Daya Beli Masyarakat Jadi Tolak Ukur Menurunnya Angka Kemiskinan

Warta Ekonomi, Jakarta -

Peningkatan daya beli merupakan indikator efektivitas program pengentasan masyarakat dari kemiskinan, kata pengamat dari Institute for Development of Economics and Finances (Indef) Enny Sri Hartati.

"Indikatornya adalah daya belinya naik, pertumbuhan konsumsi rumah tangga meningkat," kata Enny di Jakarta, Rabu.

Selain itu, ujar dia, efektivitas kebijakan pengentasan dari kemiskinan juga dapat dilihat dari terciptanya lapangan pekerjaan guna memberdayakan warga ekonomi marjinal.

Enny berpendapat bahwa dengan banyaknya alokasi yang dikucurkan pemerintah dalam program pengentasan kemiskinan seharusnya bisa mengangkat banyak warga dari kondisi kemiskinan, tetapi pada saat ini belum signifikan bila dilihat dari proporsi seluruh populasi Nusantara.

Ia juga menyoroti garis kemiskinan yang menjadi standar BPS karena dinilai tidak selaras dengan standar internasional yang dikeluarkan oleh Bank Dunia.

Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi VII DPR Herman Khaeron mengingatkan agar berbagai kebijakan yang dikeluarkan pemerintah juga harus benar-benar memikirkan dampaknya agar daya beli warga di tanah air selalu dijaga.

"Daya beli masyarakat harus dijaga, dan terus dikawal, agar konsumsi publik tetap terjaga sebagai instrumen pertumbuhan ekonomi negara," kata Herman Khaeron.

Menurut Herman, konsistensi dalam menjaga daya beli juga berarti bahwa setiap kenaikan harga barang dan jasa yang berdampak penting dan meluas kepada masyarakat harus dapat diintervensi dengan anggaran pemerintah.

Politikus dari Partai Demokrat itu memaparkan bahwa langkah intervensi pemerintah dapat dilaksanakan antara lain melalui pengucuran subsidi, seperti subsidi untuk BBM.

Oleh karena itu, permasalahan seperti kenaikan harga BBM yang ditanggung oleh pemerintah seharusnya juga dapat diintervensi oleh anggaran pemerintah melalui APBN.