Portal Berita Ekonomi Senin, 15 Oktober 2018

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief
  • 22:31 WIB. BTN - Para atlet Indonesia yang terdaftar dan mendapatkan referensi dari KOI bisa mendapatkan program khusus KPR dan KPA.
  • 22:30 WIB. BTN - BTN menggelar kemitraan dengan KOI dalam program khusus KPR.
  • 22:28 WIB. JSMR - masih ada sekitar Rp5,3 triliun dana pembebasan lahan yang sudah ditalangi Jasa Marga yang belum dikembalikan oleh BLU LMAN.
  • 22:28 WIB. JSMR - Jasa Marga telah menggelontorkan Rp14 triliun untuk menalangi pembebasan lahan 14 ruas jalan tol yang dimiliki perusahaan.
  • 22:26 WIB. BRI - Melalui aplikasi digital banking, BRI percaya pelayanan ke nasabah juga bisa meningkat.
  • 22:25 WIB. BRI - BRI memproyeksi sebanyak 40% SDM perusahaan berasal dari bidang teknologi informasi.
  • 22:25 WIB. BRI - BRI akan memperkuat SDM di bidang teknologi informasi.
  • 21:13 WIB. Jiwasyara - Jiwasraya telah membayarkan bunga atas 1.286 polis yang jatuh tempo.
  • 21:11 WIB. Jiwasraya - Jiwasraya menunda pembayaran polis JS Proteksi Plan dengan total nilai Rp802 miliar.
  • 21:06 WIB. Bio Farma - Bio Farma tengah mendiskusikan bantuan baru yang akan diberikan oleh Bill & Melinda Gates Foundation.
  • 20:41 WIB. Bio Farma - Bio Farma meningkatkan eskpor ke pasar Afrika.
  • 20:33 WIB. Garuda - Mulai 29 Oktober, Garuda membuka rute Singapura–Tanjung Pandan PP.
  • 18:51 WIB. Israel - Israel akan bangun pemukiman baru di Hebron.
  • 18:51 WIB. Palestina - Israel tangkap 4 aktivis di kampung Badui Palestina.
  • 18:49 WIB. Iran - Rouhani: AS berupaya ubah rezim di Iran.

RUU PNBP Tuntas, Misbakhun Yakini Kesinambungan Fiskal APBN Makin Terjaga

Foto Berita RUU PNBP Tuntas, Misbakhun Yakini Kesinambungan Fiskal APBN Makin Terjaga
Warta Ekonomi.co.id, Jakarta -

Komisi XI DPR dan pemerintah yang diwakili Menteri Keuangan Sri Mulyani menyepakati Rancangan Undang-undang Penerimaan Negara Bukan Pajak (RUU PNBP) untuk disahkan menjadi undang-undang. Sebelumnya, kesepakatan bersama itu telah diteken di tingkat panitia kerja (Panja) di Komisi XI DPR, Rabu (25/7).

Fraksi Partai Golkar (FPG) DPR yang getol menyuarakan RUU PNBP mengharapkan kelak ketika undang-undangnya diberlakukan  akan mampu menopang APBN dari sektor pajak. Anggota Komisi XI DPR dari FPG Mukhamad Misbakhun saat membacakan pandangan fraksinya mengatakan, RUU PNBP merupakan strategi penting untuk menjaga pemasukan negara.

Menurut Misbakhun, Presiden Joko Widodo sudah mengeluarkan Inpres Nomor 4 Tahun 2018 tentang Peningkatan Pengawasan Penerimaan Pajak Atas Belanja Pemerintah dan PNBP. Melalui inpres itu pula presiden yang beken disapa dengan panggilan Jokowi tersebut merintahkan  pengawasan atas pelaksanaan kewajiban perpajakan bendahara dalam belanja pemerintah dan pengelolaan PNBP bisa ditingkatkan.

“RUU PNBP ini nantinya menjadi ruh, sebagai panduan baru dalam memungut PNBP,” ujar Misbakhun yang mewakili FPG dalam penandatanganan RUU PNBP di tingkat panja.

Legislator yang terkenal getol membela kebijakan Presiden Jokowi itu menuturkan, setidaknya ada empat poin penting terkait UU PNBP. Pertama, UU PNBP akan berfungsi sebagai bantalan yang kuat dalam menopang penerimaan negara secara total dalam APBN untuk pembiayaan pembangunan nasional. 

Kedua, dengan UU PBNP maka mekanisme APBN benar-benar digunakan. Dengan demikian, kementrian/lembaga harus melakukan penyempurnaan terhadap tata kelola dan sistem evaluasi sehingga negara mempunyai strategi dalam pengelolaan sumber daya alam (SDA).

“Dengan demikian apabila harga naik negara bisa mengeksploitasi. Tapi apabila harga turun, negara mempunyai strategi bagaimana SDA tersebut disimpan untuk generasi mendatang,” ujarnya.

Mantan pegawai Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kemenkeu ini melanjutkan, UU PNBP merupakan bagian dari kebijakan pemerintah yang berpihak pada kepentingan rakyat. Karena iru Fraksi Partai Golkar mendukung penuh karena PNBP sangat terkait dengan pelayanan kehidupan dasar.

“Pasal-pasal mengenai itu diakomodir menjadi tarif nol persen, seperti penyelenggaraan kegiatan sosial, kegiatan keagamaan, pertimbangan karena keadaan di luar kemampuan wajib bayar, masyarakat tidak mampu, mahasiswa berprestasi, serta usaha mikro, kecil dan menengah,” tuturnya.

Keempat, UU PNBP sebagai panduan untuk mengoptimalkan pendapatan negara dari PNBP guna mewujudkan kesinambungan fiskal (fiscal sustainability), tata kelola dan optimalisasi sehingga APBN lebih sehat dari segi sumber pembiayaan.

Misbakhun menambahkan, PNBP juga diselaraskan dengan paket undang-undang bidang keuangan negara. Antara lain UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, serta UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.

“Fraksi Partai Golkar berharap dengan kehadiran Undang-undang PNBP ini dapat sebagai penopang yang kuat untuk pembiayaan APBN kita ke depan, selain dari sektor pajak, serta dapat mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah dalam pelayanan, pengaturan dan perlindungan masyarakat, pengelolaan kekayaan negara, serta pemanfaatan sumber daya alam dalam rangka pencapaian tujuan nasional,” pungkasnya.

Tag: Mukhamad Misbakhun, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)

Penulis/Editor: Ferry Hidayat

Foto: Istimewa

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 4,071.78 4,031.14
British Pound GBP 1.00 20,215.95 20,005.65
China Yuan CNY 1.00 2,209.20 2,187.21
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 15,270.00 15,118.00
Dolar Australia AUD 1.00 10,875.29 10,764.02
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,948.90 1,929.37
Dolar Singapura SGD 1.00 11,118.39 11,003.71
EURO Spot Rate EUR 1.00 17,722.36 17,544.44
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,677.75 3,637.63
Yen Jepang JPY 100.00 13,605.99 13,469.35

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 5727.256 -29.234 610
2 Agriculture 1509.830 -12.368 20
3 Mining 1893.607 -32.593 47
4 Basic Industry and Chemicals 722.721 -27.621 70
5 Miscellanous Industry 1188.324 -0.762 45
6 Consumer Goods 2415.354 -13.287 49
7 Cons., Property & Real Estate 400.482 -4.050 71
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1024.524 -8.265 70
9 Finance 1048.064 10.116 91
10 Trade & Service 788.569 -6.051 147
No Code Prev Close Change %
1 SURE 785 970 185 23.57
2 RBMS 144 174 30 20.83
3 SMCB 1,570 1,850 280 17.83
4 APEX 1,510 1,760 250 16.56
5 VRNA 109 127 18 16.51
6 MFMI 680 770 90 13.24
7 GMFI 272 304 32 11.76
8 TMPO 126 140 14 11.11
9 SONA 4,950 5,500 550 11.11
10 TIRA 138 153 15 10.87
No Code Prev Close Change %
1 INKP 14,300 11,700 -2,600 -18.18
2 PANI 248 210 -38 -15.32
3 ASJT 392 332 -60 -15.31
4 LPCK 1,625 1,385 -240 -14.77
5 DIGI 930 805 -125 -13.44
6 TKIM 11,600 10,050 -1,550 -13.36
7 KONI 238 210 -28 -11.76
8 AKPI 930 825 -105 -11.29
9 MLPT 890 790 -100 -11.24
10 LPIN 1,005 900 -105 -10.45
No Code Prev Close Change %
1 SKRN 1,310 1,185 -125 -9.54
2 TKIM 11,600 10,050 -1,550 -13.36
3 INKP 14,300 11,700 -2,600 -18.18
4 SMCB 1,570 1,850 280 17.83
5 RBMS 144 174 30 20.83
6 PGAS 2,120 2,040 -80 -3.77
7 KPIG 131 133 2 1.53
8 MNCN 755 745 -10 -1.32
9 BBRI 2,950 3,000 50 1.69
10 TLKM 3,680 3,660 -20 -0.54