Portal Berita Ekonomi Sabtu, 20 Juli 2019

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief
  • 20:17 WIB. Ontario - Ford akan mem-PHK 200 tenaga kerja di pabrik Kanada.
  • 19:25 WIB. Penerbangan - China Southern Airlines diinjeksi modal US$4 miliar.
  • 18:34 WIB. Mandiri - Layanan Bank Mandiri kembali normal.
  • 18:15 WIB. Olimpiade - Beijing sudah sediakan 5G di tempat-tempat untuk Olimpiade Musim Dingin 2022
  • 18:11 WIB. 5G - Beijing telah bangun 5.285 BTS 5G sampai Juni
  • 17:56 WIB. China - Kolaborasi Toyota Motor dengan BYD akan luncurkan sedan listrik dan SUV pada semester I-2020
  • 17:21 WIB.  Indonesia Open - Marcus/Kevin akan menghadapi Ahsan/Hendra di final.
  • 16:49 WIB. Golkar - Luhut ingin Airlangga dan Bamsoet tetap jaga soliditas.
  • 15:41 WIB. China - Toyota Motors bekerjasama dengan BYD akan produksi mobil listrik di China
  • 15:32 WIB. Asia Tenggara - Lebih dari 35 venture capital fokus garap Asia Tenggara
  • 15:29 WIB. VC - Asia Tenggara bakal diguyur lebih dari US$4,2 miliar oleh venture capital
  • 14:04 WIB. Korea-Jepang - Trump mengatakan Presiden Korea Selatan meminta tolong untuk menyelesaikan urusan dengan Jepang.
  • 13:05 WIB. Buenos Aires - César Pelli, arsitek Petronas Twin Tower, meninggal pada usia 92 tahun.
  • 12:34 WIB. Beijing - Korban pabrik gas Henan Coal Gas Group mencapai 10 pada Sabtu (20/7)
  • 11:41 WIB. Oyo - Ritesh Agarwal, founder Oyo, akan investasi lagi US$2 miliar untuk meningkatkan sahamnya jadi 3 kali lipat.

RUU PNBP Tuntas, Misbakhun Yakini Kesinambungan Fiskal APBN Makin Terjaga

RUU PNBP Tuntas, Misbakhun Yakini Kesinambungan Fiskal APBN Makin Terjaga - Warta Ekonomi
WE Online, Jakarta -

Komisi XI DPR dan pemerintah yang diwakili Menteri Keuangan Sri Mulyani menyepakati Rancangan Undang-undang Penerimaan Negara Bukan Pajak (RUU PNBP) untuk disahkan menjadi undang-undang. Sebelumnya, kesepakatan bersama itu telah diteken di tingkat panitia kerja (Panja) di Komisi XI DPR, Rabu (25/7).

Fraksi Partai Golkar (FPG) DPR yang getol menyuarakan RUU PNBP mengharapkan kelak ketika undang-undangnya diberlakukan  akan mampu menopang APBN dari sektor pajak. Anggota Komisi XI DPR dari FPG Mukhamad Misbakhun saat membacakan pandangan fraksinya mengatakan, RUU PNBP merupakan strategi penting untuk menjaga pemasukan negara.

Menurut Misbakhun, Presiden Joko Widodo sudah mengeluarkan Inpres Nomor 4 Tahun 2018 tentang Peningkatan Pengawasan Penerimaan Pajak Atas Belanja Pemerintah dan PNBP. Melalui inpres itu pula presiden yang beken disapa dengan panggilan Jokowi tersebut merintahkan  pengawasan atas pelaksanaan kewajiban perpajakan bendahara dalam belanja pemerintah dan pengelolaan PNBP bisa ditingkatkan.

“RUU PNBP ini nantinya menjadi ruh, sebagai panduan baru dalam memungut PNBP,” ujar Misbakhun yang mewakili FPG dalam penandatanganan RUU PNBP di tingkat panja.

Legislator yang terkenal getol membela kebijakan Presiden Jokowi itu menuturkan, setidaknya ada empat poin penting terkait UU PNBP. Pertama, UU PNBP akan berfungsi sebagai bantalan yang kuat dalam menopang penerimaan negara secara total dalam APBN untuk pembiayaan pembangunan nasional. 

Kedua, dengan UU PBNP maka mekanisme APBN benar-benar digunakan. Dengan demikian, kementrian/lembaga harus melakukan penyempurnaan terhadap tata kelola dan sistem evaluasi sehingga negara mempunyai strategi dalam pengelolaan sumber daya alam (SDA).

“Dengan demikian apabila harga naik negara bisa mengeksploitasi. Tapi apabila harga turun, negara mempunyai strategi bagaimana SDA tersebut disimpan untuk generasi mendatang,” ujarnya.

Mantan pegawai Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kemenkeu ini melanjutkan, UU PNBP merupakan bagian dari kebijakan pemerintah yang berpihak pada kepentingan rakyat. Karena iru Fraksi Partai Golkar mendukung penuh karena PNBP sangat terkait dengan pelayanan kehidupan dasar.

“Pasal-pasal mengenai itu diakomodir menjadi tarif nol persen, seperti penyelenggaraan kegiatan sosial, kegiatan keagamaan, pertimbangan karena keadaan di luar kemampuan wajib bayar, masyarakat tidak mampu, mahasiswa berprestasi, serta usaha mikro, kecil dan menengah,” tuturnya.

Keempat, UU PNBP sebagai panduan untuk mengoptimalkan pendapatan negara dari PNBP guna mewujudkan kesinambungan fiskal (fiscal sustainability), tata kelola dan optimalisasi sehingga APBN lebih sehat dari segi sumber pembiayaan.

Misbakhun menambahkan, PNBP juga diselaraskan dengan paket undang-undang bidang keuangan negara. Antara lain UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, serta UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.

“Fraksi Partai Golkar berharap dengan kehadiran Undang-undang PNBP ini dapat sebagai penopang yang kuat untuk pembiayaan APBN kita ke depan, selain dari sektor pajak, serta dapat mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah dalam pelayanan, pengaturan dan perlindungan masyarakat, pengelolaan kekayaan negara, serta pemanfaatan sumber daya alam dalam rangka pencapaian tujuan nasional,” pungkasnya.

Tag: Mukhamad Misbakhun, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)

Penulis/Editor: Ferry Hidayat

Foto: Istimewa

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,728.00 3,690.58
British Pound GBP 1.00 17,543.07 17,366.04
China Yuan CNY 1.00 2,037.30 2,016.90
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 13,983.00 13,843.00
Dolar Australia AUD 1.00 9,884.58 9,784.23
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,789.94 1,771.79
Dolar Singapura SGD 1.00 10,307.39 10,202.68
EURO Spot Rate EUR 1.00 15,750.45 15,588.60
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,403.02 3,366.49
Yen Jepang JPY 100.00 13,003.81 12,872.42

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 6456.539 53.245 652
2 Agriculture 1359.948 0.169 21
3 Mining 1656.555 1.125 49
4 Basic Industry and Chemicals 836.222 20.201 72
5 Miscellanous Industry 1262.035 -2.850 49
6 Consumer Goods 2419.754 33.936 53
7 Cons., Property & Real Estate 497.831 2.310 80
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1241.954 8.326 74
9 Finance 1325.581 8.757 91
10 Trade & Service 819.503 2.647 163
No Code Prev Close Change %
1 POLU 1,260 1,575 315 25.00
2 PAMG 416 520 104 25.00
3 GLOB 505 630 125 24.75
4 PICO 486 605 119 24.49
5 KIOS 520 630 110 21.15
6 FUJI 123 143 20 16.26
7 ASBI 340 384 44 12.94
8 ARKA 1,035 1,165 130 12.56
9 TMPO 162 180 18 11.11
10 IKBI 274 298 24 8.76
No Code Prev Close Change %
1 KBLV 436 390 -46 -10.55
2 KAYU 498 448 -50 -10.04
3 IIKP 62 57 -5 -8.06
4 SRAJ 310 286 -24 -7.74
5 SAPX 745 690 -55 -7.38
6 MINA 1,400 1,300 -100 -7.14
7 NICK 266 248 -18 -6.77
8 PBSA 760 710 -50 -6.58
9 TNCA 324 304 -20 -6.17
10 DSFI 135 127 -8 -5.93
No Code Prev Close Change %
1 SRIL 350 352 2 0.57
2 BHIT 81 85 4 4.94
3 MNCN 1,365 1,435 70 5.13
4 IPTV 242 248 6 2.48
5 BPTR 97 104 7 7.22
6 POSA 214 204 -10 -4.67
7 BDMN 4,840 5,100 260 5.37
8 ANTM 950 940 -10 -1.05
9 LPKR 278 284 6 2.16
10 BBRI 4,450 4,480 30 0.67