Portal Berita Ekonomi Kamis, 18 Oktober 2018

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief
  • 11:10 WIB. PDIP - Timses Prabowo-Sandiaga kurung imajinasi.
  • 11:09 WIB. PDIP - Harusnya Prabowo dan Jokowi sama-sama perangi kemiskinan, hoax, dan korupsi.
  • 11:09 WIB. PDIP - Prabowo cocok 'The Winter Soldier', namun komandannya Jokowi.
  • 11:07 WIB. PKS - Jika mobil Esemka terwujud tanpa perencanaan patut dicurigai.
  • 11:07 WIB. PKS - Indonesia harus belajar dari Malaysia atas mobil Proton-nya.
  • 11:07 WIB. PKS - Hargai mobil Esemka sebagai produk Indonesia.
  • 11:00 WIB. Mark Zuckerberg - Posisi Mark Zuckerberg sebagai Chairman Facebook kembali terancam.
  • 10:58 WIB. Yaman - PBB: 12 juta penduduk Yaman menderita kelaparan.
  • 10:58 WIB. Uni Eropa - Eropa desak investigasi transparan soal Khashoggi.
  • 10:58 WIB. Kongo - Tingkat kelaparan di Kongo meningkat dua kali lipat.
  • 10:57 WIB. Jamal Khashoggi - 5 Tersangka kasus Khashoggi berkaitan dengan Putra Mahkota Saudi.
  • 10:57 WIB. Jerman - Menlu Jerman tangguhkan rencana kunjungan ke Arab Saudi.
  • 10:56 WIB. Spanyol - Spanyol prihatin atas kasus hilangnya jurnalis Saudi.
  • 10:56 WIB. IMF - Bos IMF, Christine Lagarde, menolak hadir di acara 'Davos in the Desert' Saudi.
  • 10:55 WIB. Saudi - Polisi Turki lakukan penggeledahan di rumah Konsul Jenderal Saudi di Turki.

Penetapan Ganti Rugi Karhutla Timbulkan Ketidakadilan Hukum

Foto Berita Penetapan Ganti Rugi Karhutla Timbulkan Ketidakadilan Hukum
Warta Ekonomi.co.id, Jakarta -

Praktik hukum dalam proses penetapan ganti rugi atas kebakaran hutan dan lahan di areal kebun sawit dan Hutan Tanaman Industri (HTI) yang berpedoman pada PMLH No. 7 Tahun 2014 masih menimbulkan ketidakadilan dan ketidakpastian hukum. Hal itu, karena belum jelasnya norma-norma hukum tentang proses penetapan ganti rugi, standar,dan ukuran kerusakan lingkungan hidup dari sisi komponen fisik, biotik dan sosial, otoritas institusi, dan/atau tenaga ahli. Ketidakjelasan lain yakni belum adanya standar dalam penetapan nilai ganti rugi kerusakan lingkungan hidup yang adil dan tepat sesuai kaidah ilmiah, dan kejelasan hukum pembuktian perbuatan melawan hukum (PMH).

Pakar Hukum Keuangan Negara, Dian Puji Simatupang, menuturkan, mengacu pada pasal 33 UUD 1945, pemahaman lingkungan seharusnya tidak dimaknai sebagai "dimiliki negara" melainkan "dikuasai negara". Kalau lingkungan diklaim sebagai milik negara, berarti harus dicatatkan dalam aset negara dan bisa diklaim biayanya.

"Hal itu juga berarti menimbulkan tanggung jawab negara untuk untuk memelihara," kata Dian dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Selasa (17/7/2018).

Menurut Dian, jika aturan itu  dipaksakan, seharusnya, korporasi tidak bisa dimintai pertanggungjawaban atas sesuai yang bukan miliknya ketika terjadi suatu bencana.

Dian menambahkan, untuk mendapatkan kepastian hukum, perlu ada batasan konseptual tentang frasa "kerugian" dalam rumusan norma hukum dan peraturan perundangan antara kerugian negara, kerugian keuangan negara, dan kerugian lingkungan hidup.

"Diperlukan kejelasan rumusan norma hukum tentang dampak kebakaran sebagai 'kerugian privat' dan 'kerugian publik'," imbuh Dian.

Sementara itu, Pakar Kebijakan/Hukum Kehutanan, Sadino, mengingatkan, jika kerusakan lingkungan dianggap sebagai kerugian negara, perlu diatur penetapan kerugian lingkungan hidup sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), yakni wajar, memulihkan, dan tidak menghambat kegiatan usaha yang dilakukan masyarakat.

"Konsekuensinya, tenaga ahli yang dipercaya untuk menghitung nilai kerugian lingkungan hidup harus berpedoman pada prinsip PNBP dan standar kualifikasi kompetensi keahliannya harus ditetapkan secara terukur untuk menghindari ketidakpastian hukum dan tegaknya keadilan," kata Sadino.

Secara hierarki hukum, kedudukan materi muatan PMLH No. 7 Tahun 2014 tentang Kerugian Lingkungan Hidup Akibat Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup sebagai dasar hukum dalam penetapan tarif/nilai ganti rugi sebaiknya diatur di dalam Peraturan Pemerintah agar memiliki kedudukan hukum yang lebih kuat.

Pakar Valuasi Ekonomi, Bahruni, menuturkan, Bahruni mengatakan, untuk lebih menjamin kepastian dan keadilan hukum, maka ketentuan yang terkait hak "milik privat" dan "tanggungjawab Negara" terhadap areal kebun sawit dan HTI sebagai areal konsesi harus diatur lebih rinci dan terukur, serta benar-benar dijadikan sebagai acuan dalam proses penegakan hukum dan penetapan tarif/nilai ganti rugi kerusakan lingkungan hidup dari kasus kebakaran kebun sawit dan HTI.

Pakar Hukum, Hotman Sitorus, mengingatkan, Pemerintah dalam kedudukan sebagai salah satu pihak yang memiliki hak gugat terhadap kasus kebakaran hutan dan lahan disarankan lebih memainkan peran sebagai pembina terhadap para pihak yang terkait dengan kebakaran hutan dan lahan, sehingga dimensi hukum tertinggi yang diterapkan terkait gugatan adalah hukum administrasi/TUN.

Tag: Karhutla

Penulis/Editor: Ratih Rahayu

Foto: Antara/Syifa Yulinnas

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 4,068.72 4,027.56
British Pound GBP 1.00 19,989.95 19,789.37
China Yuan CNY 1.00 2,203.25 2,181.31
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 15,263.00 15,111.00
Dolar Australia AUD 1.00 10,877.94 10,768.10
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,947.23 1,927.82
Dolar Singapura SGD 1.00 11,073.79 10,961.92
EURO Spot Rate EUR 1.00 17,549.40 17,371.61
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,674.29 3,634.20
Yen Jepang JPY 100.00 13,565.91 13,424.84

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 5868.620 67.803 610
2 Agriculture 1522.460 22.946 20
3 Mining 1933.517 25.132 47
4 Basic Industry and Chemicals 746.459 12.246 70
5 Miscellanous Industry 1214.073 6.640 45
6 Consumer Goods 2489.664 17.513 49
7 Cons., Property & Real Estate 408.238 3.862 71
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1074.895 28.399 70
9 Finance 1064.617 9.032 91
10 Trade & Service 800.207 9.982 147
No Code Prev Close Change %
1 ISSP 73 98 25 34.25
2 SURE 970 1,210 240 24.74
3 MLPL 71 88 17 23.94
4 TRIO 188 228 40 21.28
5 KBLM 242 284 42 17.36
6 ABBA 99 116 17 17.17
7 DIGI 1,005 1,130 125 12.44
8 KARW 82 92 10 12.20
9 APEX 1,600 1,780 180 11.25
10 TPMA 258 286 28 10.85
No Code Prev Close Change %
1 IBFN 420 330 -90 -21.43
2 CITY 545 478 -67 -12.29
3 INCF 143 127 -16 -11.19
4 MKPI 24,000 22,000 -2,000 -8.33
5 AKPI 970 890 -80 -8.25
6 BCAP 157 145 -12 -7.64
7 SMCB 1,750 1,625 -125 -7.14
8 TMPO 140 130 -10 -7.14
9 MPOW 134 125 -9 -6.72
10 LMAS 78 73 -5 -6.41
No Code Prev Close Change %
1 CPRO 50 50 0 0.00
2 MNCN 730 775 45 6.16
3 ABBA 99 116 17 17.17
4 PGAS 2,200 2,310 110 5.00
5 TLKM 3,780 3,900 120 3.17
6 BHIT 79 80 1 1.27
7 DOID 755 805 50 6.62
8 ISSP 73 98 25 34.25
9 TRAM 199 200 1 0.50
10 TKIM 10,300 11,200 900 8.74