Portal Berita Ekonomi Jum'at, 19 Oktober 2018

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief
  • 06:03 WIB. Careem - Careem raih tambahan pendanaan US$200 juta.
  • 05:44 WIB. Honor - Awal November, smartphone kamera ganda Honor 8X dijual di Indonesia.
  • 21:35 WIB. Palestina - Israel robohkan bangunan Palestina di Tepi Barat.
  • 21:34 WIB. Australia - Kemlu panggil Dubes Australia soal isu Whatsapp bocor.
  • 21:34 WIB. Politik - Nasdem tolak pemerintah tanggung dana saksi pemilu.
  • 21:34 WIB. Politik - Golkar gelar istighatsah dan peringatan Hari Santri Nasional.
  • 21:33 WIB. Daerah - Kemensos berikan layanan rehabilitasi 14.000 anak Lombok.
  • 21:33 WIB. Megapolitan - Pemprov DKI berupaya rusunawa bisa jadi hak milik.
  • 21:33 WIB. Prancis - Prancis batal hadiri konferensi investasi di Arab Saudi.
  • 21:33 WIB. Daerah - Anak-anak terdampak gempa dapat tabungan Rp2,5 miliar.
  • 21:32 WIB. Nasional - Mentan apresiasi pameran Hari Pangan wujudkan hilirisasi pertanian.
  • 21:32 WIB. TNI - TNI terima kunjungan kehormatan AFWC Bangladesh.
  • 21:32 WIB. Politik - Gerindra: Para menteri harus jaga pemilu berkualitas.
  • 21:32 WIB. Turki - Turki: Hasil penyelidikan Khashoggi akan segera diungkap.
  • 21:32 WIB. Politik- Fadli Zon: wajar Luhut-Sri Mulyani dilaporkan ke Bawaslu.

Kemenkumham Pelajari Saran KPK Soal Penempatan Napi Korupsi

Foto Berita Kemenkumham Pelajari Saran KPK Soal Penempatan Napi Korupsi
Warta Ekonomi.co.id, Jakarta -

Kementerian Hukum dan HAM akan mengkaji permintaan Komisi Pemberantasan Korupsi untuk menempatkan narapidana korupsi di lembaga pemasyarakatan lain selain di Lapas Sukamiskin Bandung, Jawa Barat.

"Penempatan narapidana korupsi di salah satu sel secara khusus eksklusif ini akan menjadi kajian Kemenkumham. Kami akan evaluasi bahkan beberapa waktu lalu Ibu Dirjen (Pemasyarakatan) sudah mengirimkan surat ke KPK atas permintaan KPK untuk kemungkinan beberapa lapas di setiap provinsi yang dimintakan," kata Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly saat konferensi pers bersama Dirjen Pemasyarakatan Sri Puguh Budi Utami di Gedung Kemenkumham, Jakarta, Senin.

Atas permintaan KPK itu, kata Yasonna, pihaknya akan terus mengevaluasi dan merespons segara tentang penempatan narapidana korupsi secara eksklusif tersebut.

"Menempatkan napi korupsi supaya jangan lagi dikirim ke Sukamiskin sebetulnya atas permintaan KPK. Ini mendorong Kemenkumham untuk terus mengevaluasi dan pasti sudah akan dilakukan segera tentang penempatan secara eksklusif ini," kata Yasonna.

Menindaklanjuti peristiwa OTT di Lapas Sukamiskin, Kemenkumham pada Minggu (22/7) malam sudah melaksanakan sidak di seluruh kantor wilayah (kanwil) Kemenkumham.

"Kemarin malam sudah dilaksanakan di seluruh Indonesia di seluruh kanwil operasi pembersihan. Ini momen Kemenkumham untuk mengadakan reformasi dan mengadakan perbaikan total. Seluruh jajaran melakukan sidak, termasuk di Sukamiskin tadi malam. Saya sendiri langsung ikut sidak di Jatim. Ibu Dirjen (Pemasyarakatan) langsung ke Sukamiskin," tuturnya.

Sebelumnya, KPK menetapkan empat tersangka suap pemberian fasilitas, pemberian perizinan ataupun pemberian lainnya di Lapas Kelas 1 Sukamiskin Bandung.

Empat tersangka itu, yakni Kalapas Sukamiskin Wahid Husein (WH), Hendry Saputra (HND) yang merupakan staf Wahid Husein, narapidana kasus korupsi Fahmi Darmawansyah (FD), dan Andri Rahmat (AR) yang merupakan narapidana kasus pidana umum/tahanan pendamping (tamping) dari Fahmi Darmawansyah.

Diduga sebagai penerima Wahid Husein dan Hendry Saputra, sedangnkan diduga sebagai pemberi adalah Fahmi Darmawansyah dan Andri Rahmat.

KPK menduga Wahid Husein menerima pemberian berupa uang dan dua mobil dalam jabatannya sebagai Kalapas Sukamiskin sejak Maret 2018 terkait dengan pemberian fasilitas, izin, luar biasa, dan lainnya yang tidak seharusnya kepada narapidana tertentu.

"Diduga pemberian dari FD tersebut terkait dengan fasilitas sel atau kamar yang dinikmati oleh FD dan kemudahan baginya untuk dapat keluar masuk tahanan," kata Wakil Ketua KPK Laode M. Syarif saat konferensi pers di Gedung KPK RI, Jakarta, Sabtu (21/7) malam.

Sementara itu, Kemenkumham telah memberhentikan Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Jawa Barat Indro Purwoko dan Kepala Divisi Pemasyarakatan (Kadivpas) Jawa Barat Alfi Zahrin terkait dengan OTT di Lapas Sukamiskin itu.

Tag: Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham)

Penulis: Redaksi/Ant

Editor: Ferry Hidayat

Foto: WE

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 4,068.72 4,027.56
British Pound GBP 1.00 19,989.95 19,789.37
China Yuan CNY 1.00 2,203.25 2,181.31
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 15,263.00 15,111.00
Dolar Australia AUD 1.00 10,877.94 10,768.10
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,947.23 1,927.82
Dolar Singapura SGD 1.00 11,073.79 10,961.92
EURO Spot Rate EUR 1.00 17,549.40 17,371.61
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,674.29 3,634.20
Yen Jepang JPY 100.00 13,565.91 13,424.84

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 5845.242 -23.378 610
2 Agriculture 1577.028 54.568 20
3 Mining 1916.200 -17.317 47
4 Basic Industry and Chemicals 752.704 6.245 70
5 Miscellanous Industry 1214.126 0.053 45
6 Consumer Goods 2489.884 0.220 49
7 Cons., Property & Real Estate 408.106 -0.132 71
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1047.831 -27.064 70
9 Finance 1059.438 -5.179 91
10 Trade & Service 796.896 -3.311 147
No Code Prev Close Change %
1 SURE 1,210 1,510 300 24.79
2 ABMM 1,935 2,190 255 13.18
3 MAYA 6,200 6,950 750 12.10
4 LSIP 1,155 1,270 115 9.96
5 VINS 88 96 8 9.09
6 CTTH 113 123 10 8.85
7 MTDL 680 740 60 8.82
8 PBRX 510 555 45 8.82
9 FISH 3,300 3,590 290 8.79
10 GOOD 2,350 2,550 200 8.51
No Code Prev Close Change %
1 DNAR 336 296 -40 -11.90
2 KBLM 284 252 -32 -11.27
3 SMDM 149 133 -16 -10.74
4 AGRS 256 236 -20 -7.81
5 GMFI 308 284 -24 -7.79
6 ABBA 116 107 -9 -7.76
7 CSIS 400 370 -30 -7.50
8 MLPL 88 82 -6 -6.82
9 BAYU 2,450 2,290 -160 -6.53
10 RBMS 172 161 -11 -6.40
No Code Prev Close Change %
1 ISSP 98 96 -2 -2.04
2 TLKM 3,900 3,760 -140 -3.59
3 KPIG 135 136 1 0.74
4 PGAS 2,310 2,230 -80 -3.46
5 SRIL 320 332 12 3.75
6 SMCB 1,625 1,725 100 6.15
7 PNLF 290 294 4 1.38
8 INKP 13,525 13,675 150 1.11
9 BHIT 80 82 2 2.50
10 MNCN 775 790 15 1.94