Portal Berita Ekonomi Kamis, 21 Februari 2019

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief
  • 20:35 WIB. Perindo - Perindo mendapatkan kontrak jual beli ikan tuna dengan perusahaan asal Jepang.
  • 20:34 WIB. BNI Life - BNI Life memperoleh predikat perusahaan dengan produk unit-linked terbaik.
  • 20:34 WIB. BNI - BNI meluncurkan program menabung dengan sampah atau bank sampah.
  • 20:34 WIB. BNI - BNI melibatkan para Agen BNI46 di beberapa wilayah untuk program bank sampah.
  • 20:33 WIB. KUR - Bank Mantap siap berpartisipasi menyalurkan KUR Pensiunan.
  • 19:37 WIB. BRIS - BRI Syariah menargetkan penyaluran kredit mikro Rp3 triliun di tahun ini.
  • 19:37 WIB. SMGR - Volume penjualan Semen Indonesia turun 6% di bulan Januari.
  • 19:37 WIB. WIKA - Nilai kontrak dari proyek Bandara Sultan Hasanudin mencapai Rp2,6 triliun.
  • 19:36 WIB. Mantap - Bank Mantap berencana menambah sekitar 60 jaringan kantor berbiaya rendah pada tahun ini.
  • 19:36 WIB. BTN - BTN mengambil porsi 10% di LinkAja.
  • 19:36 WIB. BTN - BTN menyebut LinkAja bisa membuat belanja modal perseroan makin efisien.
  • 19:35 WIB. KAI - KAI merekayasa keberangkatan kereta untuk mengantisipasi Munajat 212.
  • 19:35 WIB. Mandiri - Mandiri terlibat dalam kredit sindikasi dengan total nilai Rp6 triliun kepada anak usaha Salim Group.

Larang Anggota DPD Jadi Pengurus Parpol, Hakim MK Bakal Dilaporkan

Foto Berita Larang Anggota DPD Jadi Pengurus Parpol, Hakim MK Bakal Dilaporkan
Warta Ekonomi.co.id, Jakarta -

Wakil Ketua Komite I DPD RI Benny Ramdhani mengatakan institusinya akan mengadukan hakim Mahkamah Konstitusi ke Dewan Etik MK terkait dengan putusan lembaga itu yang melarang anggota DPD menjadi pengurus partai politik.

"Saya akan melaporkan ke Komite Etik MK, saya akan mempersiapkan bahannya. Saya harus yakin MK itu tidak diisi oleh para malaikat yang menjadi sumber kebenaran absolut," kata Benny dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa.

Ia meyakini MK tidak diisi oleh para malaikat yang memiliki kebenaran absolut sehingga bisa saja mereka ceroboh dalam mengambil keputusan dan memiliki agenda-agenda politik dalam putusannya. Menurut dia, DPD akan mencermati permasalahan tersebut secara komprehensif dan berkomunikasi dengan DPR serta fraksi-fraksi yang ada di lembaga legislatif tersebut.

"Sebagai anggota DPD akan melakukan konsultasi dengan DPR sebagai pembuat UU karena mereka tahu persis asbabun nuzul Pasal 128 UU Pemilu apa yang dimaksud dengan frasa pekerjaan lain. Saya meminta DPR mengambil sikap dan menjelaskan kepada publik dan MK apa yang dimaksud dengan frasa 128 tentang pekerjaan lain itu," ujarnya.

Ia menyesalkan MK mengeluarkan keputusan tersebut karena dikeluarkan pada masa menjelang pendaftaran calon anggota DPD. Menurut Benny, putusan tersebut sangat berbahaya dan menjadi ancaman serius yang akan menghilangkan hak politik warga negara.

"Putusan tersebut sangat politis karena tidak memberikan waktu bagi mereka yang ingin tetap di parpol sehinga mengalihkan pencalonan dari DPD ke DPR," ujarnya.

Secara "spirit", katanya lagi, sangat menghormati apa yang diputuskan MK. Namun, putusan tersebut secara waktu tidak tepat karena tahapan pemilu sudah berjalan. Ia mengibaratkan putusan MK itu keluar saat pertandingan sudah mulai, padahal seharusnya keluar sebelum tahapan pemilu dimulai.

"Saya sangat meyakini bahwa putusan ini tidak hanya menjadi ancaman serius yang berbahaya menghilangkan hak poltik orang yang diatur konstitusi tapi akan menciptakan benturan yang keras dengan peraturan KPU," ujarnya.

Tag: Dewan Perwakilan Daerah (DPD)

Penulis: Redaksi WE Online/Ant

Editor: Ferry Hidayat

Foto: Ferry Hidayat

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,767.30 3,729.07
British Pound GBP 1.00 18,411.72 18,223.66
China Yuan CNY 1.00 2,101.61 2,080.78
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 14,127.00 13,987.00
Dolar Australia AUD 1.00 10,109.28 10,006.30
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,800.01 1,782.15
Dolar Singapura SGD 1.00 10,447.42 10,343.12
EURO Spot Rate EUR 1.00 16,020.02 15,854.26
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,471.01 3,432.39
Yen Jepang JPY 100.00 12,756.91 12,629.35

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 6537.766 24.982 628
2 Agriculture 1616.672 15.458 21
3 Mining 1935.600 28.600 47
4 Basic Industry and Chemicals 903.282 9.632 71
5 Miscellanous Industry 1347.154 -12.736 46
6 Consumer Goods 2654.468 -5.813 51
7 Cons., Property & Real Estate 459.894 1.147 74
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1214.069 7.199 72
9 Finance 1243.721 7.000 91
10 Trade & Service 827.313 1.685 155
No Code Prev Close Change %
1 JAYA 288 432 144 50.00
2 OCAP 54 72 18 33.33
3 PUDP 356 430 74 20.79
4 PJAA 1,260 1,500 240 19.05
5 YULE 175 208 33 18.86
6 INPS 2,100 2,400 300 14.29
7 BRAM 6,200 7,000 800 12.90
8 IKAI 179 200 21 11.73
9 INDY 1,955 2,180 225 11.51
10 IBFN 240 266 26 10.83
No Code Prev Close Change %
1 ALDO 1,900 1,425 -475 -25.00
2 ARTA 980 780 -200 -20.41
3 KBLV 525 454 -71 -13.52
4 CSAP 600 540 -60 -10.00
5 AKPI 690 625 -65 -9.42
6 CLAY 1,540 1,395 -145 -9.42
7 BNLI 1,150 1,055 -95 -8.26
8 PSDN 260 242 -18 -6.92
9 SIPD 1,030 960 -70 -6.80
10 TRIS 236 220 -16 -6.78
No Code Prev Close Change %
1 PGAS 2,490 2,640 150 6.02
2 ADRO 1,345 1,415 70 5.20
3 JPFA 2,310 2,330 20 0.87
4 INDY 1,955 2,180 225 11.51
5 BUMI 150 163 13 8.67
6 BMRI 7,100 7,325 225 3.17
7 UNTR 26,000 26,500 500 1.92
8 ESTI 91 92 1 1.10
9 BNLI 1,150 1,055 -95 -8.26
10 LEAD 92 86 -6 -6.52