Kemenhub Libatkan Swasta Kelola Jembatan Timbang, Pungli Bakal Tambah Parah?

Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan saat ini tengah mempersiapkan skema baru pengoperasian jembatan timbang. Dirjen Perhubungan Darat Kemenhub Budi Setiyadi menyatakan pihaknya telah menandatangani MoU dengan Kementerian PUPR terkait kebijakan itu.

Penandatanganan nota kesepahaman tersebut dilakukan oleh Dirjen Bina Marga bersama dengan Dirjen Perhubungan Darat pada 8 Juni 2018. Skema baru yang dimaksud adalah kerja sama pemerintah-badan usaha-availability payment.

"Tahun depan skema ini akan dicoba, untuk awal di Riau dan Palembang. Nanti yang membangun swasta, konsesinya antara 15-20 tahun tergantung kontraknya dengan Kemen PUPR. Selama masa kontrak kerja, yang mengawaki Jembatan Timbang juga dari swasta," jelas Dirjen Budi.

Dengan skema baru tersebut diharapkan pengawasan dan pemeliharaan (preservasi) jalan akan lebih optimal. Dia menambahkan perawatan atau pemeliharaan jalan yang sudah dibangun juga menjadi penting. Salah satunya bisa dilakukan dengan membatasi jembatan timbang melalui revitalisasi Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB).

Kemenhub juga akan menerapkan sistem digitalisasi penimbangan yang dapat dipantau dan dimonitor 24 jam, digitalisasi sistem tilang.

"Hal ini dalam rangka meminimalisir praktek-praktek pungli yang selama ini banyak terjadi," tandasnya.