Kelola Inflasi, Jokowi Tekankan Ketersediaan Pasokan

Warta Ekonomi, Jakarta -

Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) menekankan, Pemerintah akan terus berupaya mendukung pengelolaan stabilitas makroekonomi, khususnya melalui pengendalian inflasi dan keberlanjutan pertumbuhan ekonomi. Pembangunan infrastruktur terus didorong Pemerintah, tidak hanya di Jawa, tapi juga di seluruh wilayah nusantara. 

Hal tersebut disampaikan Jokowi saat membuka dan memimpin langsung Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengendalian Inflasi di Jakarta, Kamis (26/7/2018).

Rakornas Pengendalian Inflasi diselenggarakan bersama Bank Indonesia, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian Keuangan dengan tema Mempercepat Pembangunan Infrastruktur untuk Mewujudkan Stabilitas Harga dan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif Serta Berkualitas.

Tema tersebut selaras dengan prioritas Pemerintah untuk mengakselerasi pembangunan infrastruktur nasional yang akan memperkuat efektivitas pengendalian inflasi. Turut hadir dalam Rakornas para menteri, pimpinan lembaga terkait, Panglima TNI, Kapolri, serta 532 TPID dari 34 provinsi dan 498 kabupaten/kota.

Terkait pengelolaan inflasi, Jokowi menilai perlunya upaya pengendalian inflasi melalui upaya mewujudkan ketersediaan pasokan dan kelancaran distribusi.

"Saya melihat hasil (inflasi) ini sudah baik. Tapi target kita semakin tahun semakin rendah, semakin rendah, semakin rendah. Tolong betul kepala daerah, gubernur, bupati, wali kota yang berkaitan dengan pasokan, pangan. Dilihat betul. Problemnya di mana? Pasokan, distribusi, atau infrastruktur yang jelek, semua harus tahu," paparnya.

Dalam kaitan ini, Presiden RI menggarisbawahi pentingnya upaya mendorong perdagangan antardaerah, sehingga daerah yang mengalami surplus barang dapat memberikan pasokan ke daerah lain yang mengalami defisit. 

"Pasokan kalau kurang, misalnya beras, tahu berasnya kurang, cek provinsi mana yang surplus. Misalnya Jawa Timur, panggil Gubernur Jawa Timur, Pakde Karwo, untuk kirim misalnya ke provinsi yang kekurangan. Yang surplus di Sulawesi Selatan, telepon Gubernur Sulawesi Selatan. Kalau telepon kurang mantap, datangi! Paling terbang satu setengah jam kirim beras ke provinsi saya. Bupati, wali kota juga harus seperti ini kalau ingin rakyat menikmati harga yang terkendali. Jangan inflasi sudah tinggi nggak ngerti, duduk manis di kantor," jelas Jokowi.

Selain itu, untuk menjaga ketersediaan pasokan, Presiden RI menekankan pentingnya peran Kepolisian Republik Indonesia untuk turut menjaga berjalannya mekanisme pasar, antara lain dengan mencegah terjadinya penimbunan barang yang berlebihan.

"Saya titip juga pada Kapolri, terutama Kapolres-kapolres jangan represif. Tetap ikuti mekanisme pasar. Represif itu artinya kalau inflasi di sebuah daerah stabil tetapi orang menimbun barang, nggak ada masalah. Tapi kalau ada distributor atau agen menimbun barang, sehingga harganya melonjak. Lah ini yang harus dipermasalahkan. Karena stok itu perlu. Biarkan mekanisme pasar, tapi kalau ada yang merusak dengan cara menimbun, inflasi naik, harga naik yang harus dikejar," tukasnya.