Hadapi Revolusi Industri 4.0, Jokowi Minta Babinsa Tingkatkan Kemampuan

Warta Ekonomi, Bandung -

Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) meminta kemampuan Anggota Bintara Pembina Desa (Babinsa) terus ditingkatkan. Kemampuan teritorial harus terus diperbaiki, hal lainnya kemampuan temu cepat, lapor cepat, menajemen, dan kemampuan penguasaaan wilayah secara detail. 

"Kemampuan perlawaanan rakyat. Bagaimana meningkatkan kemampuan rakyat dalam menghadapi ancaman, pembinaan (masyarakat) dalam kemampuan bela negara oleh rakyat," kata Presiden dalam pengarahannya yang berlangsung di Hanggar KFX/IFX Kementerian Pertahanan RI di kawasan PT Dirgantara Indonesia, Komplek Lanud Husein Sastranegara Kota Bandung, Selasa (17/7/2018).

Terkait paham terorisme dan radikalisme yang berkembang hampir di semua negara, Presiden juga berpesan agar Babinsa bisa memahami penyimpangan ideologi ini agar tidak berkembang di negara kita. Hal itu menyebabkan keresahan di masyarakat. Saat ini ancaman tidak hanya berupa fisik tapi juga ideologi.

"Inilah tugas-tugas saudara semua harus kita mengerti bahwa ancaman itu sekarang bukan cuma berupa fisik, ideologi-ideologi seperti itu mengancam hampir semua negara, termasuk negara kita, Indonesia," tegasnya.

Oleh sebab itu, menurut Presiden, Babinsa perlu memiliki kemampuan komunikasi sosial. Bergaul dengan semua elemen masyarakat dan sesama aparat, karena soliditas antara TNI dan Polri menjadi kunci stabilitas keamanan dan ketertiban di masyarakat.

Jokowi menambahkan bahwa saat ini kita dihadapkan pada kecepatan perubahan yang amat sangat cepat. Menurut McCansy Global Institue, Revolusi Industri 4.0 kecepatannya tiga ribu kali lebih cepat dari Revolusi Industri 1.0.

"Artinya apa? Ke depan ini akan ada perubahan yang sangat cepat sekali, hitungannya bisa hari, minggu, bulan, atau cepat sekali. Tentu saja perubahan seperti ini juga akan mengubah bidang ekonomi, sosial, semua bidang," ujarnya

Hal lain yang ditekankan Presiden, yaitu netralitas TNI dan Polri. Babinsa diminta bersikap netral. Politik TNI adalah politik negara bukan politik praktis, artinya harus bisa dipastikan proses demokrasi berjalan lancar, aman, dan damai.  Netralitas TNI dan Polri perlu di kedepankan agar lebih mudah merangkul setiap elemen masyarakat dan menciptakan kerjasama dalam menjaga situasi agar tetap kondusif.

"Dengan begitu masyarakat akan yakin bahwa TNI dan Polri profesional dalam menjalankan tugasnya. Terlebih kepercayaan masyarakat terhadap TNI saat ini berada pada posisi paling tinggi," pungkasnya.