Keterlibatan Prabowo pada Aktivis 98 Dianggap Isu Basi, Benarkah?

Warta Ekonomi, Jakarta -

Terbongkarnya dokumen rahasia Amerika Serikat yang diunggah lembaga Arsip Keamanan Nasional (NSA) terkait keterlibatan Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto yang kala itu menjabat sebagai Komanda Jenderal Kopassus TNI AD menghilangkan  paksa aktivis pada 1998, dianggap sebagai isu basi oleh politisi partai itu. 

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad, mengatakan secara umum, isu penculikan tersebut merupakan informasi yang didaur ulang dan sudah basi. Olehnya itu ia berharap, semua pihak tidak ikut-ikutan menyebarkannya. 

"Jangan menggoreng isu tersebut, lebih baik kita konsentrasi bagaimana mengatasi situasi ekonomi yang sekarang semakin sulit," ujarnya di Jakarta, Kamis (26/7/2018).

Menurutnya, data tersebut sangat tidak akurat dan tidak benar, sumbernya juga hanya merujuk keterangan seorang pemimpin organisasi mahasiswa yang bersifat sangat asumstif. Bahkan pernyataan dalam dokumen NSA disebutnya bersifat testimonium di auditu (kesaksian katanya). Sehingga keterangan tersebut tidak memiliki relevansi. 

Ia menegaskan dalam putusan pengadilan soal kasus Tim Mawar yang terlibat dalam penculikan aktivis 1998, juga tidak menyangkut nama Prabowo Subianto.

Diketahui, dalam salah satu telegram yang berisi percakapan antara Asisten Menteri Luar Negeri AS, Stanley Roth, dan Komandan Kopassus Mayor Jenderal Prabowo Subianto, menyebutkan pada arsip tertanggal 7 Mei 1998, staf Kedutaan Besar AS di Jakarta mencatat nasib para aktivis yang tiba-tiba menghilang. Dalam tulisannya memuat bahwa para aktivis yang menghilang boleh jadi ditahan di fasilitas Kopassus di jalan lama yang menghubungkan Jakarta dengan Bogor.

Kemudian pada catatan selanjutnya, seorang staf politik Kedutaan Besar AS di Jakarta bertemu dengan seorang pemimpin organisasi mahasiswa. Dalam pembicaraan itu memunculkan nama Prabowo Subianto. Narasumber tersebut mengaku mendapat informasi dari Kopassus bahwa penghilangan paksa dilakukan oleh Grup 4 Kopassus. Informasi itu juga menyebutkan terjadi konflik di antara divisi Kopassus bahwa Grup 4 masih dikendalikan Prabowo. 

"Penghilangan itu diperintahkan Prabowo yang mengikuti perintah dari Presiden Soeharto," tulis dokumen itu.