Bukan Karena Jokowi Harga Telur Naik, Politisi Gerindra Sebut Karena Ini...

Warta Ekonomi, Jakarta -

Anggota Komisi XI DPR RI Hery Gunawan mengemukakan bahwa meroketnya harga telur ayam yang terjadi di DKI Jakarta serta berbagai daerah di Tanah Air adalah terkait dengan pakan ayam yang dikuasai pemilik modal.

Hery Gunawan dalam siaran persnya, Kamis (19/7/2018), mensinyalir bahwa fenomena melesatnya harga telur dapat dilihat dari aspek sisi pakan ayam.

Politisi Partai Gerindra itu berpendapat bahwa pakan ayam yang dikuasai oleh kalangan pemilik modal yang berpotensi untuk dapat mempermainkan harga.

Untuk itu, ujar dia, berbagai pihak harus segera menyadari bahwa dalam melakukan kegiatan usaha harus berjiwa "Merah Putih" sehingga jangan hanya mementingkan kepentingan bisnis.

"Kalau para pengusaha mau ambil untung silahkan, tapi jangan banyak-banyak. Sekarang ini semua diserahkan ke pasar," paparnya.

Center for Indonesian Policy Studies menilai bahwa berkurangnya pasokan jagung untuk pakan ayam memicu tingginya harga telur di wilayah DKI Jakarta dan berbagai daerah lainnya di Nusantara.

Peneliti Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) Imelda Freddy di Jakarta, Rabu (18/7), mengatakan, lebih dari 50% produksi jagung memang diperuntukkan untuk konsumsi hewan, misalnya saja ayam.

Menurut Imelda, mahalnya harga pakan ayam nabati, yang sebagian besar adalah jagung, dipengaruhi oleh ketersediaannya di pasar di mana jumlah produksi nasional tidak bisa memenuhi jumlah konsumsinya.

Sedangkan di saat yang bersamaan, lanjutnya, pemerintah justru membatasi impor jagung tanpa memperhatikan pasokan memadai.

Sementara itu, Ketua Satgas Pangan Polri Irjen Polisi Setyo Wasisto mengatakan pihaknya sedang menelusuri penyebab kenaikan harga telur ayam yang saat ini melambung di pasaran.

"Ini sedang diteliti kalau ada yang main-main (mempermainkan harga)," kata Setyo di Mabes Polri, Jakarta, Rabu (18/7).

Terkait kenaikan harga ini, pihaknya mengatakan telah mengadakan rapat di Kementerian Perdagangan yang dihadiri oleh pihak Kemendag, Satgas Pangan, asosiasi peternak, pedagang dan integrator.