Portal Berita Ekonomi Senin, 20 Agustus 2018

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief
  • 07:57 WIB. Apple - iPhone 2018 berlapis emas seharga Rp1,8 miliar sudah bisa dipesan.
  • 07:54 WIB. Instagram - Selebgram bisa kena hukuman bila endorse produk sembarangan di Instagram.
  • 07:53 WIB. Go-Jek - Go-Jek nyaris untung di semua segmen, kecuali transportasi.
  • 07:52 WIB. Google - Google siapkan asisten pintar untuk jaga rutinitas olahraga dan asupan nutrisi.
  • 07:51 WIB. WhatsApp - Mulai 12 November, backup pesan WhatsApp tak akan ambil kuota 15 GB di Google Drive. 
  • 07:50 WIB. Google - AI, Kecerdasaan buatan Google bisa deteksi lebih dari 50 tipe penyakit mata.
  • 05:49 WIB. Youtube - Youtube hapus iklan film horor The Nun karena mengandung kekerasan.
  • 05:44 WIB. Apple - Seorang remaja asal Melbourne curi data 90 GB dari server Apple.
  • 05:38 WIB. Google - Gmail hadirkan fitur mode rahasia untuk perangkat Android.
  • 05:35 WIB. Galaxy Note 9 - Caviar umunkan Galaxy Note 9 "Fine Gold" backplate emas seharga Rp900 juta.
  • 05:30 WIB. Ransomware - Ransomware masih jadi tren serangan siber.

KPK Periksa Mensos Idrus Terkait PLTU Riau-1

Foto Berita KPK Periksa Mensos Idrus Terkait PLTU Riau-1
Warta Ekonomi.co.id, Jakarta -

Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hari ini memeriksa Menteri Sosial Idrus Marham sebagai saksi dalam penyidikan kasus suap terkait kesepakatan kerja sama pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Riau-1.

"Jadi hari ini sebenarnya saya juga ada undangan di DPR ya bersama beberapa menteri di Komisi IX, tapi karena saya juga dapat undangan dari KPK dan karena itu saya harus hormati dan saya harus penuhi undangan pada hari ini karena saya anggap penting karena itu saya hadir disini," kata Idrus saat tiba di gedung KPK Jakarta.

Idrus mengaku diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Wakil Ketua Komisi VII DPR RI dari fraksi Golkar Eni Maulani Saragih dan Johannes Budisutrisno Kotjo, yang pernah menjadi pemegang saham BlackGold Natural Resources Limited.

"Nanti materinya apa tentu saya belum bisa menyampaikan ke teman-teman semua. Saya percaya KPK itu tidak melakukan di luar aturan jadi pasti aturannya biasanya tiga hari sebelumnya sudah diterima," kata Idrus.

"Nanti ya, saya kira sudah ya, sudah ditunggu."

Sebelumnya Wakil Ketua KPK Saut Situmorang mengatakan bahwa para saksi adalah orang-orang yang punya kaitan dengan perkara tersebut.

"Kita tidak akan manggil orang kalau tidak ada hubungan langsung tidak langsung dengan kasus itu," kata Wakil Ketua KPK Saut Situmorang di gedung KPK pada Rabu (18/7).

Rumah Idrus Marham menjadi lokasi Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK terhadap Wakil Ketua Komisi VII DPR RI dari fraksi Golkar Eni Maulani Saragih pada Jumat (13/7).

KPK juga akan memeriksa Direktur Utama Perusahaan Listrik Negara Sofyan Basir pada Jumat (20/7).

"Ya kan sebagaimana saya katakan, itu 35 ribu mega watt, kemudian Desember lalu kita sudah bicara dengan mereka agar plotnya itu hati-hati. Nanti kita kembangkan dulu, justru itu yang mau kita dalami karena ada beberapa hal yang perlu kita konfirmasi," ungkap Saut menanggapi rencana pemeriksaan Sofyan.

Pada Minggu (15/7) petugas KPK menggeledah rumah Dirut PLN Sofyan Basir.

KPK telah menetapkan dua tersangka dalam kasus ini yaitu Eni Maulani Saragih dan ohannes Budisutrisno Kotjo.

Dalam operasi tangkap tangan (OTT) pada Jumat (13/7), KPK sudah mengamankan sejumlah barang bukti yang diduga terkait kasus itu yaitu uang Rp500 juta dalam pecahan Rp100 ribu dan tanda terima uang Rp500 juta tersebut.

Penerimaan uang Rp500 juta itu diduga merupakan bagian dari "commitment fee" 2,5% dari nilai proyek yang akan diberikan kepada Eni Maulani Saragih dan kawan-kawan terkait kesepakatan kontrak kerja sama pembangunan PLTU Riau-1.

Sebelumnya Eni sudah menerima dari Johannes sebesar Rp4,8 miliar, pada Desember 2017 sebesar Rp2 miliar, Maret 2018 sebanyak Rp2 miliar dan 8 Juni 2018 sebesar Rp300 juta melalui staf dan keluarga sebagai imbalan upaya memuluskan proses penandatanganan kerja sama terkait pembangunan PLTU Riau-1

Pada Senin (16/7) KPK menggeledah kantor Pembangkit Jawa Bali (PJB) I di gedung Indonesia Power yang merupakan anak perusahaan dari Perusahaan Listrik Negara (PLN), ruang kerja tersangka Eni Maulani Saragih di gedung DPR dan kantor pusat PLN. KPK mendapatkan dokumen perjanjian dan skema proyek dan dokumen lain terkait proyek PLTU Riau-1, dokumen rapat, CCTV dan alat komunikasi dari penggeledahan tersebut.

Tag: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)

Penulis: Redaksi/Ant

Editor: Vicky Fadil

Foto: Antara/Akbar Nugroho Gumay

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,696.31 3,659.41
British Pound GBP 1.00 19,128.17 18,933.64
China Yuan CNY 1.00 2,184.84 2,163.09
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 13,863.00 13,725.00
Dolar Australia AUD 1.00 10,792.35 10,678.05
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,768.01 1,750.35
Dolar Singapura SGD 1.00 10,519.01 10,406.40
EURO Spot Rate EUR 1.00 17,058.42 16,887.24
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,539.19 3,501.28
Yen Jepang JPY 100.00 12,991.28 12,855.94

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 href="Download_Data/" />Download_Data/ - Mar
2 href="Market_Summary/" />Market_Summary/ - Dec
3 href="MockTestReportingDRC/" />MockTestReportingDRC/ - Aug
4 href="PSPNDC/" />PSPNDC/ - Mar
No Code Prev Close Change %
1
2 f(n)
3 =
4
5
6
7
8
9 id="container">
10
No Code Prev Close Change %
1
2 f(n)
3 =
4
5
6
7
8
9 id="container">
10
No Code Prev Close Change %
1
2 f(n)
3 =
4
5
6
7
8
9 id="container">
10

Recommended Reading

Senin, 20/08/2018 03:42 WIB

Minyak Tumpah di Ambon, Apa Kata Pertamina?

Minggu, 19/08/2018 23:04 WIB

Rex Marindo: Jangan Jadi Pengusaha

Minggu, 19/08/2018 22:20 WIB

Google Hapus Layanan Pencarian Gambar

Minggu, 19/08/2018 18:28 WIB

DPR Akan Panggil OJK Soal Regulasi Fintech

Minggu, 19/08/2018 08:58 WIB

Apa Itu Merdeka Finansial?

Jum'at, 17/08/2018 17:08 WIB

Indeks Merosot 4,83% Sepanjang Pekan Ini

Jum'at, 17/08/2018 16:51 WIB

Ahok Dapat Remisi Dua Bulan, 2019 Bebas