Soal APBD, Kang Emil Iri dengan Daerah Lain

Warta Ekonomi, Bandung -

Gubernur Jabar terpilih 2018 Ridwan Kamil akan meningkatkan lobi ke pemerintah pusat karena selama ini Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jabar dinilainya kurang optimal. Ia mencontohkan Pemprov Sumatera Utara yang APBD-nya tidak besar, tapi menerima bantuan pusat puluhan triliun, karena mengoptimalkan lobi ke pemerintah Pusat. 

“Saya ingin kalau APBD kita tidak cukup, harus ada sistem untuk lobi pemerintah pusat. Termasuk membuat kerja sama dengan luar negeri," katanya usai acara rapat paripurna Pengumuman Penetapan Gubernur dan Wakil Gubernur jabar Terpilih 2018 di Gedung DPRD Jabar di Bandung, Rabu (25/7/2018).

Menurut Emil, jika semua urusan mengandalkan APBD, padahal APBD hanya 10% dari kemampuan membangun negeri ini, maka sebagai pemimpin ia harus inovatif.  

“Saya tidak akan menjadi pemimpin yang sifatnya administratif,  tapi pemimpin  yang multi dimensi dimana ada rezekinya untuk Jabar akan saya kejar, keluar negeri, ke pusat, itu yang saya sebut inovasi,” tegasnya.

Selain itu, Emil juga meminta DPRD Jabar untuk tidak  memparipurnakan dulu Kebijakan Umum Anggaran Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA- PPAS) sebelum pihaknya mengisi dengan program pasangan Rindu (Ridwan Kamil – Uu Ruzhanul Ulum). Sehingga, saat dia bekerja, bisa menjalankan visi, misi dan program Rindu untuk percepatan pembangunan Jabar.

Hal itu sesuai dengan peraturan Mendagri No. 22 Tahun 2018  yang menyebutkan, walaupun belum dilantik, pasangan terpilih boleh mensinkronisasikan program. 

"Maka kita butuh waktu dan minta izin kepada DPRD untuk tidak memparipurnakan KUA PPAS,” ungkapnya  Kang Emil .

Emil menjelaskan, poin yang disinkronkan ada 9 visi misi Rindu dan program  2019, harus 100 persen program RIndu. Program prioritasnya adalah  infrastruktur di Jabar Selatan, pengentasan pengangguran dengan program satu desa satu perusahaan, launching kredit Mesra (Masjid Sejahtera), dan program satu desa satu destinasi pariwisata dengan hibah pariwisata.  

Terkait KUA PPAS, Permendagri No. 38 Tahun 2018, Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2019, menyebutkan bahwa penyusunan KUA PPAS memperhatikan visi misi dan program kepala daerah terpilih serta mempedomani peraturan daerah mengenai organisasi perangkat daerah. 

Dalam acara pengumuman penetapan gubernur terpilih itu, Kang Emil dan Kang Uu  diperkenalkan kepada anggota dewan. “Saya senang, karena bertemu dengan politikus yang semula berseberangan, kami bertemu dalam satu wadah silahturahmi. Pilkada masa lalu, ke depan mari sama-sama membangun Jabar, itu komitmen kami setelah bertemu anggota dewan di sini,” jelasnya.

Adapun, Ketua DPRD Ineu Purwadewi mengungkapkan sinkronisasi itu biasa dalam pemerintahan. Sebelumnya, pihaknya selalu mensinkronkan kebijakan daerah kabupaten kota. DPRD Provinsi juga sakan  mensinkronkan kebijakan yang ada di Kabupaten Kota. 

“Sebelum rapat dimulai, saya juga  bertemu dengan gubernur terpilih dan pimpinan DPRD dan ketua fraksi, kami berbicara tentang memajukan Jabar ke depan,” kata dia. 

Menurut dia, setelah Kang Emil dan Kang Uu dilantik, sinergitas dan harmonisasi harus dibangun antara DPRD dan eksekutif, gubernur dan wagub, karena kita bagian dari pemerintahan Jabar. “Saya yakin, pada masa transisi tidak sulit karena dulu Kang Emil sebagai Wali Kota Bandung yang tak lepas dari kerja sama dengan DPRD,” ujarnya. 

Terkait dengan surat penetapan KPU, menurut Ineu, sesuatu aturan pihaknya diberi waktu 5 hari dari hari penetepan di KPU, kemarin. “Alhamdulillah hari ini kami selesai mengumumkan dalam rapat  paripurna sesuai dengan Undang-undang tersebut. Secepatnya, kalau hari ini selesai, besok akan kami kirimkan ke  Presiden melalui Kemendagri,” pungkasnya.