Portal Berita Ekonomi Jum'at, 14 Desember 2018

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief
  • 14:20 WIB. Rupiah - Pukul 14.20, rupiah masih tertekan 0,49% di Rp14.570 per dolar AS. 
  • 14:02 WIB. Youtube - Youtube hapus 58 juta video spam.
  • 14:02 WIB. Grab - Grab yakin bakal jadi Decacorn pertama di Asia Tenggara.
  • 14:01 WIB. Fintech - Sejumlah situs fintech ilegal masih bisa diakses.
  • 14:01 WIB. Jepang - Cegah monopoli, Jepang akan perketat regulasi untuk Google cs.
  • 14:01 WIB. Renault - Renault pilih tak pecat Carlos Ghosn.
  • 13:34 WIB. Voucher - Baru dibuka, gerai Matahari di Gresik tawarkan promo voucher diskon Rp500.000.
  • 13:34 WIB. Matahari - Matahari resmi buka gerai baru di Gress Mall, Gresik. 
  • 11:33 WIB. IHSG - IHSG ditutup melemah 0,06% ke level 6.173,94 di jeda Jumat siang. 
  • 11:20 WIB. Fintech - Per Desember 2018, total ada 78 fintech yang terdaftar dan berizin di OJK.

JK: Kalau KPK Banyak Pasien, BPKP Ngapain?

Foto Berita JK: Kalau KPK Banyak Pasien, BPKP Ngapain?
Warta Ekonomi.co.id, Jakarta -

Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan bahwa kalau Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masih menangani banyak kasus korupsi dalam pemerintahan berarti Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) tidak efektif.

"Kalau mau dihubungkan pengawasan dengan KPK, artinya kalau KPK makin banyak pasiennya itu berarti pengawasan tidak efektif. Pengawasan menjadi efektif apabila pasien KPK berkurang," katanya saat membuka Rakornas Pengawasan Intern Pemerintah 2018 di Gedung BPKP Jakarta, Selasa (17/7/2018).

Sekarang, menurut dia, jumlah perkara korupsi di Indonesia cenderung menurun dibandingkan pada masa lalu.

"Sekarang ini, walaupun kadang-kadang saya yakin bahwa sebenarnya korupsi kita menurun, makin banyak orang itu diketahui korupsi. Kalau jaman dulu, tidak ada KPK, tapi tentu hal seperti lobi-lobi itu merupakan hal biasa," tambahnya.

Ia mengatakan auditor dan pengawas harus memiliki pengetahuan luas, termasuk memahami kebijakan pemerintah daerah dan adanya diskresi pejabat daerah.

"Selain ketegasan, pengawas juga harus mengetahui filosofi dan kebijakan, mengerti diskresi. Karena apabila semua hal dianggap sebagai pelanggaran, maka pejabat negara akan diliputi rasa takut. Apabila pejabat diliputi rasa takut, maka pembangunan juga tidak akan berjalan," jelasnya.

BPKP juga diharapkan dapat memberikan pendidikan dan evaluasi pengawasan kepada para pengguna anggaran.

"Salah satu tugas BPKP dalam Perpresnya adalah mendidik dan melatih, jadi BPKP harus melatih bagian pengadaan di daerah, di provinsi dan kabupaten, supaya mereka jangan melanggar. Bukan berarti agar mereka tidak menyeleweng, tetapi supaya tidak melanggar; karena bisa saja mereka melanggar tanpa sengaja karena tidak tahu," ujarnya.

Wapres berharap BPKP dapat meningkatkan pengawasan keuangan dan pembangunan baik di pusat dan daerah supaya anggaran belanja pemerintah dapat digunakan dengan baik untuk mempercepat pembangunan nasional secara merata.

Tag: Muhammad Jusuf Kalla (JK)

Penulis: Redaksi/Ant

Editor: Vicky Fadil

Foto: Antara/Puspa Perwitasari

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,909.74 3,869.89
British Pound GBP 1.00 18,754.69 18,562.19
China Yuan CNY 1.00 2,114.10 2,093.06
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 14,667.00 14,521.00
Dolar Australia AUD 1.00 10,673.18 10,561.12
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,872.96 1,854.27
Dolar Singapura SGD 1.00 10,659.93 10,553.05
EURO Spot Rate EUR 1.00 16,630.91 16,462.46
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,501.31 3,462.33
Yen Jepang JPY 100.00 12,933.86 12,801.73

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 6177.720 62.143 621
2 Agriculture 1516.070 10.982 20
3 Mining 1776.514 21.113 47
4 Basic Industry and Chemicals 846.848 12.353 71
5 Miscellanous Industry 1420.317 27.074 46
6 Consumer Goods 2515.883 16.594 49
7 Cons., Property & Real Estate 455.102 3.544 73
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1062.130 21.053 71
9 Finance 1176.328 11.338 91
10 Trade & Service 791.531 -0.850 153
No Code Prev Close Change %
1 AKSI 344 430 86 25.00
2 SOTS 436 545 109 25.00
3 PNSE 750 935 185 24.67
4 ZONE 446 555 109 24.44
5 KICI 212 260 48 22.64
6 SAFE 171 206 35 20.47
7 JKSW 60 68 8 13.33
8 KAEF 2,550 2,850 300 11.76
9 TRAM 163 180 17 10.43
10 OASA 318 350 32 10.06
No Code Prev Close Change %
1 SQMI 555 418 -137 -24.68
2 INPP 605 480 -125 -20.66
3 GMTD 14,900 13,425 -1,475 -9.90
4 BTEK 137 125 -12 -8.76
5 SMDM 152 139 -13 -8.55
6 DSSA 14,725 13,500 -1,225 -8.32
7 BBLD 492 454 -38 -7.72
8 AKPI 780 720 -60 -7.69
9 ETWA 78 72 -6 -7.69
10 OCAP 244 226 -18 -7.38
No Code Prev Close Change %
1 SRIL 372 360 -12 -3.23
2 KPAS 710 705 -5 -0.70
3 RIMO 142 151 9 6.34
4 TLKM 3,650 3,750 100 2.74
5 TRAM 163 180 17 10.43
6 PGAS 2,130 2,150 20 0.94
7 PTBA 4,310 4,500 190 4.41
8 BBRI 3,620 3,680 60 1.66
9 CPIN 6,500 6,950 450 6.92
10 UNTR 29,300 29,300 0 0.00