Portal Berita Ekonomi Selasa, 21 Agustus 2018

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief
  • 13:13 WIB. Lombok - Kementerian PUPR perbaiki prasarana ekonomi fasilitas publik pascagempa di Lombok.
  • 13:10 WIB. RUU SDA - Apindo: RUU SDA berpotensi buat industri kolaps.
  • 13:08 WIB. Program Capres - CIPS: program capres harus perkuat kontribusi UMKM.
  • 13:06 WIB. Hukum - Tipikor Jakarta belum jadwalkan sidang Gubernur Jambi nonaktif, Zumi Zola.
  • 13:05 WIB. PKS - Sekalipun ketua tim sukses pemenangan Jokowi-Ma'ruf belum ada, semua aktifitas berjalan lancar.
  • 13:04 WIB. PKS - Mardani Ali Sera kebanyakan makan kardus sehingga gagal fokus.
  • 13:04 WIB. PKS - Orang yang masuk di KIK tidak saling rebut kekuasaan.
  • 13:00 WIB. Jusuf Kalla - Mulai hari ini, Lombok bangun kembali. Jangan lagi bicara tentang kesedihan.
  • 13:00 WIB. Gempa Lombok - Kemensos berikan ahli waris korban gempa yang meninggal sebesar Rp15 juta.
  • 13:00 WIB. Gempa Lombok - Jusuf Kalla janji bangun rumah dan sekolah setelah gempa melanda Lombok.
  • 12:57 WIB. Hanura - Jika Jokowi itu baik, lantas siapa pemimpin jahat menurut Mahfud?
  • 12:56 WIB. Hanura - Beberapa kali Mahfud MD menyebutkan Jokowi itu baik.
  • 12:55 WIB. Hanura - Pemimpin jahat versi Mahfud MD itu, bukan ditujukan ke Jokowi.
  • 12:51 WIB. Djoko Santoso - GNPF Ulama bakal masuk Timses Prabowo-Sandi.
  • 12:49 WIB. GNPF Ulama - Peluang dukungan pada Prabowo masih terbuka.

Agar Lebih Sehat, DPR Imbau Direksi BUMN Tak Rangkap Jabatan

Foto Berita Agar Lebih Sehat, DPR Imbau Direksi BUMN Tak Rangkap Jabatan
Warta Ekonomi.co.id, Jakarta -

Direksi dan Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara (BUMN) tidak boleh dirangkap jabatan oleh pejabat struktural di pemerintahan, pimpinan partai politik, maupun tim kampanye dari presiden terpilih.

"Dalam RUU BUMN yang sedang dibahas di DPR RI mengatur aturan tersebut agar BUMN menjadi lebih sehat," kata Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI, Supratman Andi Agtas pada diskusi "Mencegah BUMN Jadi ATM Pemilu" di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Selasa (17/7/2018).

Menurut Supratman, jabatan direksi dan dewan pengawas di sejumlah BUMN diisi oleh pejabat struktural yang masih aktif di pemerintahan, pimpinan partai politik, maupun tim kampanye presiden terpilih. "Hal ini membuat BUMN sulit memiliki kinerja baik dan meraih keuntungan tinggi. Bahkan, ada sejumlah BUMN yang jadi merugi," katanya.

Politisi Partai Gerindra ini ini menjelaskan, pada revisi UU No. 19 tahun 2003 tentang BUMN mengatur larangan rangkap jabatan dari pejabat struktural di pemerintahan untuk menghindari BUMN agar tidak dimanfaatkan pada kepentingan politik praktis.

Menurut dia, BUMN memiliki aset besar dan mendapat bantuan modal dari negara, seharusnya tidak merugi. "Kalau BUMN sampai merugi itu aneh," katanya.

Supratman menambahkan, dalam RUU BUMN juga akan mengatur soal aksi korporasi yang dilakukan oleh BUMN agar jelas pemilahannya asetnya, mana BUMN dan aset negara. Dia mencontohkan, pada proses akuisisi Pertagas oleh PT Perusahaan Gas Negara (PGN). "Sebagian aset Pertagas masih merupakan aset negara, sehingga proses akuisisinya melalui mekanisme yang kelas," katanya.

Tag: Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)

Penulis: Redaksi/Ant

Editor: Vicky Fadil

Foto: Antara/M Agung Rajasa

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,696.31 3,659.41
British Pound GBP 1.00 19,128.17 18,933.64
China Yuan CNY 1.00 2,184.84 2,163.09
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 13,863.00 13,725.00
Dolar Australia AUD 1.00 10,792.35 10,678.05
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,768.01 1,750.35
Dolar Singapura SGD 1.00 10,519.01 10,406.40
EURO Spot Rate EUR 1.00 17,058.42 16,887.24
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,539.19 3,501.28
Yen Jepang JPY 100.00 12,991.28 12,855.94

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 5892.192 108.394 599
2 Agriculture 1588.944 4.751 20
3 Mining 2014.336 48.471 46
4 Basic Industry and Chemicals 803.050 21.046 70
5 Miscellanous Industry 1263.593 43.399 45
6 Consumer Goods 2363.210 31.896 46
7 Cons., Property & Real Estate 439.284 6.072 67
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1012.787 14.681 70
9 Finance 1060.303 19.100 91
10 Trade & Service 846.847 15.397 144
No Code Prev Close Change %
1
2 f(n)
3 =
4
5
6
7
8
9 id="container">
10
No Code Prev Close Change %
1
2 f(n)
3 =
4
5
6
7
8
9 id="container">
10
No Code Prev Close Change %
1
2 f(n)
3 =
4
5
6
7
8
9 id="container">
10