Portal Berita Ekonomi Minggu, 18 November 2018

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief

JK: Pembangunan Berkualitas Tidak Hanya Tumbuh, tapi Merata

Foto Berita JK: Pembangunan Berkualitas Tidak Hanya Tumbuh, tapi Merata
Warta Ekonomi.co.id, Jakarta -

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) terus meningkatkan akuntabilitas pengadaan barang dan jasa (PBJ) agar pembangunan infrastruktur mampu mendukung pertumbuhan ekonomi dan pemerataan hasil-hasil pembangunan.

Wapres Jusuf Kalla menuturkan hasil dari pembangunan berkualitas yang utama adalah pertumbuhan. Kini ekonomi Indonesia tumbuh 5,04%, walaupun tentu target kita lebih tinggi. Namun tidak hanya tumbuh, namun juga terjadi pemerataan sehingga dinikmati semua. Selain itu, memberikan multiplier effect pada usaha-usaha lain, yang dapat memperluas lapangan pekerjaan sekaligus meningkatkan pendapatan bagi masyarakat luas.

"Tentu itulah yang kita tuju sebagai pembangunan berkualitas,” kata Jusuf Kalla dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Rabu (18/7/2018).

Kemudian pembangunan yang berkualitas juga dipengaruhi oleh koordinasi yang baik, mulai dari perencanaan di Bapppenas, penganggaran di Kementerian Keuangan, dan pelaksanaanya oleh Kementerian/Lembaga (K/L).

Selain itu, dilakukan pengawasan oleh BPK, BPKP, KPK, Kejaksaan, Kepolisian dan Inspektorat Jenderal sebagai Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) agar anggaran yang dikeluarkan digunakan secara efektif dan efisien sesuai program.

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono, menyampaikan bahwa peran BPKP sebagai auditor Pemerintah sangat penting memberikan pendampingan intensif agar pembangunan infrastruktur yang dilaksanakan Kementerian PUPR seperti jalan dan jembatan, bendungan, irigasi, rumah susun, rumah khusus, air minum, persampahan, pos lintas batas negara, berjalan sesuai aturan yang berlaku.

Dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur di Kementerian PUPR terdapat siklus proyek yang disebut SIDLACOM (Survey, Investigation, Design, Land Acquisition, Construction, Operation and Maintenance), yang setiap tahapannya memerlukan pendampingan BPKP.

"Sejak dari pemrograman, kemudian pada saat pengadaan lahan, terlebih kini menggunakan dana LMAN (Lembaga Manajemen Aset Negara) semuanya memerlukan audit dari BPKP. Saat pelaksanaan konstruksi, pasti terjadi perubahan (addendum kontrak) yang memerlukan review BPKP. Kami tidak akan bisa bekerja cepat tanpa BPKP dan TP4P/D (Tim Pengawal, Pengaman Pemerintah dan Pembangunan Pusat/Daerah)," kata Basuki.

Ditambahkannya, juga terdapat pembangunan infrastruktur berdasarkan penugasan khusus dari diskresi Presiden Joko Widodo dalam sidang atau rapat terbatas Kabinet Kerja di luar program yang sudah berjalan. Di antaranya pembangunan venue olahraga untuk Asian Games ke-18 dan pembangunan kembali Pasar Atas Bukittinggi di Sumatera Barat. 

Di samping itu, pembangunan infrastruktur yang pembiayaannya menggunakan skema Kerja sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) juga mendapatkan pendampingan dan pengawasan dari BPKP.

Basuki juga menyampaikan pembinaan BPKP terus melakukan pembinaan kepada para auditor di Inspektorat Jenderal K/L mengenai Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi kinerja.

"Kami harapkan BPKP sebagai auditor Pemerintah dapat membumikan SPIP yang terdiri atas lima unsur lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pemantauan pengendalian intern,” kata Basuki yang sebelumnya pernah menjabat sebagai Inspektur Jenderal Kementerian PU selama 5 tahun. 

Peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) di Kementerian PUPR atau Inspektorat Jenderal kini tidak hanya sebatas melakukan review terhadap laporan keuangan, namun juga review program agar memenuhi prinsip money follow program. Dengan demikian, pengadaan barang dan jasa yang nantinya dilakukan bukanlah pengadaan yang diada-adakan, namun benar-benar untuk tujuan dan kebutuhan yang jelas. 

Tag: Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR)

Penulis/Editor: Ratih Rahayu

Foto: PTPP

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,909.74 3,869.89
British Pound GBP 1.00 18,754.69 18,562.19
China Yuan CNY 1.00 2,114.10 2,093.06
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 14,667.00 14,521.00
Dolar Australia AUD 1.00 10,673.18 10,561.12
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,872.96 1,854.27
Dolar Singapura SGD 1.00 10,659.93 10,553.05
EURO Spot Rate EUR 1.00 16,630.91 16,462.46
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,501.31 3,462.33
Yen Jepang JPY 100.00 12,933.86 12,801.73

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 6012.350 56.614 616
2 Agriculture 1444.624 20.661 20
3 Mining 1863.510 10.282 47
4 Basic Industry and Chemicals 792.445 13.262 71
5 Miscellanous Industry 1418.243 2.734 45
6 Consumer Goods 2347.362 0.220 49
7 Cons., Property & Real Estate 420.337 3.422 72
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1092.429 22.357 71
9 Finance 1137.981 14.830 91
10 Trade & Service 810.548 3.800 150
No Code Prev Close Change %
1 POLA 135 228 93 68.89
2 SOSS 1,560 1,950 390 25.00
3 SURE 2,350 2,930 580 24.68
4 RUIS 230 282 52 22.61
5 ARTO 158 190 32 20.25
6 TRUK 126 151 25 19.84
7 NUSA 254 294 40 15.75
8 ISSP 79 91 12 15.19
9 APEX 1,520 1,720 200 13.16
10 HOME 107 118 11 10.28
No Code Prev Close Change %
1 YULE 190 131 -59 -31.05
2 YPAS 690 525 -165 -23.91
3 AKPI 900 780 -120 -13.33
4 SQMI 248 216 -32 -12.90
5 RELI 280 246 -34 -12.14
6 TAMU 2,700 2,400 -300 -11.11
7 TIRA 154 138 -16 -10.39
8 UNIT 282 254 -28 -9.93
9 IDPR 775 700 -75 -9.68
10 HDTX 197 178 -19 -9.64
No Code Prev Close Change %
1 ESTI 108 99 -9 -8.33
2 BBRI 3,410 3,490 80 2.35
3 TLKM 3,910 4,050 140 3.58
4 BBCA 24,175 24,825 650 2.69
5 HMSP 3,480 3,420 -60 -1.72
6 WSKT 1,500 1,530 30 2.00
7 SMGR 10,300 11,000 700 6.80
8 KPAS 585 540 -45 -7.69
9 ERAA 1,725 1,840 115 6.67
10 BBTN 2,300 2,400 100 4.35