Menu
News
EkBis
New Economy
Kabar Finansial
Sport & Lifestyle
Government
Video
Indeks
About Us
Social Media

NTB Kembangkan Beragam Komoditas di Kawasan Hutan

NTB Kembangkan Beragam Komoditas di Kawasan Hutan Kredit Foto: Antara/Seno
Warta Ekonomi, Mataram -

Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan mengembangkan beragam komoditas bernilai ekonomi di Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Rinjani Barat dan KPH Batu Lanteh melalui program Forest Investment Project (FIP) yang didanai Bank Dunia.

"Kami mengembangkan beragam komoditas unggulan dengan pola kemitraan bersama masyarakat. Ada kopi, kakao, cengkih, pohon kayu putih, dan madu," kata Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan NTB Madani Mukarom, di Mataram, Sabtu (28/7/2018).

Madani mengatakan, KPH Rinjani Barat di Pulau Lombok, dan KPH Batu Lanteh di Kabupaten Sumbawa, Pulau Sumbawa, masuk dalam program FIP atau pembangunan KPH berbasis pemberdayaan yang difasilitasi oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK).

Program yang sudah berjalan sejak 2017 tersebut dalam rangka penguatan kelembagaan KPH dan kelembagaan kelompok meliputi bantuan usaha bagi warga pengelola kawasan hutan.

KPH Rinjani Barat seluas 40.830 hektare sudah ditanami pohon kayu putih dengan pola tumpang sari, sedangkan KPH Batu Lanteh dimanfaatkan untuk menanam kopi dan budi daya lebah madu.

Madani berharap dengan berbagai potensi beragam komoditas di dalam kawasan hutan lindung bisa menekan angka kemiskinan di kawasan pinggir hutan.

"Angka kemiskinan di kawasan pinggir hutan mencapai 40% dari total penduduk miskin NTB sebanyak 700 ribu orang. Sisanya, di perkotaan dan wilayah pesisir," ujarnya.

Direktur Rencana, Penggunaan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan Kementerian LHK, Kustanta Budi Prihatno, mengatakan, KPH Rinjani Barat dan KPH Batu Lanteh merupakan bagian dari 10 KPH yang menjadi prioritas untuk dibangun dalam jangka waktu lima tahun (2017-2021).

Anggaran pembangunan 10 KPH yang masuk dalam FIP tersebut mencapai US$22 juta yang bersumber dari dana hibah luar negeri yang masuk melalui APBN.

"Harapan kami dengan program FIP tersebut, sebanyak 10 KPH yang dibangun bisa menjadi mandiri. Dalam artian, masyarakat bisa mengelola hutan sehingga bisa meningkatkan kesejahteraan dan hutan tetap lestari," katanya. (FNH/Ant)

Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.

Editor: Fauziah Nurul Hidayah

Bagikan Artikel: