Portal Berita Ekonomi Senin, 19 November 2018

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief
  • 22:05 WIB. Grab - Ditinggal mitra pengemudi, Grab klaim perusahaannya lebih besar dari Go-Jek.
  • 21:53 WIB. Indosat - Indosat akan fokus di video streaming.
  • 21:50 WIB. Indosat - Indosat kejar target 4G di seluruh wilayah operasional.
  • 21:50 WIB. Bukalapak - Kantor Bukalapak di Bandung sudah beroperasi selama seminggu.
  • 20:27 WIB. Facebook - Facebook hapus 15,4 juta konten kekerasan.
  • 20:26 WIB. Apple - Tumblr untuk iOS hilang dari App Store.
  • 20:25 WIB. Jasnita - Jasnita lepas izin lisensi frekuensi 2,3 GHz.
  • 20:20 WIB. SpaceX - SpaceX tunda peluncuran roket Falcon 9.
  • 20:18 WIB. Anker - Anker rilis powerbank mungil kapasitas jumbo.
  • 20:16 WIB. Oppo - Oppo A7 siap sapa Indonesia.
  • 20:15 WIB. Realme - Ponsel Realme rambah toko offline.
  • 20:14 WIB. Go-Jek - Aplikasi Go-Jek meluncur bulan depan di Singapura.
  • 19:59 WIB. Indosat - Indosat tawarakan paket 1 GB seharga Rp51 sampai Rabu ini.
  • 19:58 WIB. Indosat - Indosat ekspansi jaringan ke luar Pulau Jawa untuk tingkatkan kualitas.
  • 19:57 WIB. First Media - First Media dan Internux janji bakal lunasi utang Rp708 miliar paling lambat pada 2020.

KPK Dianggap Alami Disorientasi dalam Tangani Perkara SKL

Foto Berita KPK Dianggap Alami Disorientasi dalam Tangani Perkara SKL
Warta Ekonomi.co.id, Jakarta -

Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dinilai mengalami disorientasi dalam membuktikan dugaan adanya tindak pidana korupsi yang berkaitan dengan penerbitan Surat Keterangan Lunas (SKL) bagi obligor Sjamsul Nursalim, yang menempatkan mantan Ketua Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) Sjafruddin Arsyad Temenggung sebagai terdakwa. Kesan “mengadili kebijakan” sangat kental selama persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Demikian diungkapkan oleh  Sekretaris Nasional Jaringan Advokat Publik (JAP) Indonesia, Moin Tualeka, kepada wartawan di Jakarta, Sabtu (21/7).

“KPK seperti mengalami disorientasi yang justru menunjukkan dakwaan mereka lemah. Mereka kesulitan membuktikan terjadinya peristiwa korupsi dan adanya peran terdakwa dalam peristiwa itu. Unsur tipikornya bisa tidak terbukti karena bukti dan saksi yang dihadirkan sejauh ini justru menguatkan fakta hukum bahwa penerbitan SKL itu dilakukan berdasarkan prosedur dan aturan perundang-undangan yang berlaku,” kata dia.

Dia menambahkan, penerbitan SKL pada April 2004, didasarkan atas Rapat Kabinet dan Keputusan Komite Kebijakan Sektor Keuangan (KKSK) pada 13 Februari 2004. KKSK dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Dorodjatun Kuntjoro-Jakti dan beranggotakan Menteri Keuangan Boediono, Menteri BUMN Laksamana Sukardi, Menteri Perdagangan dan Perindustrian Rini Suwandi, dan Kepala Bappenas Kwik Kian Gie. Selanjutnya perintah dan persetujuan penerbitan SKL oleh BPPN juga dikuatkan oleh Keputusan Menteri Negara BUMN Laksamana Sukardi selaku atasan langsung Ketua BPPN, pada 17 Maret 2004. 

“Dalam forum-forum Kabinet dan KKSK itu sudah diungkapkan mengenai posisi kewajiban Sjamsul Nursalim dan petambak. Dan diputuskan tidak terjadi misrepresentasi. SKL adalah konsekuensi langsung dari keputusan forum-forum tersebut, bukan inisiatif perseorangan,” ujarnya.

Pada persidangan Kamis, 19 Juli 2018, saksi fakta mantan Menteri Keuangan Boediono menerangkan kewenangan BPPN sebagai lembaga sentral yang memberikan masukan pada rapat-rapat KKSK sesuai aturan perundang-undangan. 

“Tapi tentu ini (BPPN) tidak sendiri. Di samping itu ada satu kelompok yang membantu misalnya Tim Pengarah Bantuan Hukum (TPBH) juga membantu masukan, kemudian ada Oversight Committee (OC) yang juga memberi masukan,” kata dia.

TPBH adalah tim lintas departemen yang juga terdiri dari lembaga penegak hukum seperti kejaksaan dan kepolisian. OC adalah komite pengawas yang saat itu dipimpin Ma’rie Muhammad.

Menurut Boediono, BPPN memiliki staf-staf yang baik dan dana yang cukup untuk melakukan hal-hal sesuai kewenangannya. “Termasuk melakukan audit,” ujarnya.

Lebih lanjut Boediono mengakui adanya rapat dan Keputusan KKSK pada 7 Oktober 2002 yang membahas tentang kewajiban Sjamsul Nursalim. 

Ada tiga hal pokok dalam keputusan itu. Pertama, berkaitan dengan kewajiban membayar di muka Rp1 triliun, agar segera diselesaikan kekurangan pembayaran Rp428 miliar secara tunai; kedua, segera menyempurnakan proses pengalihan aset sesuai MSAA; ketiga BPPN diminta untuk melaporkan secara rinci penyelesaian audit finansial Dipasena untuk mendapatkan persetujuan KKSK.

Mengenai utang petambak Dipasena, Boediono menyatakan, “Pada pokoknya petambak mempunyai kewajiban penyelesaian utangnya, tapi kemudian ada usulan BPPN agar diperingan bebannya. Saya lupa angkanya berapa, tapi tujuannya untuk membantu petambak. Karena saya ingat dan sampaikan, kalau ini semua sesuai aturan tentu ini sesuatu yang baik.”

Akhirnya, utang petambak disesuaikan dari awalnya Rp135 juta/orang menjadi Rp100 juta/orang untuk 11 ribu petambak, sehingga totalnya Rp1,1 triliun. Rapat KKSK memutuskan tidak ada misrepresentasi kewajiban Sjamsul Nursalim dan petambak.

Mengenai semua masukan dan pembahasan, menurut Boediono, KKSK mendapatkan bahan dari BPPN, Tim Bantuan Hukum (TBH), Tim Pengarah Bantuan Hukum (TPBH). Ada juga hasil audit dari Ernst and Young.

Secara terpisah kepada wartawan, Syafruddin mengatakan, Keputusan KKSK 7 Oktober 2002 itulah yang dia laksanakan. Dia menagih Rp428 miliar kepada Sjamsul Nursalim, termasuk mengambil 12 perusahaan milik Sjamsul Nursalim. “Lalu kita laporkan pada 17 Maret (2004), semua diteliti oleh TBH, TPBH, Oversight Commitee, sudah selesai. Karena sudah selesai maka KKSK memutuskan kepada BPPN, terbitkan SKL. Jadi saya menerbitkan SKL atas keputusan KKSK,” kata Sjafruddin.

Mengapa Syafruddin tidak melaporkan misrepresentasi? Menurut dia, hal itu bukan kewenangannya. “Pak Boed (Boediono) benar, bahwa itu bukan tugas saya. Tapi KKSK memerintahkan TBH, TPBH, OC yang mengevaluasi. Hasil evaluasi itulah yang jadi pegangan KKSK.”

Jadi pada saat Keputusan KKSK 7 Oktober 2002 itu, lanjut Sjafruddin, kewajiban Sjamsul Nursalim belum selesai yakni penyerahan aset 12 perusahaan dan kekurangan Rp428 miliar. 

“Selama Oktober 2002 sampai Desember 2003 itu BPPN menyelesaikan, dan dilaporkan ke KKSK, lalu KKSK memerintahkan TBH, TPBH, OC untuk mengkaji, dan keputusannya, terbitkan (SKL),” ujarnya.

Syafruddin juga menyatakan dasar lain penerbitan SKL adalah Keputusan Menteri BUMN selaku atasan langsung pada 17 Maret 2004.

Mengenai utang petambak, Syafruddin mengakui adanya hapus buku sehingga jumlahnya menjadi Rp1,1 triliun. “Tapi dia tidak hapus tagih karena penjaminan intinya, Dipasena masih ada. Berapapun sisanya akan dibayar oleh  perusahaan inti. Inti Dipasena inilah yang diambil dan dikuasai BPPN sehingga restrukturisasi dan revitalisasi gampang. Ini yang diserahkan ke Menteri Keuangan dan PPA,” ujarnya.

Dengan demikian pada 27 Februari 2004, utang petambak Rp4,8 triliun dan perusahaan inti Dipasena senilai Rp19,9 triliun, sudah diserahkan ke Menteri Keuangan. Boediono, dalam kesaksiannya, membenarkan pada 27 Februari 2004 dan 30 April 2004 menerima dokumen laporan mengenai aset yang diserahkan oleh BPPN kepada Menteri Keuangan itu.

Tag: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)

Penulis: Redaksi/Ant

Editor: Annisa Nurfitriyani

Foto: Sufri Yuliardi

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,909.74 3,869.89
British Pound GBP 1.00 18,754.69 18,562.19
China Yuan CNY 1.00 2,114.10 2,093.06
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 14,667.00 14,521.00
Dolar Australia AUD 1.00 10,673.18 10,561.12
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,872.96 1,854.27
Dolar Singapura SGD 1.00 10,659.93 10,553.05
EURO Spot Rate EUR 1.00 16,630.91 16,462.46
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,501.31 3,462.33
Yen Jepang JPY 100.00 12,933.86 12,801.73

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 6005.297 -7.053 616
2 Agriculture 1442.671 -1.953 20
3 Mining 1844.938 -18.572 47
4 Basic Industry and Chemicals 790.570 -1.875 71
5 Miscellanous Industry 1413.515 -4.728 45
6 Consumer Goods 2338.209 -9.153 49
7 Cons., Property & Real Estate 423.665 3.328 72
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1076.855 -15.574 71
9 Finance 1145.996 8.015 91
10 Trade & Service 807.510 -3.038 150
No Code Prev Close Change %
1 TRUK 151 202 51 33.77
2 MTSM 139 179 40 28.78
3 SURE 2,930 3,660 730 24.91
4 POLA 228 284 56 24.56
5 KBLV 372 450 78 20.97
6 LPLI 107 124 17 15.89
7 MPRO 770 860 90 11.69
8 IMAS 1,960 2,150 190 9.69
9 TIRA 138 150 12 8.70
10 INRU 640 690 50 7.81
No Code Prev Close Change %
1 AMAG 338 272 -66 -19.53
2 GMTD 14,800 12,100 -2,700 -18.24
3 NIPS 400 350 -50 -12.50
4 RODA 388 340 -48 -12.37
5 ABMM 2,150 1,885 -265 -12.33
6 PYFA 191 171 -20 -10.47
7 PRIM 815 730 -85 -10.43
8 TRIS 250 228 -22 -8.80
9 AKSI 280 260 -20 -7.14
10 INCI 535 500 -35 -6.54
No Code Prev Close Change %
1 ERAA 1,840 1,980 140 7.61
2 TLKM 4,050 3,950 -100 -2.47
3 TRUK 151 202 51 33.77
4 BBCA 24,825 25,100 275 1.11
5 BBRI 3,490 3,520 30 0.86
6 ADRO 1,545 1,485 -60 -3.88
7 INKP 11,900 11,250 -650 -5.46
8 WSKT 1,530 1,630 100 6.54
9 PGAS 2,070 2,030 -40 -1.93
10 PTBA 4,740 4,660 -80 -1.69