Portal Berita Ekonomi Kamis, 21 November 2019

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief
  • 08:59 WIB. IHSG - IHSG melemah 0,31% di awal sesi I.
  • 08:23 WIB. OIL - Harga acuan Brent diperdagangkan pada level 62,15 USD/barel
  • 08:22 WIB. OIL - Harga acuan WTI diperdagangkan pada level 57,11 USD/barel
  • 08:21 WIB. Gold - Spot price emas diperdagangkan pada level 1.474 USD/troy ounce
  • 08:20 WIB. Valas - Dollar AS melemah 0,22% terhadap Yen pada level 108,37 JPY/USD
  • 08:19 WIB. Valas - Dollar AS melemah 0,03% terhadap Poundsterling pada level 1,2928 USD/GBP
  • 08:18 WIB. Valas - Dollar AS melemah 0,03% terhadap Euro pada level 1,1076 USD/EUR
  • 08:16 WIB. Bursa - Indeks Strait Times dibuka negatif 0,81% pada level 3.203
  • 08:14 WIB. Bursa - Indeks Nikkei dibuka negatif 1,16% pada level 22.879
  • 08:12 WIB. Bursa - Indeks KOSPI dibuka negatif 1,00% pada level 2.104
  • 06:17 WIB. Bursa - Indeks S&P 500 ditutup negatif 0,38% pada level 3.108
  • 06:16 WIB. Bursa - Indeks Dow Jones ditutup negatif 0,40% pada level 27.821
  • 06:15 WIB. Bursa - Indeks Nasdaq ditutup negatif 0,51% pada level 8.526

BANI Surati Menkumham untuk Cabut Status BANI Versi Sovereign

BANI Surati Menkumham untuk Cabut Status BANI Versi Sovereign - Warta Ekonomi
WE Online, Jakarta -

Ketua Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI), Husseyn Umar, mengemukakan pihaknya telah menyurati Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) dengan merujuk pada copy putusan lengkap tentang Putusan Kasasi MA yang telah diumumkan dalam website Resmi MA agar dapat segera melaksanakan putusan tersebut, yakni dengan mencabut status Badan Hukum BANI versi Sovereign. 

Husseyn mengaku tidak khawatir terhadap rencana BANI versi Sovereign untuk mengajukan upaya hukum luar biasa Peninjauan Kembali (PK) atas putusan kasasi Mahkamah Agung 232 K/TUN/2018 terkait gugatan badan hukum di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta. Husseyn menyebutkan, PK merupakan hak hukum dari setiap warga negara, karena memang ada undang-undang yang mengaturnya.

"Meskipun demikian, pengajuan PK secara hukum tidak menunda eksekusi sebuah putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, apalagi putusan resmi kasasi tersebut telah dikeluarkan, sehingga dibatalkannya legalitas BANI Versi Sovereign harus segera dilaksanakan,” ujar Husseyn dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Rabu (25/7/2018).

Perihal asal muasal gugatan antara BANI dengan BANI versi Sovereign tersebut, Husseyn menjelaskan semuanya berawal dari adanya sebuah perkumpulan yang menamakan dirinya persis sama dengan lembaga yang kini tengah dipimpinnya dan telah berdiri sejak 41 tahun yang lalu.

"Perkumpulan tersebut mendaftarkan dirinya sebagai badan hukum dengan nama BANI ke Kemenkum-HAM padahal nama BANI sudah dilindungi oleh Undang-Undang tentang Merek sejak tahun 2003,” paparnya.

Tak berhenti di situ, perkumpulan yang selanjutnya dikenal dengan BANI versi Sovereign tersebut menggugat BANI terkait hak penggunaan merek BANI di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat, walaupun akhirnya Pengadilan Niaga memenangkan BANI, dan menyatakan BANI tetap merupakan pihak yang berhak untuk menggunakan merek dengan kata "Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI)" dan "BANI Arbitration Center".

Husseyn juga menjelaskan bahwa BANI tidak pernah berkeberatan jika ada lembaga atau perkumpulan yang dibentuk untuk menyelenggarakan arbitrase.

"Namun, tentunya dengan menggunakan nama sendiri, tidak menggunakan nama lembaga yang telah dilindungi oleh Undang-Undang  tentang Merek. Silahkan gunakan nama lain. Seperti diketahui saat  ini di Indonesia sudah ada BAPMI untuk penyelesaian sengketa pasar modal, ada BAORI untuk sengketa  olahraga, dan lain sebagainya, mengapa harus melanggar hukum dengan menggunakan nama BANI yang sudah ada sejak dahulu secara nyata dan secara hukum," ujarnya. 

BANI selama ini telah sebagai lembaga telah memeriksa dan memutus berbagai sengketa di bidang bisnis. Hingga tahun 2016, BANI telah menangani lebih dari 1000 perkara. Pada tahun 2007, BANI merupakan salah satu anggota pendiri dari (founding member) Regional Arbitration Institute Forum (RAIF) yang beranggotakan institut arbitrase dari berbagai negara di kawasan Asia, dan tanggal 5-6 Mei 2012 BANI bertindak sebagai tuan rumah penyelenggara RAIF Conference di Bali. BANI juga merupakan salah satu founding member dari Asia Pacific Regional Arbitration Group (APRAG) yang didirikan pada tahun 2004. 

APRAG saat ini beranggotakan 48 badan arbitrase di seluruh kawasan Asia-Pacific. Sebagai founding member, pada tanggal 6-8 Oktober 2016 yang lalu BANI  menjadi tuan rumah penyelenggara APRAG Conference di Bali. Pada saat ini, Ketua BANI adalah president dari organisasi tersebut. BANI juga merupakan salah satu member ICCA (International Council for Commercial Arbitration).

"Selain itu BANI juga telah mengadakan kerja sama dengan 12 badan arbitrase, baik di Asia maupun di Eropa,” ujar Husseyn.

Husseyn berharap Menkum-HAM dapat segera melaksanakan putusan kasasi MA tersebut agar masalah ini segera selesai sehingga ke depannya tidak menimbulkan keresahan di kalangan para pelaku bisnis yang ingin menyelesaikan sengketanya di badan arbitrase dan tidak ada lagi sebuah perkumpulan yang menamakan dirinya BANI secara tidak sah atau karena adanya itikad yang tidak baik.

Baca Juga

Tag: Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI)

Penulis/Editor: Ratih Rahayu

Foto: BANI

Loading...

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,777.90 3,740.11
British Pound GBP 1.00 18,287.40 18,104.03
China Yuan CNY 1.00 2,015.06 1,994.90
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 14,167.49 14,026.52
Dolar Australia AUD 1.00 9,665.06 9,566.09
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,809.87 1,791.68
Dolar Singapura SGD 1.00 10,408.85 10,298.47
EURO Spot Rate EUR 1.00 15,689.08 15,530.16
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,404.83 3,368.52
Yen Jepang JPY 100.00 13,056.39 12,922.90

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 6155.109 3.019 662
2 Agriculture 1407.700 28.253 20
3 Mining 1487.759 2.187 49
4 Basic Industry and Chemicals 958.942 -7.373 76
5 Miscellanous Industry 1176.195 -3.763 50
6 Consumer Goods 2068.984 0.749 54
7 Cons., Property & Real Estate 500.869 -3.915 82
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1141.597 8.197 76
9 Finance 1281.736 2.705 90
10 Trade & Service 782.940 0.703 165
No Code Prev Close Change %
1 BMSR 118 157 39 33.05
2 MFMI 436 545 109 25.00
3 PICO 3,580 4,470 890 24.86
4 ITIC 1,050 1,270 220 20.95
5 EAST 91 110 19 20.88
6 TRUS 274 328 54 19.71
7 POLU 1,500 1,795 295 19.67
8 KOIN 150 174 24 16.00
9 JTPE 825 945 120 14.55
10 AMIN 290 328 38 13.10
No Code Prev Close Change %
1 COWL 117 77 -40 -34.19
2 CITY 165 111 -54 -32.73
3 VRNA 101 70 -31 -30.69
4 JSKY 312 234 -78 -25.00
5 PURE 480 360 -120 -25.00
6 ENVY 1,170 880 -290 -24.79
7 TGRA 210 158 -52 -24.76
8 ARTO 2,850 2,230 -620 -21.75
9 PNSE 450 360 -90 -20.00
10 POOL 1,160 940 -220 -18.97
No Code Prev Close Change %
1 MNCN 1,420 1,415 -5 -0.35
2 MAMI 250 280 30 12.00
3 IPTV 510 510 0 0.00
4 BBRI 4,190 4,220 30 0.72
5 BHIT 68 68 0 0.00
6 BRPT 1,245 1,175 -70 -5.62
7 ESIP 535 530 -5 -0.93
8 TCPI 5,100 5,075 -25 -0.49
9 TLKM 4,020 4,090 70 1.74
10 TOWR 660 670 10 1.52