Perbaiki Sekolah Rusak, Pemerintah Alokasikan Rp34 Triliun

Pemerintah mengalokasikan sekitar Rp34,1 triliun untuk membenahi sekolah yang rusak. Dana perbaikan sekolah diambil dari pagu indikatif awal kementerian/lembaga yang dilakukan pendisiplinan, yaitu mengurangi belanja barang.

"Presiden meminta supaya Rp34,1 triliun itu direalokasikan untuk belanja-belanja yang lebih prioritas. Di antaranya akan direalokasikan untuk sarana-prasarana dari berbagai sekolah yang selama ini masih banyak yang rusak atau rusak sedang dan parah," kata Menteri Keuangan, Sri Mulyani, di Jakarta, Kamis (19/7/2018).

Namun nanti, lanjut Menkeu, di dalam hal implementasinya akan dilaksanakan oleh Menteri PUPR yang memiliki kapasitas teknis dan implementasi yang baik.

"Itu termasuk koordinasi dengan berbagai belanja untuk pembangunan sekolah-sekolah dan kelas-kelas yang rusak itu, baik di Mendikbud maupun di tempatnya Menteri Agama dan yang selama ini dilakukan di daerah melalui DAK (Dana Alokasi Khusus) fisik," paparnya.

Menurut Menkeu, DAK fisik tahun yang jumlahnya Rp58 triliun ini, eksekusinya masih sangat rendah, hanya sekitar di bawah Rp8 triliun. Sementara pemerintah berharap bahwa kalau anggaran sudah dialokasikan bisa dilaksanakan. Oleh karena itu, lanjut Menkeu, Presiden menginstruksikan kepada Menteri PUPR untuk bisa menjalankan berbagai program yang sifatnya pembangunan fisik meskipun itu adalah anggaran pendidikan.

"Nanti Presiden akan mengeluarkan semacam inpres khusus agar untuk hal-hal yang sifatnya konstruksi dan pembangunan yang sifatnya fisik itu bisa dikoordinasikan dan dilaksanakan oleh kementerian, yaitu Kementerian PUPR," ujarnya.