Portal Berita Ekonomi Selasa, 13 November 2018

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief
  • 21:59 WIB. AP I - AP I menargetkan pembangunan terminal kargo Bandara Ahmad Yani rampung November ini dan digunakan awal Desember 2018.
  • 21:57 WIB. BTN - BTN memperkirakan selama periode promo ini akan ada penambahan pembiayaan KPR dan KPA senilai Rp2,5 triliun.
  • 21:53 WIB. Pertamina - Layanan Go Pertamina dalam aplikasi Go Life pun sampai saat ini masih dalam bentuk "beta".
  • 21:51 WIB. Pertamina - Pertamina masih melakukan uji coba untuk layanan Go Pertamina.
  • 21:46 WIB. BNI - BNI mengatakan saat ini setidaknya sudah 43% realisasi KUR BNI masuk ke sektor produksi.
  • 21:44 WIB. BNI - Tahun depan BNI menargetkan pertumbuhan cash management lebih tinggi 20% dari capaian tahun 2018.
  • 21:43 WIB. BNI - BNI menargetkan jumlah transaksi cash management hingga 94,9 juta kali.
  • 21:32 WIB. Pertamina - Pertamina telah melakukan pengapalan atas penjualan LNG dari Sanga Sanga yang dikelola oleh PHSS.
  • 21:29 WIB. Jiwasraya - Pasca perombakan direksi Jiwasraya, Hexana akan tetap melanjutkan program-program yang sudah dirintis oleh Asmawi.
  • 21:03 WIB. PGN - PGN membukukan pendapatan sebesar US$2,45 miliar sampai Kuartal III 2018.
  • 21:02 WIB. PGN - PGN terus mengupayakan pembangunan infrastruktur gas bumi di daerah
  • 21:01 WIB. JSMR - Jasa Marga menargetkan mengelola 30 Rest Area yang menyediakan lahan khusus bagi para pelaku UMKM.
  • 18:48 WIB. Myanmar - PBB skeptis soal kesiapan Myanmar terima pengungsi Rohingya.

JK: Kalau KPK Banyak Pasien, BPKP Ngapain?

Foto Berita JK: Kalau KPK Banyak Pasien, BPKP Ngapain?
Warta Ekonomi.co.id, Jakarta -

Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan bahwa kalau Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masih menangani banyak kasus korupsi dalam pemerintahan berarti Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) tidak efektif.

"Kalau mau dihubungkan pengawasan dengan KPK, artinya kalau KPK makin banyak pasiennya itu berarti pengawasan tidak efektif. Pengawasan menjadi efektif apabila pasien KPK berkurang," katanya saat membuka Rakornas Pengawasan Intern Pemerintah 2018 di Gedung BPKP Jakarta, Selasa (17/7/2018).

Sekarang, menurut dia, jumlah perkara korupsi di Indonesia cenderung menurun dibandingkan pada masa lalu.

"Sekarang ini, walaupun kadang-kadang saya yakin bahwa sebenarnya korupsi kita menurun, makin banyak orang itu diketahui korupsi. Kalau jaman dulu, tidak ada KPK, tapi tentu hal seperti lobi-lobi itu merupakan hal biasa," tambahnya.

Ia mengatakan auditor dan pengawas harus memiliki pengetahuan luas, termasuk memahami kebijakan pemerintah daerah dan adanya diskresi pejabat daerah.

"Selain ketegasan, pengawas juga harus mengetahui filosofi dan kebijakan, mengerti diskresi. Karena apabila semua hal dianggap sebagai pelanggaran, maka pejabat negara akan diliputi rasa takut. Apabila pejabat diliputi rasa takut, maka pembangunan juga tidak akan berjalan," jelasnya.

BPKP juga diharapkan dapat memberikan pendidikan dan evaluasi pengawasan kepada para pengguna anggaran.

"Salah satu tugas BPKP dalam Perpresnya adalah mendidik dan melatih, jadi BPKP harus melatih bagian pengadaan di daerah, di provinsi dan kabupaten, supaya mereka jangan melanggar. Bukan berarti agar mereka tidak menyeleweng, tetapi supaya tidak melanggar; karena bisa saja mereka melanggar tanpa sengaja karena tidak tahu," ujarnya.

Wapres berharap BPKP dapat meningkatkan pengawasan keuangan dan pembangunan baik di pusat dan daerah supaya anggaran belanja pemerintah dapat digunakan dengan baik untuk mempercepat pembangunan nasional secara merata.

Tag: Muhammad Jusuf Kalla (JK)

Penulis: Redaksi/Ant

Editor: Vicky Fadil

Foto: Antara/Puspa Perwitasari

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,951.32 3,911.55
British Pound GBP 1.00 19,179.86 18,982.46
China Yuan CNY 1.00 2,133.25 2,111.95
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 14,821.00 14,673.00
Dolar Australia AUD 1.00 10,724.48 10,614.45
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,891.86 1,872.89
Dolar Singapura SGD 1.00 10,751.54 10,642.63
EURO Spot Rate EUR 1.00 16,790.71 16,617.17
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,542.30 3,504.42
Yen Jepang JPY 100.00 13,003.16 12,872.18

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 5777.053 -97.101 615
2 Agriculture 1471.193 -20.031 20
3 Mining 1850.021 -9.803 47
4 Basic Industry and Chemicals 741.527 -8.068 71
5 Miscellanous Industry 1323.857 -43.137 45
6 Consumer Goods 2255.249 -57.850 49
7 Cons., Property & Real Estate 410.436 -6.394 72
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1055.398 -2.343 71
9 Finance 1087.300 -19.593 90
10 Trade & Service 790.700 -12.910 150
No Code Prev Close Change %
1 DIGI 1,400 1,750 350 25.00
2 SOSS 800 1,000 200 25.00
3 TCPI 6,300 7,550 1,250 19.84
4 SSTM 384 460 76 19.79
5 IBST 8,200 9,800 1,600 19.51
6 TAMU 2,300 2,700 400 17.39
7 DUCK 1,475 1,665 190 12.88
8 HELI 104 117 13 12.50
9 AKPI 810 900 90 11.11
10 SATU 124 137 13 10.48
No Code Prev Close Change %
1 PSDN 210 178 -32 -15.24
2 KBLV 452 402 -50 -11.06
3 LPPF 5,275 4,760 -515 -9.76
4 DPNS 332 300 -32 -9.64
5 ASJT 340 312 -28 -8.24
6 ABMM 2,200 2,020 -180 -8.18
7 TIRA 151 140 -11 -7.28
8 SSIA 472 438 -34 -7.20
9 PTPP 1,565 1,460 -105 -6.71
10 ARII 975 910 -65 -6.67
No Code Prev Close Change %
1 HMSP 3,400 3,300 -100 -2.94
2 ESTI 94 96 2 2.13
3 UNVR 40,325 39,375 -950 -2.36
4 BBRI 3,340 3,280 -60 -1.80
5 PGAS 2,110 2,070 -40 -1.90
6 SATU 124 137 13 10.48
7 ADRO 1,580 1,510 -70 -4.43
8 TKIM 10,550 10,625 75 0.71
9 SRIL 360 360 0 0.00
10 UNTR 34,900 33,075 -1,825 -5.23