Portal Berita Ekonomi Selasa, 25 September 2018

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief
  • 05:50 WIB. ¬†Jasindo Syariah - Aplikasi FAST hanya digunakan untuk memudahkan pengisian data.
  • 05:47 WIB. Jasindo Syariah - Jasindo Syariah baru saja mengeluarkan aplikasi mobile bernama FAST.¬†
  • 05:46 WIB. Jasindo Syariah - Jasindo Syariah mengklaim aplikasi mobile FAST bukanlah bagian dari asuransi online.
  • 05:45 WIB. Jasa Marga - Jasa Marga menargetkan pembangunan ruas tol Balikpapan-Samarinda dan Manado-Bitung dapat terselesaikan dan beroperasi pada 2019.
  • 05:44 WIB. SMBR - Semen Batu Raja mengembangkan penghiliran produk semen guna menangkap peluang di proyek inrastruktur.
  • 22:07 WIB. Samsung - Samsung siapkan Galaxy A9 Pro yang bawa lima kamera.
  • 22:06 WIB. Google - Google Drive bakal makin pintar di masa depan lewat fitur AI.
  • 22:06 WIB. Gedung Putih¬†- Gedung Putih berencana investigasi Facebook, Twitter, dan Google.
  • 22:05 WIB. Jepang - Jepang periksa Asteroid demi kuak asal mula Bumi.
  • 22:04 WIB. Huawei - Huawei pede Kirin 980 ungguli prosesor trio iPhone baru.
  • 22:03 WIB. WhatsApp - WhatsApp sedang jajal fitur yang perlihatkan pesan gambar maupun stiker di notifikasi.
  • 22:02 WIB. Singapura - Singapura denda Uber dan Grab Rp141 miliar.
  • 22:01 WIB. Samsung - Samsung Galaxxy J6+ dan Galaxy J4+ baru tersedia di India.
  • 22:00 WIB. Xiaomi - Xiaomi akan jual smartphone Mi A2 dan Mi A2 Lite di Indonesia mulai 27 September.
  • 21:46 WIB. OPEC - Anggota OPEC bertekad untuk tingkatkan output.

Produsen Minyak Goreng Ogah Nambah Vitamin A Karena Alasan Ini

Foto Berita Produsen Minyak Goreng Ogah Nambah Vitamin A Karena Alasan Ini
Warta Ekonomi.co.id, Jakarta -

Produsen minyak goreng sawit menolak kewajiban fortifikasi (penambahan) vitamin A, karena hal itu dinilai pemborosan bagi devisa negara.

Direktur Eksekutif Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia (GIMNI), Sahat Sinaga, di Jakarta, Kamis mengatakan, kebijakan penambahan vitamin A sintetis haruslah diimpor dari perusahaan di negara lain.

"Jika fortifikasi menjadi wajib, akibatnya Indonesia bergantung kepada impor Vitamin A sintetik. Setiap tahun, kita akan buang devisa ratusan juta dolar ke luar negeri,"katanya.

Saat ini, Kementerian Perindustrian sedang menyusun revisi Peraturan Menteri Perindustrian No.87 /2013 tentang pemberlakuan SNI 7709: 2012 Minyak Goreng Sawit dan terkait penambahan fortifikasi Vitamin A.

Selain itu pemborosan devisa, lanjut Sahat, fortifikasi menimbulkan resiko hukum bagi perusahaan, jika tidak memenuhi batas kandungan vitamin A di dalam produknya.

Menurut dia, persoalan lain adalah efektifitas fortifikasi vitamin A di Minyak Goreng Sawit, karena ada rentang waktu pengiriman minyak goreng dari pabrik sampai ke masyarakat.

Isu tersebut, ujarnya, terkait dengan stabilitas Vitamin A mulai dari pabrik sampai ke retailer dan retensi vitamin A pada saat penggorengan.

"Tidak ada jaminan berapa kadar kandungan vitamin A sampai di tangan konsumen. Apabila di bawah ambang batas, kami (produsen) bisa dituntut," ucapnya.

Produsen juga khawatir dengan adanya kata "penambahan Vitamin A", tambahnya, jika tidak ditambahkan vitamin A (meskipun mengandung fortifikan alamiah beta karoten yang setara dengan aktifitas vitamin A 45 IU/g) maka minyak goreng sawit tidak dapat digolongkan sebagai minyak goreng sesuai SNI meskipun berasal minyak sawit.

Kalangan produsen sawit, kata Sahat, meminta pengecualian untuk kebijakan fortifikasi vitamin A. Aturan fortifikasi sebaiknya sukarela bukan mandatori.

"Kita belum tahu seberapa efektif fortifikasi. Yang pasti penambahan vitamin A membuat devisa negara tersedot ke luar negeri," katanya.

Terkait hal itu Palm Oil Agribusiness Strategic Policy Institute (PASPI) telah mengirimkan surat kepada Ditjen Industri Agro Kementerian Perindustrian pada 13 Juli 2018.

Direktur Eksekutif PASPI Tungkot Sipayung, menyatakan aturan fortifikasi tidak berdasarkan kepada perintah perundang-undangan melainkan sebatas permintaan Menteri Kesehatan melalui surat kepada Kementerian Perindustrian pada 2012.

Penambahan vitamin A sintetik berpeluang menciptakan monopoli, tambahnhya, karena pemasok vitamin A ini terbatas kepada dua negara saja.

Menurut dia, tidak menutup kemungkinan produsen vitamin A bisa mengendalikan industri minyak goreng sawit di dalam negeri. Itu sebabnya, fortifikasi berpotensi melanggar UU No.5/1999 mengenai Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Tungkot menambahkan fortifikasi merupakan bagian dari SNI minyak goreng sawit. Pihaknya mendukung SNI minyak goreng sawit yang masih dalam proses penyusunan Peraturan Menteri Perindustrian yang baru, tetapi untuk fortifikasi sebaiknya sukarela.

"Yang dikhawatirkan ada kekuatan besar ingin kewajiban fortifikasi vitamin A dipertahankan dalam SNI. Kami sayangkan menteri perindustrian tersandera, begitupula dengan SNI minyak goreng sawit belum diterbitkan. Ada kekuatan besar di balik ini semua, karena nilai bisnis bisa triliunan rupiah per tahun," kata Tungkot.

Menurut dia, upaya mengatasi defisiensi vitamin A termasuk stunting anak balita di Indonesia dapat diatasi dengan dua cara; pertama pemberian vitamin A langsung kepada balita sergta, fortifikasi vitamin A kepada produk makanan/minuman balita melalui peraturan Menteri Perindustrian.

Tag: Minyak Goreng

Penulis: Redaksi/Ant

Editor: Ferry Hidayat

Foto: Antara/Wahdi Septiawan

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,983.31 3,943.74
British Pound GBP 1.00 19,541.71 19,346.63
China Yuan CNY 1.00 2,185.44 2,163.79
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 14,939.00 14,791.00
Dolar Australia AUD 1.00 10,865.13 10,756.02
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,913.10 1,894.12
Dolar Singapura SGD 1.00 10,936.31 10,826.38
EURO Spot Rate EUR 1.00 17,538.39 17,361.68
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,614.57 3,575.30
Yen Jepang JPY 100.00 13,268.50 13,135.88

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 5882.220 -75.524 602
2 Agriculture 1567.510 -18.297 20
3 Mining 1923.474 -30.574 46
4 Basic Industry and Chemicals 812.308 -9.658 71
5 Miscellanous Industry 1220.729 -18.367 45
6 Consumer Goods 2451.723 -39.686 47
7 Cons., Property & Real Estate 420.474 -0.498 68
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1011.546 -15.717 69
9 Finance 1063.252 -12.488 91
10 Trade & Service 821.082 -8.768 145
No Code Prev Close Change %
1 DIGI 660 825 165 25.00
2 INAF 3,220 4,020 800 24.84
3 NIKL 2,270 2,830 560 24.67
4 PANI 382 476 94 24.61
5 GOLD 498 570 72 14.46
6 TOPS 730 820 90 12.33
7 SKBM 452 498 46 10.18
8 BIKA 175 189 14 8.00
9 LPIN 1,125 1,205 80 7.11
10 LMSH 645 690 45 6.98
No Code Prev Close Change %
1 TRAM 254 210 -44 -17.32
2 CANI 210 181 -29 -13.81
3 BKSW 200 173 -27 -13.50
4 BKDP 84 73 -11 -13.10
5 TFCO 840 730 -110 -13.10
6 KPAL 570 496 -74 -12.98
7 AIMS 200 176 -24 -12.00
8 LAND 1,440 1,270 -170 -11.81
9 SAME 560 505 -55 -9.82
10 MYTX 133 120 -13 -9.77
No Code Prev Close Change %
1 TRAM 254 210 -44 -17.32
2 BMTR 412 420 8 1.94
3 BHIT 87 90 3 3.45
4 KPIG 680 690 10 1.47
5 LAND 1,440 1,270 -170 -11.81
6 BBRI 3,120 3,010 -110 -3.53
7 IMAS 1,970 2,070 100 5.08
8 BCAP 300 300 0 0.00
9 ANTM 820 800 -20 -2.44
10 UNTR 33,300 32,450 -850 -2.55