Portal Berita Ekonomi Senin, 21 Januari 2019

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief
  • 11:31 WIB. Perancis - Presiden Perancis disebut setuju wacana merger Renault-Nissan. 
  • 11:30 WIB. Microsoft - Microsoft akhiri dukungan Windows 10 Mobile.
  • 11:28 WIB. Nintendo - Nintendo mau rilis 2-3 gim mobile dalam setahun.
  • 11:27 WIB. Go-Jek - Go-Jek akuisisi fintech asal Filipina untuk memperkuat Go-Pay.
  • 11:06 WIB. Suspensi - BEI kabulkan permohonan suspensi saham Bank Danamon dan Bank Nusantara Parahyangan.
  • 11:06 WIB. Merger - Bank Danamon Indonesia dan Bank Nusantara Parahyangan rencanakan untuk lakukan merger usaha.
  • 10:21 WIB. Rupiah - Pukul 10.20 WIB, rupiah melemah 0,25% ke level Rp14.210 per dolar AS. 
  • 09:20 WIB. Bakti - Bakti Kemenkominfo tahun ini incar pendapatan Rp3,1 triliun.
  • 09:19 WIB. Xiaomi - Xiaomi mau gempur pasar Afrika tahun ini.
  • 09:19 WIB. Samsung - Samsung Galaxy S10+ punya RAM dan memori super besar.
  • 09:17 WIB. NASA - NASA umumkan kerja sama dengan China untuk eksplorasi bulan.
  • 09:17 WIB. Netflix - Netflix terus rogoh triliunan buat produksi serial orisinal.
  • 09:15 WIB. Google - Google Maps punya fitur baru bisa cegah terkena tilang.
  • 09:01 WIB. IHSG - IHSG dibuka menguat 0,01% ke level 6.448,54 di awal pekan ini.
  • 08:31 WIB. Fortnite - Fortnite raih pendapatan Rp34 triliun di 2018, lebih tinggi dari PUBG.

Pemerintah Diminta Tata Sektor Pangan Melalui Badan Usaha Milik Rakyat

Foto Berita Pemerintah Diminta Tata Sektor Pangan Melalui Badan Usaha Milik Rakyat
Warta Ekonomi.co.id, Jakarta -

Pemerintahan Jokowi-JK diminta menata kembali sektor pangan dengan menerapkan kelembagaan atau badan usaha milik rakyat, khususnya petani dan peternak sebagai penyedia pangan di Indonesia.

Pengamat dan penggerak koperasi Indonesia, Agung Sudjatmoko menilai, sudah saatnya dalam situasi seperti ini, Pemerintah menata kembali sektor produk pangan melalui kelembagaan yang dimiliki oleh petani atau peternak. 

"Buat kebijakan integral meningkatkan produk, mulai dari bibit, pupuk, dan pengolahan panen yang diurus oleh petani," katanya, Jumat (27/7/2018), di Jakarta. 

Agung menyarankan agar dilakukan perubahan terhadap peran dan fungsi penyuluh pertanian bukan sekadar aparatur sipil yang tidak menjalankan tugas dan kewajibannya dengan optimal.

"Mereka harus menjadi ujung tombak dan menjadi manajer di kelompok-kelompok ekonomi rakyat yang memperkuat kelembagaan," katanya.

Beberapa langkah produktif yang disarankannya, yakni penyaluran sistem kredit pertanian yang mudah, murah, aman, dan mengalihkan subsidi-subsidi yang salah sasaran untuk membangun stabilisasi harga produk pertanian saat panen.

"Kemudian penguatan kelembagaan ekonomi petani atau peternak agar menjadi industri kecil yang mengolah hasil pertanian, sehingga mempunyai nilai tambah yang baik untuk petani," katanya.

Langkah berikutnya, kata dia, yakni mengganti dan merombak para pejabat yang tidak bisa kerja untuk mewujudkan Nawacita yang selama ini diusung Pemerintahan Jokowi-JK.

"Kalau dirinci dan dikuliti secara detail, maka rapot pemerintahan saat ini masih merah karena banyak target yang tidak tercapai. Kondisi ini merugikan rakyat karena telah memilih dan memberikan tanggung jawab kepada presiden memimpin negeri ini karena kesejahteraannya tidak tercapai," katanya.

Tag: Pangan

Penulis: Ning Rahayu

Editor: Rosmayanti

Foto: Antara/Oky Lukmansyah

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,909.74 3,869.89
British Pound GBP 1.00 18,754.69 18,562.19
China Yuan CNY 1.00 2,114.10 2,093.06
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 14,667.00 14,521.00
Dolar Australia AUD 1.00 10,673.18 10,561.12
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,872.96 1,854.27
Dolar Singapura SGD 1.00 10,659.93 10,553.05
EURO Spot Rate EUR 1.00 16,630.91 16,462.46
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,501.31 3,462.33
Yen Jepang JPY 100.00 12,933.86 12,801.73

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 6448.156 24.376 627
2 Agriculture 1583.292 -1.764 21
3 Mining 1880.920 11.361 47
4 Basic Industry and Chemicals 889.696 -3.628 71
5 Miscellanous Industry 1443.379 27.257 46
6 Consumer Goods 2607.292 -13.145 51
7 Cons., Property & Real Estate 471.624 -0.108 74
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1149.241 6.910 71
9 Finance 1234.248 10.015 91
10 Trade & Service 797.089 4.778 155
No Code Prev Close Change %
1 CLAY 180 306 126 70.00
2 NATO 103 175 72 69.90
3 SQMI 306 382 76 24.84
4 KMTR 268 334 66 24.63
5 JIHD 476 590 114 23.95
6 INRU 640 785 145 22.66
7 TNCA 206 250 44 21.36
8 INCF 296 358 62 20.95
9 DUTI 3,630 4,390 760 20.94
10 PADI 920 1,090 170 18.48
No Code Prev Close Change %
1 TFCO 735 620 -115 -15.65
2 OCAP 266 226 -40 -15.04
3 YPAS 660 575 -85 -12.88
4 CTTH 126 110 -16 -12.70
5 MFMI 725 635 -90 -12.41
6 BUKK 2,000 1,800 -200 -10.00
7 PYFA 180 163 -17 -9.44
8 TIRA 270 250 -20 -7.41
9 STTP 3,750 3,490 -260 -6.93
10 ASJT 300 280 -20 -6.67
No Code Prev Close Change %
1 INPC 79 80 1 1.27
2 UNTR 26,850 26,925 75 0.28
3 INDY 2,090 2,180 90 4.31
4 ASII 8,275 8,475 200 2.42
5 TLKM 3,990 4,020 30 0.75
6 BUMI 164 174 10 6.10
7 BBRI 3,810 3,820 10 0.26
8 KPAS 210 208 -2 -0.95
9 ERAA 2,310 2,310 0 0.00
10 TSPC 1,600 1,575 -25 -1.56