Portal Berita Ekonomi Selasa, 23 Oktober 2018

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief
  • 23:01 WIB. Nokia - Nokia 5.1 Plus sudah bisa dipesan di Indonesia, harga Rp2,6 juta.
  • 23:00 WIB. ReCharge - Startup ReCharge sediakan 200 lokasi sewa Powerbank di Jabodetabek.
  • 21:18 WIB. Nasional - Pemerintah bangun 256 Puskesmas di daerah tertinggal-perbatasan tahun ini
  • 21:18 WIB. Nasional - Pemerintah salurkan Rp187 triliun dana desa dalam empat tahun.
  • 21:18 WIB. Megapolitan - 41.869 TKI di wilayah Jakarta sudah dilindungi BPJS Ketenagakerjaan.
  • 21:17 WIB. Nasional - Indonesian Institute soroti defisit Rp16,5 T BPJS Kesehatan.
  • 21:17 WIB. Hukum - Penyidik KPK memeriksa sejumlah pejabat Pegunungan Arfak Papua Barat.
  • 21:17 WIB. Nasional - Mendagri minta pemilik KTP-E ganda proaktif melapor.
  • 21:17 WIB. Politik - Ketua MPR ingatkan pemilu ajang memilih pemimpin terbaik.
  • 21:16 WIB. Hukum - Musisi Ahmad Dhani dicegah ke luar negeri enam bulan.
  • 20:31 WIB. Audi - Audi tunda penjualan SUV listrik perdananya, e-tron.
  • 20:30 WIB. Jeff Tran - Mantan Bos Microsoft, Jeff Tran dituduh menggelapkan uang senilai Rp22,7 miliar.
  • 20:28 WIB. Line - AI milik Line bisa dinikmati di mobil-mobil Toyota tahun depan.
  • 20:27 WIB. Suzuki - Produksi Suzuki tembus 2,5 juta unit.
  • 20:26 WIB. Uber - Uber disebut akan pakai drone untuk antar makanan pada 2021.

Pemerintah Serius Bangun Infrastruktur Nasional

Foto Berita Pemerintah Serius Bangun Infrastruktur Nasional
Warta Ekonomi.co.id, Jakarta -

Pemerintah berkomitmen mendorong pembangunan infrastruktur nasional tercermin dari makin besarnya alokasi anggaran belanja infrastruktur pada APBN 2018 yang besarnya mencapai Rp410,7 triliun atau sekitar 18,49 persen dari total alokasi belanja negara.

"Dalam perhitungan Bappenas, untuk mengejar ketertinggalan infrastruktur tersebut dalam rentang waktu 2015-2019 dibutuhkan pembiayaan sebesar Rp4.796,2 triliun," kata Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan Republik Indonesia Luky Alfirman pada acara Dialog Kinerja Pembiayaan Proyek Infrastruktur Melalui Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) 2018 di Hotel Alila Solo, Senin.

Dari kebutuhan pembiayaan pembangunan infrastruktur sebesar tersebut diperkirakan hanya sekitar 41 persen atau Rp1.978,4 triliun yang dapat dibiayai oleh pemerintah melalui APBN/APBD, tambah Luky.

Ia mengatakan angka alokasi belanja infrastruktur 2018 tersebut jauh lebih tinggi dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.

Berdasarkan data, dikatakannya, pada tahun 2017, 2016, dan 2015 jumlahnya masing-masing hanya mencapai Rp387,3 triliun, Rp317,1 triliun, dan Rp256,1 triliun atau berturut-turut 18,6 persen, 15,2 persen, dan 14,2 persen dari total belanja masing-masing tahun anggaran.

Oleh karena itu, pemerintah menginisiasi pembangunan proyek infrastruktur dengan memanfaatkan SBSN. Menurut dia, pembiayaan proyek melalui SBSN tersebut pada dasarnya merupakan bentuk sinergi kebijakan antara Kementerian Keuangan, Bappenas, dan Kementerian/Lembaga (K/L) Pemrakarsa Proyek SBSN untuk membiayai proyek-proyek atau kegiatan prioritas dengan menggunakan dana yang bersumber dari SBSN. "Sinergi kebijakan tersebut antara lain berupa koordinasi yang erat dalam menyiapkan proyek-proyek yang akan dibiayai melalui SBSN, dimulai dari fase pengusulan sampai dengan pelaksanaan proyek tersebut," katanya.

Ia mengatakan dari tahun ke tahun pembiayaan proyek melalui SBSN menunjukkan angka yang makin meningkat, baik dari sisi jumlah K/L yang menjadi pemrakarsa proyek, nilai pembiayaan yang dialokasikan, jumlah proyek yang dibangun, maupun berdasarkan sebaran satuan kerja pelaksana proyek SBSN dan lokasi proyek SBSN yang dikerjakan. Ia mengatakan sebagai gambaran pada tahun 2013 proyek yang dibiayai melalui SBSN hanya sebesar Rp800 miliar, pada tahun 2018 ini nilainya mencapai Rp22,53 triliun. K/L yang menjadi pemrakarsa proyek SBSN juga makin banyak, dari semula pada tahun 2013 hanya 1 K/L, di tahun 2018 ini meningkat menjadi 10 unit eselon I dari 7 K/L.

"Makin meningkatnya minat K/L untuk memanfaatkan pembiayaan proyek melalui SBSN ini tidak terlepas dari keunggulan desain model pembiayaan SBSN dibandingkan dengan sumber dana lain, yaitu antara lain prosedur pengusulannya juga mudah dan sederhana," katanya.

Menurut dia, nilai pembiayaan yang dapat diusulkan oleh K/L juga relatif lebih besar seiring dengan tren makin meningkatnya penerbitan SBSN dan makin berkembangnya pasar keuangan syariah. "Bahkan kepada K/L diberikan fleksibilitas untuk memilih jangka waktu dan sistem kontrak yang akan digunakan, yaitu dapat berupa 'single year' atau 'multi years', disesuaikan kemampuan dan kapasitas masing-masing," katanya.

Selanjutnya, dikatakannya, sistem administrasi pelaksanaan proyek SBSN termasuk tata cara pembayaran dan penarikan dananya juga relatif mudah dan sederhana. Menurut dia, ketersediaan pendanaan proyek SBSN dijamin oleh pemerintah sampai berakhirnya periode kontrak pelaksanaan proyek tersebut.

"Pada dasarnya berbagai kemudahan dan fleksibilitas dalam pelaksanaan proyek SBSN ini didesain untuk mendukung proses bisnis pelaksanaan proyek yang sederhana, mudah, dan aman. Meski demikian, tetap memungkinkan untuk pelaksanaan proyek secara baik dan menghasilkan output yang berkualitas tinggi," katanya.

Tag: Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)

Penulis: Redaksi/Ant

Editor: Ferry Hidayat

Foto: Sufri Yuliardi

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 4,074.00 4,032.94
British Pound GBP 1.00 19,818.76 19,620.15
China Yuan CNY 1.00 2,204.27 2,182.35
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 15,284.00 15,132.00
Dolar Australia AUD 1.00 10,804.26 10,693.78
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,949.96 1,930.55
Dolar Singapura SGD 1.00 11,068.95 10,958.07
EURO Spot Rate EUR 1.00 17,521.58 17,341.27
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,674.92 3,634.88
Yen Jepang JPY 100.00 13,578.54 13,439.91

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 5797.891 -42.544 610
2 Agriculture 1554.747 -15.585 20
3 Mining 1891.500 -26.913 47
4 Basic Industry and Chemicals 751.139 -6.438 70
5 Miscellanous Industry 1262.855 10.567 45
6 Consumer Goods 2461.265 -8.778 49
7 Cons., Property & Real Estate 409.289 -1.746 71
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1043.222 -21.394 70
9 Finance 1042.692 -8.059 91
10 Trade & Service 784.869 -3.611 147
No Code Prev Close Change %
1 MPRO 314 392 78 24.84
2 MLPT 745 900 155 20.81
3 MFMI 700 840 140 20.00
4 SKYB 159 190 31 19.50
5 KPAL 402 478 76 18.91
6 RELI 228 258 30 13.16
7 PBSA 690 760 70 10.14
8 NOBU 950 1,040 90 9.47
9 BAYU 2,470 2,700 230 9.31
10 GJTL 635 690 55 8.66
No Code Prev Close Change %
1 IBFN 400 300 -100 -25.00
2 AMAG 358 270 -88 -24.58
3 TRIO 226 184 -42 -18.58
4 SKRN 1,225 1,030 -195 -15.92
5 YPAS 725 610 -115 -15.86
6 MINA 585 520 -65 -11.11
7 DUCK 1,590 1,440 -150 -9.43
8 DART 294 268 -26 -8.84
9 TFCO 600 550 -50 -8.33
10 HDFA 128 118 -10 -7.81
No Code Prev Close Change %
1 SRIL 362 356 -6 -1.66
2 BMTR 334 334 0 0.00
3 PGAS 2,340 2,350 10 0.43
4 BHIT 79 79 0 0.00
5 LPPF 5,025 4,990 -35 -0.70
6 MNCN 775 780 5 0.65
7 PTBA 4,610 4,510 -100 -2.17
8 BBCA 23,150 22,950 -200 -0.86
9 GJTL 635 690 55 8.66
10 KPIG 138 139 1 0.72