, tetapi supaya tidak melanggar; karena bisa saja mereka melanggar tanpa sengaja karena tidak tahu," ujarnya.

Wapres berharap BPKP dapat meningkatkan pengawasan keuangan dan pembangunan baik di pusat dan daerah supaya anggaran belanja pemerintah dapat digunakan dengan baik untuk mempercepat pembangunan nasional secara merata.

Tag: Muhammad Jusuf Kalla (JK)

Penulis: Redaksi WE Online/Ant

Editor: Vicky Fadil

Foto: Antara/Puspa Perwitasari

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,813.97 3,775.19
British Pound GBP 1.00 18,965.88 18,770.50
China Yuan CNY 1.00 2,131.41 2,110.25
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 14,302.00 14,160.00
Dolar Australia AUD 1.00 10,112.94 10,011.12
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,821.93 1,803.82
Dolar Singapura SGD 1.00 10,577.62 10,471.82
EURO Spot Rate EUR 1.00 16,228.48 16,065.94
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,511.42 3,473.14
Yen Jepang JPY 100.00 12,814.26 12,685.90

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 6482.710 2.434 629
2 Agriculture 1498.343 -4.886 21
3 Mining 1882.238 9.191 47
4 Basic Industry and Chemicals 893.733 0.232 71
5 Miscellanous Industry 1285.573 -3.740 46
6 Consumer Goods 2667.555 5.523 52
7 Cons., Property & Real Estate 460.673 -0.670 74
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1164.648 -9.651 72
9 Finance 1248.066 3.719 91
10 Trade & Service 828.180 -0.981 155
No Code Prev Close Change %
1 COCO 198 336 138 69.70
2 CAKK 160 216 56 35.00
3 JSKY 1,245 1,460 215 17.27
4 TFCO 580 680 100 17.24
5 INCI 560 640 80 14.29
6 URBN 1,795 2,030 235 13.09
7 TALF 308 340 32 10.39
8 MDIA 136 150 14 10.29
9 VIVA 153 168 15 9.80
10 DART 280 300 20 7.14
No Code Prev Close Change %
1 SIMA 396 298 -98 -24.75
2 JAYA 202 165 -37 -18.32
3 TRIS 236 206 -30 -12.71
4 KPAL 312 274 -38 -12.18
5 LPLI 146 130 -16 -10.96
6 AKPI 675 605 -70 -10.37
7 HERO 990 900 -90 -9.09
8 FREN 348 324 -24 -6.90
9 ABMM 2,200 2,050 -150 -6.82
10 TCPI 4,880 4,550 -330 -6.76
No Code Prev Close Change %
1 NUSA 100 101 1 1.00
2 VIVA 153 168 15 9.80
3 SIMA 396 298 -98 -24.75
4 JAYA 202 165 -37 -18.32
5 MYRX 103 104 1 0.97
6 TLKM 3,780 3,780 0 0.00
7 FREN 348 324 -24 -6.90
8 STAR 84 88 4 4.76
9 UNTR 27,500 27,825 325 1.18
10 LPPF 4,010 4,140 130 3.24