Menu
News
EkBis
New Economy
Kabar Finansial
Sport & Lifestyle
Government
Video
Indeks
About Us
Social Media

Sumarsono Yakin Gubernur Baru Percepat Penurunan Kemiskinan di Sulsel

Sumarsono Yakin Gubernur Baru Percepat Penurunan Kemiskinan di Sulsel Kredit Foto: Tri Yari Kurniawan
Warta Ekonomi, Makassar -

Penjabat Gubernur Sulsel, Soni Sumarsono, menaruh asa sekaligus berkeyakinan gubernur dan wakil gubernur baru daerah ini mampu mempercepat penurunan angka kemiskinan. Diketahui, Komisi Pemilihan Umum (KPU) baru saja menetapkan Nurdin Abdullah-Andi Sudirman Sulaiman, sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Sulsel terpilih, Kamis (26/7) malam. 

Sekadar gambaran umum, angka kemiskinan di Sulsel mengalami penurunan pada tahun ini. Sepanjang 2018, angka kemiskinan daerah yang menjadi pintu gerbang Kawasan Timur Indonesia sebesar 9,06% atau berada di bawah rata-rata angka nasional sebesar 9,82%. Capaian itu menempatkan Sulsel berada pada urutan ke-17 tingkat kemiskinan terendah secara nasional. 

Secara spesifik, angka kemiskinan Sulsel menurun dari 813.070 jiwa (9,38%) menjadi 729.630 jiwa (9,06%). Sedangkan angka pengangguran mengalami peningkatan dari 190.440 jiwa (4,77%) menjadi 224.890 jiwa (5,39%). 

"Turun 0,1 persen saja memang sudah susah karena menyangkut ribuan orang. Insya Allah gubernur baru akan mempercepat penurunan kemiskinan karena Sulsel adalah provinsi model," kata Sumarsono, dalam keterangan persnya, Jumat (27/7/2018). 

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulsel sendiri terus melakukan berbagai upaya untuk menurunkan angka kemiskinan. Belum lama ini, pemerintah provinsi menggelar rapat koordinasi penanggulangan kemiskinan. Forum itu dihadiri oleh para wakil bupati/wakil wali kota yang bertindak selaku ketua Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) tingkat kabupaten/kota. 

Sumarsono mendorong adanya penguatan pemanfaatan basis data terpadu, baik di tingkat provinsi maupun tingkat kabupaten/kota. Basis data terpadu itu akan digunakan daerah dalam berbagai pelaksanaan program penanganan kemiskinan. Selain itu, pihaknya juga mengharapkan adanya kejelasan metode/mekanisme yang digunakan dari pemerintah pusat dalam upaya pemutakhiran keberlanjutan data.

Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.

Penulis: Tri Yari Kurniawan
Editor: Vicky Fadil

Tag Terkait:

Bagikan Artikel: