Duh, Angka Golput Diprediksi Bakal Tinggi saat Pemilu 2019

Warta Ekonomi, Tanjung pinang -

Angka golput berpotensi tinggi pada Pemilu 2019 lantaran berdekatan dengan hari libur nasional, kata anggota DPRD Provinsi Kepulauan Riau Rudy Chua.

"Pemungutan suara pada hari Rabu, 17 April 2019, Kamis merupakan 'hari kejepit nasional' karena Jumat adalah hari libur memperingati Jumat Agung. Sabtu dan Minggu, libur kerja bagi staf pemerintahan," katanya di Tanjungpinang, Minggu.

Rudy yang juga angota Fraksi Hati Nurani Rakyat mengatakan bahwa staf pemerintahan maupun karyawan perusahaan BUMN, BUMD, dan perusahaan swasta yang menerapkan sistem 5 hari kerja dikhawatirkan mengajukan izin pada hari Kamis, 18 April 2019.

Pemungutan suara mendekati hari libur mendorong pemilih berpikir panjang untuk menggunakan hak suaranya pada hari-H pemungutan suara. Mereka mengambil kesempatan untuk menikmati libur selama 5 hari. Kondisi seperti selalu terjadi dalam berbagai momentum.

"Makin ada alasan bagi pemilih untuk tidak berada di TPS," katanya.

Rudy menilai KPU RI lalai dalam mencermati perilaku secara umum masyarakat Indonesia. Apalagi, hukum tidak memaksa pemilih menggunakan hak suara.

"Dalam kondisi normal saja, masih ada cukup banyak pemilih yang malas ke TPS. Mereka malah menikmati hari libur itu dengan jalan-jalan atau sekadar di rumah," tuturnya.

Seharusnya, kata dia, kondisi itu dipikirkan oleh KPU RI sebelum menetapkan hari pemungutan suara.

KPU RI seharusnya berani mengambil sikap tegas dalam mengatasi persoalan itu. Jangan sampai persentase pemilih yang golput melebihi pemilih yang menggunakan hak suara.

Sikap tegas yang perlu diambil adalah merevisi hari pemungutan suara, dan memastikan peluang golput akibat hari libur sedikit.

"KPU harus berani melakukan revisi jadwal pemungutan suara untuk mengurangi potensi golput," ujarnya.

Menurut dia, mesin partai maupun caleg tidak dapat mendorong seluruh pemilih menggunakan hak suara. Oleh karena itu, potensi kerawanan pemilu akibat golput perlu diwaspadai di samping melakukan sosialisasi secara masif.

"Semestinya peluang pemilih golput itu diminimalisasi, bukan malah dibuka. Ini yang kemungkinan menyulitkan penyelenggara pemilu di daerah maupun mesin partai bergerak mendorong pemilih menggunakan hak suara," katanya.