Portal Berita Ekonomi Senin, 24 September 2018

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief
  • 18:14 WIB. KPU -Pengawalan, kesehatan, dan protokoler masih melekat ke Jokowi dan bisa digunakan.
  • 18:13 WIB. KPU - Fasilitas negara tidak boleh dipakai Jokowi sebagai capres.
  • 17:30 WIB. Olahraga - Emil: Tindakan biadab oknum Bobotoh nodai kemenangan Persib.
  • 17:30 WIB. Hukum - Anggota DPRD minta kasus pengeroyokan pendukung Persija diusut tuntas.
  • 17:30 WIB. Transportasi - Bandara Ngurah Rai siap 100% sambut Pertemuan IMF-WB.
  • 17:29 WIB. Hukum - Anggota DPRD minta kasus pengeroyokan pendukung Persija diusut tuntas.
  • 17:29 WIB. Hukum - Polisi imbau suporter Persib dan Persija menahan diri.
  • 17:28 WIB. Politik - Dewan Pembina Golkar minta pengurus DPP rapatkan barisan.
  • 16:49 WIB. KPU - SBY belum tandatangani deklarasi kampanye damai.
  • 17:28 WIB. Politk - Yenny Wahid umumkan dukungan politiknya pada Rabu.
  • 17:28 WIB. KPU - Format debat bakal disepakati oleh Jokowi dan Prabowo.
  • 17:28 WIB. Politik - Bawaslu temukan dugaan pelanggaran deklarasi kampanye damai.
  • 17:27 WIB. KPU - Belum ada format debat capres-cawapres di Pemilu 2019.
  • 17:27 WIB. Info PNS - Kemenperin buka 400 formasi CPNS tahun Ini.
  • 17:27 WIB. Kesehatan - BPJS hanya tanggung 1 jenis obat hipertensi paru.

Apakah Kita Setuju Freeport Diambil Alih?

Foto Berita Apakah Kita Setuju Freeport Diambil Alih?
Warta Ekonomi.co.id, Jakarta -

"Apakah kita semua setuju kalau Freport diambil alih oleh Indonesia?” tanya Pengamat Ekonomi, Fahmy Radhi, di Forum Merdeka Barat 9 (FMB’9) dengan tema "Divestasi Freeport, Kedaulatan Tambang Indonesia" di Ruang Serba Guna Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo), Jakarta, Senin (23/7/2018). Pertanyaan tersebut dijawab secara serentak oleh audiens, "Sangat setuju". 

Fahmy menuturkan, dua tahun yang lalu, dirinya menulis "Kembalikan Freeport ke Pangkuan Ibu Pertiwi." Karena memang muncul ketidakadilan-ketidakadilan. Seperti diketahui, selama 50 tahun pengelola Freeport menguasai saham lebih dari 90%. Selama 50 tahun pula, dividennya tidak dibagikan sehingga kehadiran PT Freeport sama sekali tidak bisa dinikmati oleh rakyat Indonesia.

"Jangankan royalti, pajaknya pun tidak sesuai dengan aturan yang berlaku karena terindikasi terjadi manipulasi pajak," ungkap Fahmy dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Senin (23/7/2018).

Belum lagi, lanjut Fahmy, adanya kerusakan lingkungan yang sangat parah. Ditambah, terjadinya sejumlah pelanggaran HAM, seperti ada beberapa rakyat Papua yang mengais sisa-sisa buangan dari Freeport tapi ditembaki. 

"Maka, kesimpulannya, ya, harus diambil alih. Tapi pertanyaannya, bagaimana cara mengambil alihnya? Nasionalisasi? Dengan zaman global seperti saat ini, jika dengan cara nasionalisasi, Indonesia akan dikucilkan, dan akan ada sanksi ekonomi dari global," ulas Fahmy.

Lantas, kenapa tidak ditunggu 2021? Menurut Fahmy, ternyata ada beberapa perjanjian, perpanjangan, dan penghentian harus berdasarkan kedua belah pihak. Jika muncul kesepakatan, seluruh aset dan peralatan aktiva harus dibeli sesuai dengan nilai buku. Kalau untuk tambangnya dikembalikan.

"Dan kita ketahui, butuh aset dan peralatan yang canggih untuk bisa mengelola pertambangan seperti di Freeport. Divestasi 51% menjadi satu-satunya opsi yang paling rasional yang bisa disepakati kedua belah pihak. Kalau dibandingkan dengan diambil pada tahun 2021, lebih efesien dengan cara divestasi saham sebesar 51% ini,” papar Fahmy. 

PT Inalum yang menguasai 51%, Fahmy menegaskan, seharusnya bisa mengambil keputusan-keputusan yang bisa menguntungkan masyarakat Indonesia dan rakyat Papua. Meskipun PT Freport sudah menyetujui, dalam perundingan masih alot karena penetapan harga saham.

"Saya kira memang harus hati-hati betul. Melihat trackrecord sebelumnya, memang harus ada kehati-hatian. Apa yang harus dilakukan Freeport? Mereka sepertinya ingin tetap mempertahankan saham mayoritas 90%,” ulas Fahmy.

Dalam perundingan, menurut Fahmy, Freeport tidak hanya melibatkan pemerintah, tapi juga sejumlah pengusaha nasional. Saat itu muncul seperti Abu Rizal Bakrie dan Bob Hasan. Pada saat Papa Minta Saham ada modus yang sama seperti yang dilakukan sejumlah elit seperti Bob Hasan.

"Sehingga, jika masih dalam tahap perundingan harus menggunakan sistem kehati-hatian yang luar biasa. Jika ini berhasil, manfaatnya sangat luar biasa bagi kesejahteraan masyarakat Indonesia dan rakyat Papua,” jelas Fahmy.

PT Inalum sebagai pemegang saham mayoritas, lanjut Fahmy, juga harus memikirkan apakah keuntungan dari hasil saham yang dimilikinya akan dibagikan atau tidak? Pastinya, harus disesuaikan dengan amanat UUD 1945 sehingga akan ada manfaat ekonomi bagi masyarakat.

"Berikutnya, akan ada fresh money yang bisa masuk ke pemerintah untuk kemudian digunakan untuk pembangunan. Sehingga, jawaban akhirnya, divestasi Freeport ini sudah pasti lebih menguntungkan, bukan merugikan!” pungkas Fahmy. 

Tag: PT Freeport Indonesia

Penulis/Editor: Ratih Rahayu

Foto: Freeport Indonesia

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,983.31 3,943.74
British Pound GBP 1.00 19,541.71 19,346.63
China Yuan CNY 1.00 2,185.44 2,163.79
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 14,939.00 14,791.00
Dolar Australia AUD 1.00 10,865.13 10,756.02
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,913.10 1,894.12
Dolar Singapura SGD 1.00 10,936.31 10,826.38
EURO Spot Rate EUR 1.00 17,538.39 17,361.68
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,614.57 3,575.30
Yen Jepang JPY 100.00 13,268.50 13,135.88

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 5882.220 -75.524 602
2 Agriculture 1567.510 -18.297 20
3 Mining 1923.474 -30.574 46
4 Basic Industry and Chemicals 812.308 -9.658 71
5 Miscellanous Industry 1220.729 -18.367 45
6 Consumer Goods 2451.723 -39.686 47
7 Cons., Property & Real Estate 420.474 -0.498 68
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1011.546 -15.717 69
9 Finance 1063.252 -12.488 91
10 Trade & Service 821.082 -8.768 145
No Code Prev Close Change %
1 DIGI 660 825 165 25.00
2 INAF 3,220 4,020 800 24.84
3 NIKL 2,270 2,830 560 24.67
4 PANI 382 476 94 24.61
5 GOLD 498 570 72 14.46
6 TOPS 730 820 90 12.33
7 SKBM 452 498 46 10.18
8 BIKA 175 189 14 8.00
9 LPIN 1,125 1,205 80 7.11
10 LMSH 645 690 45 6.98
No Code Prev Close Change %
1 TRAM 254 210 -44 -17.32
2 CANI 210 181 -29 -13.81
3 BKSW 200 173 -27 -13.50
4 BKDP 84 73 -11 -13.10
5 TFCO 840 730 -110 -13.10
6 KPAL 570 496 -74 -12.98
7 AIMS 200 176 -24 -12.00
8 LAND 1,440 1,270 -170 -11.81
9 SAME 560 505 -55 -9.82
10 MYTX 133 120 -13 -9.77
No Code Prev Close Change %
1 TRAM 254 210 -44 -17.32
2 BMTR 412 420 8 1.94
3 BHIT 87 90 3 3.45
4 KPIG 680 690 10 1.47
5 LAND 1,440 1,270 -170 -11.81
6 BBRI 3,120 3,010 -110 -3.53
7 IMAS 1,970 2,070 100 5.08
8 BCAP 300 300 0 0.00
9 ANTM 820 800 -20 -2.44
10 UNTR 33,300 32,450 -850 -2.55

Recommended Reading

Senin, 24/09/2018 17:10 WIB

Mantan Bos Pertamina Malam Ini Tidur di Sel

Senin, 24/09/2018 16:33 WIB

Buwas: Jangan Bilang Data Beras Saya Salah

Senin, 24/09/2018 16:15 WIB

Lengkap, 12 Langkah untuk Memulai Bisnis

Senin, 24/09/2018 13:13 WIB

Friksi Perdagangan AS-China Memanas

Senin, 24/09/2018 11:56 WIB

5 Keuntungan Jadi Anak Seorang Pengusaha

Senin, 24/09/2018 10:40 WIB

Transaksi E-Commerce Ditarget US$130 Miliar

Minggu, 23/09/2018 20:30 WIB

Investasi Singapura di Indonesia Naik 38%