Menu
News
EkBis
New Economy
Kabar Finansial
Sport & Lifestyle
Government
Video
Indeks
About Us
Social Media

Suap di Lembaga Pemasyarakatan Masalah 'Klasik'?

Suap di Lembaga Pemasyarakatan Masalah 'Klasik'? Kredit Foto: Antara/Rivan Awal Lingga
Warta Ekonomi, Jakarta -

Pengamat hukum Margarito Kamis menilai terjadinya OTT KPK terhadap kalapas Sukamiskin menunjukkan sistem yang bekerja di Kementerian Hukum dan HAM berjalan tidak baik.

"Hingga masalahnya berputar-putar di situ terus," katanya di Jakarta, Minggu.

Oleh karena itu, dia berani menyatakan bahwa persoalan lapas merupakan sangat klasik, artinya klasik yang tidak tertangani juga dari waktu ke waktu.

"Bahkan, saya menduga jangan-jangan kejadian operasi tangkap tangan (OTT) KPK di Sukamiskin itu hanya puncak gunung es saja," tandasnya.

Margarito Kamis lantas menegaskan bahwa Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly harus menjelaskan permasalahan atau sistem kerja yang ada, khususnya di lembaga pemasyarakatan kepada publik.

"Jelaskan bagaimana program pembinaan di dalam lapas," katanya.

Oleh karena itu, dia menilai wacana untuk memindahkan narapidana korupsi itu tidak akan menyelesaikan masalah. "Itu saya katakan ini mungkin kasus itu puncak gunung es saja," katanya.

Sebelumnya, Direktur Jenderal Pemasyarakatan (Dirjenpas) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Sri Puguh Budi Utami mengatakan bahwa OTT di Lembaga Pemasyarakatan Sukamiskin, Bandung, merupakan kejadian yang serius dan di luar dugaan.

"Ini masalah serius dan sejatinya secara paralel sedang mempersiapkan adanya revitalisasi pemasyarakatan sebagai bagian dari sistem peradilan pidana," kata Sri dalam konferensi pers di Jakarta, Sabtu (21/7) malam.

Instrumen terkait dengan revitalisasi tersebut sudah disusun, kemudian ditetapkan penyelenggaraan permasyarakatan secara benar.

Sri juga mengatakan bahwa pihaknya, beberapa waktu yang lalu, sudah bersurat kepada KPK terkait dengan penempatan narapidana koruptor dalam satu lapas, seperti di Sukamiskin. Hal itu dilakukan supaya tidak terjadi eksklusivisme.

"Beberapa lapas sudah ditunjuk, sejatinya dengan penempatan yang mungkin tersebar. Hal ini mengurangi tingkat tekanan yang dialami seperti di Sukamiskin," katanya.

Baca Juga: Kader Gerindra Gantikan AWK Sebagai Anggota DPD RI, De Gadjah: Efektif Kawal Kebijakan dan Pembangunan

Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.

Editor: Annisa Nurfitri

Bagikan Artikel: