Pemerintah Diminta Tata Sektor Pangan Melalui Badan Usaha Milik Rakyat

Warta Ekonomi, Jakarta -

Pemerintahan Jokowi-JK diminta menata kembali sektor pangan dengan menerapkan kelembagaan atau badan usaha milik rakyat, khususnya petani dan peternak sebagai penyedia pangan di Indonesia.

Pengamat dan penggerak koperasi Indonesia, Agung Sudjatmoko menilai, sudah saatnya dalam situasi seperti ini, Pemerintah menata kembali sektor produk pangan melalui kelembagaan yang dimiliki oleh petani atau peternak. 

"Buat kebijakan integral meningkatkan produk, mulai dari bibit, pupuk, dan pengolahan panen yang diurus oleh petani," katanya, Jumat (27/7/2018), di Jakarta. 

Agung menyarankan agar dilakukan perubahan terhadap peran dan fungsi penyuluh pertanian bukan sekadar aparatur sipil yang tidak menjalankan tugas dan kewajibannya dengan optimal.

"Mereka harus menjadi ujung tombak dan menjadi manajer di kelompok-kelompok ekonomi rakyat yang memperkuat kelembagaan," katanya.

Beberapa langkah produktif yang disarankannya, yakni penyaluran sistem kredit pertanian yang mudah, murah, aman, dan mengalihkan subsidi-subsidi yang salah sasaran untuk membangun stabilisasi harga produk pertanian saat panen.

"Kemudian penguatan kelembagaan ekonomi petani atau peternak agar menjadi industri kecil yang mengolah hasil pertanian, sehingga mempunyai nilai tambah yang baik untuk petani," katanya.

Langkah berikutnya, kata dia, yakni mengganti dan merombak para pejabat yang tidak bisa kerja untuk mewujudkan Nawacita yang selama ini diusung Pemerintahan Jokowi-JK.

"Kalau dirinci dan dikuliti secara detail, maka rapot pemerintahan saat ini masih merah karena banyak target yang tidak tercapai. Kondisi ini merugikan rakyat karena telah memilih dan memberikan tanggung jawab kepada presiden memimpin negeri ini karena kesejahteraannya tidak tercapai," katanya.