Portal Berita Ekonomi Jum'at, 17 Agustus 2018

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief
  • 23:23 WIB. iPhone - 2018 Gold iPhone Xs - Billionaire Solid Gold Edition berlapis emas 18 karat dijual nyaris Rp2 miliar.
  • 23:19 WIB. Uber - Uber telan kerugian Rp13 triliun.
  • 23:17 WIB. Google - Google One tawarkan Cloud Storage bertarif murah.
  • 23:15 WIB. Motorola - Jiplak iPhone X, Motorola tuai cibiran.
  • 21:55 WIB. Go-Jek - Nadiem: Negara Asean Menanti kehadiran Go-Jek.
  • 21:51 WIB. Google - KPPU Brazil pertimbangkan investigasi Google untuk monopoli sistem operasi ponsel.
  • 21:30 WIB. XL - XL Axiata buka pusat monitoring layanan dan cek kondisi jaringan.
  • 21:28 WIB. Alibaba - Alibaba Cloud rilis fitur anti mata-mata dan sabotase.
  • 21:19 WIB. Line - Line anggarkan US$10 juta untuk investasi startup Blockchain.
  • 21:18 WIB. Kominfo - Kominfo tangkal smartphone BM dengan aktivasi IMEI akhir 2018.
  • 21:17 WIB. Dokterbabe - Ekspansi ke luar negeri, situs Dokterbabe ganti nama jadi Okaydoc.
  • 21:16 WIB. Apple - Apple bakal bikin Macbook dengan harga terjangkau.
  • 21:15 WIB. Google - Google luncurkan platform komputasi awan Google One.

Penetapan Ganti Rugi Karhutla Timbulkan Ketidakadilan Hukum

Foto Berita Penetapan Ganti Rugi Karhutla Timbulkan Ketidakadilan Hukum
Warta Ekonomi.co.id, Jakarta -

Praktik hukum dalam proses penetapan ganti rugi atas kebakaran hutan dan lahan di areal kebun sawit dan Hutan Tanaman Industri (HTI) yang berpedoman pada PMLH No. 7 Tahun 2014 masih menimbulkan ketidakadilan dan ketidakpastian hukum. Hal itu, karena belum jelasnya norma-norma hukum tentang proses penetapan ganti rugi, standar,dan ukuran kerusakan lingkungan hidup dari sisi komponen fisik, biotik dan sosial, otoritas institusi, dan/atau tenaga ahli. Ketidakjelasan lain yakni belum adanya standar dalam penetapan nilai ganti rugi kerusakan lingkungan hidup yang adil dan tepat sesuai kaidah ilmiah, dan kejelasan hukum pembuktian perbuatan melawan hukum (PMH).

Pakar Hukum Keuangan Negara, Dian Puji Simatupang, menuturkan, mengacu pada pasal 33 UUD 1945, pemahaman lingkungan seharusnya tidak dimaknai sebagai "dimiliki negara" melainkan "dikuasai negara". Kalau lingkungan diklaim sebagai milik negara, berarti harus dicatatkan dalam aset negara dan bisa diklaim biayanya.

"Hal itu juga berarti menimbulkan tanggung jawab negara untuk untuk memelihara," kata Dian dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Selasa (17/7/2018).

Menurut Dian, jika aturan itu  dipaksakan, seharusnya, korporasi tidak bisa dimintai pertanggungjawaban atas sesuai yang bukan miliknya ketika terjadi suatu bencana.

Dian menambahkan, untuk mendapatkan kepastian hukum, perlu ada batasan konseptual tentang frasa "kerugian" dalam rumusan norma hukum dan peraturan perundangan antara kerugian negara, kerugian keuangan negara, dan kerugian lingkungan hidup.

"Diperlukan kejelasan rumusan norma hukum tentang dampak kebakaran sebagai 'kerugian privat' dan 'kerugian publik'," imbuh Dian.

Sementara itu, Pakar Kebijakan/Hukum Kehutanan, Sadino, mengingatkan, jika kerusakan lingkungan dianggap sebagai kerugian negara, perlu diatur penetapan kerugian lingkungan hidup sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), yakni wajar, memulihkan, dan tidak menghambat kegiatan usaha yang dilakukan masyarakat.

"Konsekuensinya, tenaga ahli yang dipercaya untuk menghitung nilai kerugian lingkungan hidup harus berpedoman pada prinsip PNBP dan standar kualifikasi kompetensi keahliannya harus ditetapkan secara terukur untuk menghindari ketidakpastian hukum dan tegaknya keadilan," kata Sadino.

Secara hierarki hukum, kedudukan materi muatan PMLH No. 7 Tahun 2014 tentang Kerugian Lingkungan Hidup Akibat Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup sebagai dasar hukum dalam penetapan tarif/nilai ganti rugi sebaiknya diatur di dalam Peraturan Pemerintah agar memiliki kedudukan hukum yang lebih kuat.

Pakar Valuasi Ekonomi, Bahruni, menuturkan, Bahruni mengatakan, untuk lebih menjamin kepastian dan keadilan hukum, maka ketentuan yang terkait hak "milik privat" dan "tanggungjawab Negara" terhadap areal kebun sawit dan HTI sebagai areal konsesi harus diatur lebih rinci dan terukur, serta benar-benar dijadikan sebagai acuan dalam proses penegakan hukum dan penetapan tarif/nilai ganti rugi kerusakan lingkungan hidup dari kasus kebakaran kebun sawit dan HTI.

Pakar Hukum, Hotman Sitorus, mengingatkan, Pemerintah dalam kedudukan sebagai salah satu pihak yang memiliki hak gugat terhadap kasus kebakaran hutan dan lahan disarankan lebih memainkan peran sebagai pembina terhadap para pihak yang terkait dengan kebakaran hutan dan lahan, sehingga dimensi hukum tertinggi yang diterapkan terkait gugatan adalah hukum administrasi/TUN.

Tag: Karhutla

Penulis/Editor: Ratih Rahayu

Foto: Antara/Syifa Yulinnas

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,696.31 3,659.41
British Pound GBP 1.00 19,128.17 18,933.64
China Yuan CNY 1.00 2,184.84 2,163.09
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 13,863.00 13,725.00
Dolar Australia AUD 1.00 10,792.35 10,678.05
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,768.01 1,750.35
Dolar Singapura SGD 1.00 10,519.01 10,406.40
EURO Spot Rate EUR 1.00 17,058.42 16,887.24
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,539.19 3,501.28
Yen Jepang JPY 100.00 12,991.28 12,855.94

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 5783.798 -32.792 599
2 Agriculture 1584.193 -7.884 20
3 Mining 1965.865 -31.513 46
4 Basic Industry and Chemicals 782.004 7.938 70
5 Miscellanous Industry 1220.194 17.296 45
6 Consumer Goods 2331.314 16.429 46
7 Cons., Property & Real Estate 433.212 -4.440 67
8 Infrastruc., Utility & Trans. 998.106 -18.088 70
9 Finance 1041.203 -17.449 91
10 Trade & Service 831.450 -1.637 144
No Code Prev Close Change %
1 ANDI 200 340 140 70.00
2 MDIA 157 210 53 33.76
3 CANI 154 197 43 27.92
4 BGTG 77 93 16 20.78
5 FILM 935 1,100 165 17.65
6 TIRA 127 149 22 17.32
7 BBHI 155 180 25 16.13
8 GLOB 172 198 26 15.12
9 AGRS 228 260 32 14.04
10 PALM 302 344 42 13.91
No Code Prev Close Change %
1 PNSE 1,275 960 -315 -24.71
2 ABMM 2,170 1,820 -350 -16.13
3 JPRS 248 214 -34 -13.71
4 ERTX 138 121 -17 -12.32
5 SKYB 372 330 -42 -11.29
6 CNTX 670 600 -70 -10.45
7 TALF 320 292 -28 -8.75
8 MAPA 3,670 3,350 -320 -8.72
9 AMIN 348 318 -30 -8.62
10 PSDN 280 256 -24 -8.57
No Code Prev Close Change %
1 BBRI 3,210 3,050 -160 -4.98
2 PTBA 4,030 4,120 90 2.23
3 FILM 935 1,100 165 17.65
4 TLKM 3,430 3,350 -80 -2.33
5 BGTG 77 93 16 20.78
6 ADRO 1,855 1,780 -75 -4.04
7 UNTR 34,000 33,400 -600 -1.76
8 BBNI 7,375 7,075 -300 -4.07
9 LSIP 1,325 1,320 -5 -0.38
10 BBCA 23,450 23,375 -75 -0.32