Portal Berita Ekonomi Kamis, 21 Februari 2019

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief
  • 20:32 WIB. Bulog - Bulog berharap pelepasan cadangan beras pemerintah dicarikan saluran baru.
  • 20:31 WIB. AP Kargo - AP Kargo sedang mengalami penurunan volume kargo kelolaan hingga 20% pada Januari 2019.
  • 20:31 WIB. Pelni - Pelni menyediakan layanan Redpack untuk memudahkan penumpang hingga UMKM.
  • 20:31 WIB. BRI -  BRI mengincar dua perusahaan asuransi umum.
  • 20:30 WIB. ANTM - Antam berharap bisa meraih kuota ekspor bijih nikel kadar rendah hingga 5 juta ton per tahun.
  • 20:28 WIB. RAJA - Rukun Raharja memiliki peluang untuk melanjutkan kontrak dengan PLN di 2019.
  • 20:27 WIB. Pindad - Pindad mencapai laba bersih hingga 3 digit sepanjang 2018.
  • 20:27 WIB. Mandiri - Mandiri mampu menjual ST003 sebanyak Rp773 miliar.
  • 20:26 WIB. BTN - BTN meraup Rp80 miliar dari penjualan ST003 dari target Rp75 miliar.
  • 20:19 WIB. BRI - BRI meminta relaksasi aturan BMPK untuk menyalurkan kredit kepada BUMN.
  • 20:02 WIB. BNI - BNI berharap kelonggaran batas maksimum pemberian kredit khusus untuk kredit infrastruktur.
  • 20:01 WIB. Pelindo II - Pelindo II rencanakan lepas saham Pelabuhan Tanjung Priok ke publik lewat IPO.
  • 19:57 WIB. Pelindo II - Pelindo II catat laba bersih Rp 2,43 triliun pada 2018.
  • 19:55 WIB. Pelindo II - Saat ini seluruh transaksi di Pelindo II sudah cashless.
  • 19:51 WIB. Pelindo II - Pelindo II sedang menyiapkan aplikasi digital.

Apakah Kita Setuju Freeport Diambil Alih?

Foto Berita Apakah Kita Setuju Freeport Diambil Alih?
Warta Ekonomi.co.id, Jakarta -

"Apakah kita semua setuju kalau Freport diambil alih oleh Indonesia?” tanya Pengamat Ekonomi, Fahmy Radhi, di Forum Merdeka Barat 9 (FMB’9) dengan tema "Divestasi Freeport, Kedaulatan Tambang Indonesia" di Ruang Serba Guna Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo), Jakarta, Senin (23/7/2018). Pertanyaan tersebut dijawab secara serentak oleh audiens, "Sangat setuju". 

Fahmy menuturkan, dua tahun yang lalu, dirinya menulis "Kembalikan Freeport ke Pangkuan Ibu Pertiwi." Karena memang muncul ketidakadilan-ketidakadilan. Seperti diketahui, selama 50 tahun pengelola Freeport menguasai saham lebih dari 90%. Selama 50 tahun pula, dividennya tidak dibagikan sehingga kehadiran PT Freeport sama sekali tidak bisa dinikmati oleh rakyat Indonesia.

"Jangankan royalti, pajaknya pun tidak sesuai dengan aturan yang berlaku karena terindikasi terjadi manipulasi pajak," ungkap Fahmy dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Senin (23/7/2018).

Belum lagi, lanjut Fahmy, adanya kerusakan lingkungan yang sangat parah. Ditambah, terjadinya sejumlah pelanggaran HAM, seperti ada beberapa rakyat Papua yang mengais sisa-sisa buangan dari Freeport tapi ditembaki. 

"Maka, kesimpulannya, ya, harus diambil alih. Tapi pertanyaannya, bagaimana cara mengambil alihnya? Nasionalisasi? Dengan zaman global seperti saat ini, jika dengan cara nasionalisasi, Indonesia akan dikucilkan, dan akan ada sanksi ekonomi dari global," ulas Fahmy.

Lantas, kenapa tidak ditunggu 2021? Menurut Fahmy, ternyata ada beberapa perjanjian, perpanjangan, dan penghentian harus berdasarkan kedua belah pihak. Jika muncul kesepakatan, seluruh aset dan peralatan aktiva harus dibeli sesuai dengan nilai buku. Kalau untuk tambangnya dikembalikan.

"Dan kita ketahui, butuh aset dan peralatan yang canggih untuk bisa mengelola pertambangan seperti di Freeport. Divestasi 51% menjadi satu-satunya opsi yang paling rasional yang bisa disepakati kedua belah pihak. Kalau dibandingkan dengan diambil pada tahun 2021, lebih efesien dengan cara divestasi saham sebesar 51% ini,” papar Fahmy. 

PT Inalum yang menguasai 51%, Fahmy menegaskan, seharusnya bisa mengambil keputusan-keputusan yang bisa menguntungkan masyarakat Indonesia dan rakyat Papua. Meskipun PT Freport sudah menyetujui, dalam perundingan masih alot karena penetapan harga saham.

"Saya kira memang harus hati-hati betul. Melihat trackrecord sebelumnya, memang harus ada kehati-hatian. Apa yang harus dilakukan Freeport? Mereka sepertinya ingin tetap mempertahankan saham mayoritas 90%,” ulas Fahmy.

Dalam perundingan, menurut Fahmy, Freeport tidak hanya melibatkan pemerintah, tapi juga sejumlah pengusaha nasional. Saat itu muncul seperti Abu Rizal Bakrie dan Bob Hasan. Pada saat Papa Minta Saham ada modus yang sama seperti yang dilakukan sejumlah elit seperti Bob Hasan.

"Sehingga, jika masih dalam tahap perundingan harus menggunakan sistem kehati-hatian yang luar biasa. Jika ini berhasil, manfaatnya sangat luar biasa bagi kesejahteraan masyarakat Indonesia dan rakyat Papua,” jelas Fahmy.

PT Inalum sebagai pemegang saham mayoritas, lanjut Fahmy, juga harus memikirkan apakah keuntungan dari hasil saham yang dimilikinya akan dibagikan atau tidak? Pastinya, harus disesuaikan dengan amanat UUD 1945 sehingga akan ada manfaat ekonomi bagi masyarakat.

"Berikutnya, akan ada fresh money yang bisa masuk ke pemerintah untuk kemudian digunakan untuk pembangunan. Sehingga, jawaban akhirnya, divestasi Freeport ini sudah pasti lebih menguntungkan, bukan merugikan!” pungkas Fahmy. 

Tag: PT Freeport Indonesia

Penulis/Editor: Ratih Rahayu

Foto: Freeport Indonesia

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,766.77 3,728.54
British Pound GBP 1.00 18,468.44 18,283.99
China Yuan CNY 1.00 2,090.80 2,070.07
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 14,125.00 13,985.00
Dolar Australia AUD 1.00 10,136.10 10,034.24
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,799.66 1,781.76
Dolar Singapura SGD 1.00 10,456.77 10,349.29
EURO Spot Rate EUR 1.00 16,040.35 15,877.17
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,474.78 3,436.12
Yen Jepang JPY 100.00 12,744.74 12,615.01

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 6512.784 18.117 627
2 Agriculture 1601.214 -11.059 21
3 Mining 1907.000 12.070 47
4 Basic Industry and Chemicals 893.650 14.153 71
5 Miscellanous Industry 1359.890 0.132 46
6 Consumer Goods 2660.281 3.855 51
7 Cons., Property & Real Estate 458.747 4.624 74
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1206.870 -9.689 71
9 Finance 1236.721 2.980 91
10 Trade & Service 825.628 2.708 155
No Code Prev Close Change %
1 LEAD 75 92 17 22.67
2 PSDN 222 260 38 17.12
3 MPPA 306 356 50 16.34
4 CSAP 520 600 80 15.38
5 NATO 515 590 75 14.56
6 AKSI 352 390 38 10.80
7 TALF 300 332 32 10.67
8 ARTA 890 980 90 10.11
9 INTP 18,000 19,500 1,500 8.33
10 SIPD 955 1,030 75 7.85
No Code Prev Close Change %
1 ALDO 2,510 1,900 -610 -24.30
2 PUDP 442 356 -86 -19.46
3 SIMA 300 250 -50 -16.67
4 YULE 208 175 -33 -15.87
5 TRIO 250 214 -36 -14.40
6 RELI 236 206 -30 -12.71
7 KONI 438 386 -52 -11.87
8 INCF 360 322 -38 -10.56
9 SMDM 188 170 -18 -9.57
10 CLAY 1,700 1,540 -160 -9.41
No Code Prev Close Change %
1 BMRI 7,200 7,100 -100 -1.39
2 FREN 288 284 -4 -1.39
3 JPFA 2,440 2,310 -130 -5.33
4 ANTM 1,025 1,060 35 3.41
5 BBCA 26,900 27,500 600 2.23
6 LEAD 75 92 17 22.67
7 TLKM 3,920 3,870 -50 -1.28
8 ADRO 1,295 1,345 50 3.86
9 GIAA 474 482 8 1.69
10 BBRI 3,910 3,890 -20 -0.51