Perkuat Peran Kemaritiman, Bamsoet Buka Acara IPPP

Warta Ekonomi, Jakarta -

Ketua DPR RI Bambang Soesatyo membuka secara resmi agenda internasional DPR RI, Indonesia Pacific Parliamentary Partnership (IPPP) dengan membahas tema "Human Development and Maritime Sustainability", di Grand Hyatt, Jakarta, Senin (23/07/18). Pertemuan ini sangat fundamental karena baru pertama kali dilakukan antara DPR RI dengan parlemen negara-negara kepulauan di kawasan Pasifik.

"Kegiatan ini merupakan bagian dari tugas dan fungsi Diplomasi Parlemen sebagaimana yang diamanahkan dalam UU MD3. Kita ingin menguatkan diplomasi internasional yang sudah dilakukan Presiden Jokowi dalam meningkatkan peran Indonesia untuk pengembangan dan pembangunan kawasan Pasifik," ujar Bamsoet saat membuka acara IPPP.

Turut hadir dalam pertemuan ini Wakil Presiden Jusuf Kalla yang bertindak sebagai keynote speaker, Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon, Wakil Ketua DPR RI Agus Hermanto, Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen DPR RI Nurhayati Ali Assegaf, serta sejumlah anggota DPR RI lainnya.

Sedangkan pimpinan Parlemen dari berbagai negara kawasan Pasifik yang hadir, antara lain Mr. Wesley W. Simina (Ketua Kongres Mikronesia), Mrs. Dr. Jiko Luveni (Ketua Parlemen Republik Fiji), Mr. Tebuai Uaai (Ketua Parlemen Republik Kiribati), Mr. Cyril Buraman (Ketua Parlemen Republik Nauru), Mr. Kenneth A. Kedi (Ketua Parlemen Republik Kepulauan Marshall), Mr. Japsper Nasiu (Ketua Parlemen Kepulauan Solomon), Mr. Fatafehi Fakafanua (Ketua Parlemen Kerajaan Tonga), Mr. Gaston Tong Sang (Ketua Parlemen French Polynesia), Mr. John Simon (Wakil Ketua Parlemen Papua Nugini), Mr. Lecourieux Yoann (Wakil Ketua Parlemen New Caledonia).

Dalam kesempatan tersebut, politisi Partai Golkar ini menerangkan, Indonesia merupakan negara kepulauan sekaligus maritim di kawasan Pasifik, dengan jumlah pulau terbanyak sekitar 17.600 pulau dan berpenduduk lebih dari 263 juta jiwa. Sebagai negara maritim, Indonesia memiliki luas wilayah perairan 6.315 juta km2, yang terbagi dalam 18 wilayah ekoregion laut.

“Indonesia juga merupakan negara kekuatan ekonomi baru dengan Pendapatan Domestik Bruto hampir USD 862 miliar. Indonesia kini sebagai salah satu anggota G-20, yang dalam beberapa dasawarsa ke depan akan menjadi salah satu dari 4 negara berpengaruh di bidang ekonomi dunia. Indonesia juga merupakan pemain kunci di kawasan Asia Tenggara dengan kontribusi ekonomi mencapai 30% dari total PDB ASEAN,” tutur Bamsoet.

Bamsoet menambahkan, kondisi geografis Indonesia yang terletak di antara Samudera Hindia dan Samudera Pasifik, mengharuskan Indonesia berinteraksi dengan negara-negara tetangga di sekitarnya, termasuk yang terletak di kawasan Pasifik. Realitas menunjukkan bahwa negara-negara di kawasan Pasifik tidak hanya dipersatukan oleh kesamaan kondisi geografis, potensi kekayaan alam dan keberagaman latar belakang Sumber Daya Manusianya saja. Tetapi, juga kesamaan dalam tantangan dan masalah yang dihadapinya.

“Isu-isu yang kita bicarakan hari ini, terkait erat dengan janji pembangunan global yakni Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs). Kita bicara soal ekonomi biru, yang mencirikan pemanfaatan potensi kelautan secara optimal dan berkelanjutan. Di satu sisi, kita juga dihadapkan pada fakta dampak negatif perubahan iklim akibat pemanasan global," terang Bamsoet.

Mantan Komisi III DPR RI ini menegaskan, eksistensi Indonesia di negara-negara Pasifik tak perlu diragukan lagi. Terutama, dalam berbagai forum pengembangan SDM dan masyarakat pesisir. Demikian pula dengan keterlibatan dan partisipasi anggota DPR RI dalam membangun kerjasama dengan anggota Parlemen dari kawasan Pasifik di berbagai forum regional dan internasional. 

"Indonesia telah terlibat dalam peningkatan hubungan negara Pasifik melalui berbagai kerangka multilateral. Seperti, PBB, Inisiatif Segitiga Terumbu Karang (CTI), APEC, Forum Kepulauan Pasifik (PIF), Grup Melanesia (MSG), Forum Pembangunan Kepulauan Pasifik (PIDF) dan lainnya. Di level Parlemen, keterlibatan Indonesia dan negara-negara Pasifik telah terjalin melalui forum antarparlemen seperti Uni Antar-Parlemen (IPU) dan Forum Parlemen Asia Pasifik (APPF)," jelas Bamsoet.

Ketua Badan Bela Negara Forum Komunikasi Putra Putri Purnawirawan Indonesia (FKPPI) ini juga optimis penyelenggaraan Indonesia Pacific Parliamentary Partnership akan menghasilkan kemitraan yang lebih luas. Sehingga membuat Indonesia dan negara-negara di kawasan Pasifik dapat saling memahami dan menumbuhkan kepercayaan bersama. 

"Sebagai negara yang bertetangga dan berada di kawasan laut yang sama, adalah sebuah keniscayaan apabila kita mutlak menjalin dan memelihara hubungan baik dalam kemitraan yang kuat dan berkelanjutan. Sehingga kita bisa berkontribusi bagi upaya mewujudkan harmoni dan perdamaian di kawasan," pungkas Bamsoet.