Portal Berita Ekonomi Minggu, 18 November 2018

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief

Apakah Kita Setuju Freeport Diambil Alih?

Foto Berita Apakah Kita Setuju Freeport Diambil Alih?
Warta Ekonomi.co.id, Jakarta -

"Apakah kita semua setuju kalau Freport diambil alih oleh Indonesia?” tanya Pengamat Ekonomi, Fahmy Radhi, di Forum Merdeka Barat 9 (FMB’9) dengan tema "Divestasi Freeport, Kedaulatan Tambang Indonesia" di Ruang Serba Guna Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo), Jakarta, Senin (23/7/2018). Pertanyaan tersebut dijawab secara serentak oleh audiens, "Sangat setuju". 

Fahmy menuturkan, dua tahun yang lalu, dirinya menulis "Kembalikan Freeport ke Pangkuan Ibu Pertiwi." Karena memang muncul ketidakadilan-ketidakadilan. Seperti diketahui, selama 50 tahun pengelola Freeport menguasai saham lebih dari 90%. Selama 50 tahun pula, dividennya tidak dibagikan sehingga kehadiran PT Freeport sama sekali tidak bisa dinikmati oleh rakyat Indonesia.

"Jangankan royalti, pajaknya pun tidak sesuai dengan aturan yang berlaku karena terindikasi terjadi manipulasi pajak," ungkap Fahmy dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Senin (23/7/2018).

Belum lagi, lanjut Fahmy, adanya kerusakan lingkungan yang sangat parah. Ditambah, terjadinya sejumlah pelanggaran HAM, seperti ada beberapa rakyat Papua yang mengais sisa-sisa buangan dari Freeport tapi ditembaki. 

"Maka, kesimpulannya, ya, harus diambil alih. Tapi pertanyaannya, bagaimana cara mengambil alihnya? Nasionalisasi? Dengan zaman global seperti saat ini, jika dengan cara nasionalisasi, Indonesia akan dikucilkan, dan akan ada sanksi ekonomi dari global," ulas Fahmy.

Lantas, kenapa tidak ditunggu 2021? Menurut Fahmy, ternyata ada beberapa perjanjian, perpanjangan, dan penghentian harus berdasarkan kedua belah pihak. Jika muncul kesepakatan, seluruh aset dan peralatan aktiva harus dibeli sesuai dengan nilai buku. Kalau untuk tambangnya dikembalikan.

"Dan kita ketahui, butuh aset dan peralatan yang canggih untuk bisa mengelola pertambangan seperti di Freeport. Divestasi 51% menjadi satu-satunya opsi yang paling rasional yang bisa disepakati kedua belah pihak. Kalau dibandingkan dengan diambil pada tahun 2021, lebih efesien dengan cara divestasi saham sebesar 51% ini,” papar Fahmy. 

PT Inalum yang menguasai 51%, Fahmy menegaskan, seharusnya bisa mengambil keputusan-keputusan yang bisa menguntungkan masyarakat Indonesia dan rakyat Papua. Meskipun PT Freport sudah menyetujui, dalam perundingan masih alot karena penetapan harga saham.

"Saya kira memang harus hati-hati betul. Melihat trackrecord sebelumnya, memang harus ada kehati-hatian. Apa yang harus dilakukan Freeport? Mereka sepertinya ingin tetap mempertahankan saham mayoritas 90%,” ulas Fahmy.

Dalam perundingan, menurut Fahmy, Freeport tidak hanya melibatkan pemerintah, tapi juga sejumlah pengusaha nasional. Saat itu muncul seperti Abu Rizal Bakrie dan Bob Hasan. Pada saat Papa Minta Saham ada modus yang sama seperti yang dilakukan sejumlah elit seperti Bob Hasan.

"Sehingga, jika masih dalam tahap perundingan harus menggunakan sistem kehati-hatian yang luar biasa. Jika ini berhasil, manfaatnya sangat luar biasa bagi kesejahteraan masyarakat Indonesia dan rakyat Papua,” jelas Fahmy.

PT Inalum sebagai pemegang saham mayoritas, lanjut Fahmy, juga harus memikirkan apakah keuntungan dari hasil saham yang dimilikinya akan dibagikan atau tidak? Pastinya, harus disesuaikan dengan amanat UUD 1945 sehingga akan ada manfaat ekonomi bagi masyarakat.

"Berikutnya, akan ada fresh money yang bisa masuk ke pemerintah untuk kemudian digunakan untuk pembangunan. Sehingga, jawaban akhirnya, divestasi Freeport ini sudah pasti lebih menguntungkan, bukan merugikan!” pungkas Fahmy. 

Tag: PT Freeport Indonesia

Penulis/Editor: Ratih Rahayu

Foto: Freeport Indonesia

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,909.74 3,869.89
British Pound GBP 1.00 18,754.69 18,562.19
China Yuan CNY 1.00 2,114.10 2,093.06
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 14,667.00 14,521.00
Dolar Australia AUD 1.00 10,673.18 10,561.12
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,872.96 1,854.27
Dolar Singapura SGD 1.00 10,659.93 10,553.05
EURO Spot Rate EUR 1.00 16,630.91 16,462.46
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,501.31 3,462.33
Yen Jepang JPY 100.00 12,933.86 12,801.73

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 6012.350 56.614 616
2 Agriculture 1444.624 20.661 20
3 Mining 1863.510 10.282 47
4 Basic Industry and Chemicals 792.445 13.262 71
5 Miscellanous Industry 1418.243 2.734 45
6 Consumer Goods 2347.362 0.220 49
7 Cons., Property & Real Estate 420.337 3.422 72
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1092.429 22.357 71
9 Finance 1137.981 14.830 91
10 Trade & Service 810.548 3.800 150
No Code Prev Close Change %
1 POLA 135 228 93 68.89
2 SOSS 1,560 1,950 390 25.00
3 SURE 2,350 2,930 580 24.68
4 RUIS 230 282 52 22.61
5 ARTO 158 190 32 20.25
6 TRUK 126 151 25 19.84
7 NUSA 254 294 40 15.75
8 ISSP 79 91 12 15.19
9 APEX 1,520 1,720 200 13.16
10 HOME 107 118 11 10.28
No Code Prev Close Change %
1 YULE 190 131 -59 -31.05
2 YPAS 690 525 -165 -23.91
3 AKPI 900 780 -120 -13.33
4 SQMI 248 216 -32 -12.90
5 RELI 280 246 -34 -12.14
6 TAMU 2,700 2,400 -300 -11.11
7 TIRA 154 138 -16 -10.39
8 UNIT 282 254 -28 -9.93
9 IDPR 775 700 -75 -9.68
10 HDTX 197 178 -19 -9.64
No Code Prev Close Change %
1 ESTI 108 99 -9 -8.33
2 BBRI 3,410 3,490 80 2.35
3 TLKM 3,910 4,050 140 3.58
4 BBCA 24,175 24,825 650 2.69
5 HMSP 3,480 3,420 -60 -1.72
6 WSKT 1,500 1,530 30 2.00
7 SMGR 10,300 11,000 700 6.80
8 KPAS 585 540 -45 -7.69
9 ERAA 1,725 1,840 115 6.67
10 BBTN 2,300 2,400 100 4.35